NERACA

Jakarta - Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nur Syam mengatakan bukan persoalan mudah untuk mematok biaya ibadah umrah lewat travel sebagaimana dilakukan dalam sektor jasa transportasi dengan adanya batas atas dan bawah harga layanan. "Kalau kita menyadari untuk harga umrah ini bisa fluktuatif. Bisa mahal ketika 'peak season', saat bulan sepi bisa murah," kata Nur di Jakarta, Rabu (23/8).

Dia mengatakan Kemenag hanya menetapkan standar pelayanan minimal oleh biro umrah, tidak pada harga batas bawah atau atas. Lewat standar pelayanan minimal, kata dia, masyarakat dapat menentukan biro perjalanan terkait relevan atau tidak. Memang kenyataannya terdapat masyarakat belum memahami persoalan tersebut tetapi diharapkan tetap teliti dalam memilih biro perjalanan yang akan digunakan untuk umrah.

Masyarakat, kata dia, sebaiknya mempertimbangkan harga jasa perjalanan biro umrah yang logis dan tidak. Secara hitung-hitungan terdapat perbedaan harga di banyak provinsi Indonesia. "Kalau hitung-hitungan 'kan jelas, harga variasi dari Aceh lebih murah daripada Jakarta, Papua, lebih mahal dari Jakarta. Kita harus mematok 34 harga 34 provinsi kalau jadinya ada batas atas dan bawah semacam itu," kata dia.

Sejatinya, persoalan penetapan batas atas dan bawah dalam pelayanan umrah bukan persoalan baru. Akan tetapi, dengan semakin besarnya kasus dugaan penipuan oleh First Travel terhadap jamaahnya membuat ide pematokan harga layanan umrah mengemuka. Kendati begtiu, Kemenag masih enggan untuk menindaklanjuti persoalan tersebut guna menghindarkan jamaah dari penipuan biro travel nakal.

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin akan mengkaji aturan mengenai ketentuan biaya umrah. Sebab, Lukman tidak ingin kasus dugaan penipuan calon jemaah yang dilakukan First Travel terulang. "Supaya masyarakat tidak menjadi objek penipuan, karena umumnya sebagian besar masyarakat menghendaki yang paling murah," ujar Lukman.

Menurut Lukman, pengkajian biaya umrah ini juga untuk menahan agar tidak banyak biro travel bermunculan dengan harga murah yang nantinya berpotensi merugikan jemaah. "Supaya nggak jorjoran, maka biro travel penyelenggara umrah ini untuk mematuk harga semurah mungkin yang justru itu akan berpotensi merugikan jamaah umrah," kata Lukman.

Lukman belum memutuskan besaran biaya untuk umrah. Hal itu akan didalami lebih lanjut oleh pihak Kemenag. "Justru itu yang sedang didalami besarannya, seperti apa manfaat mudaratnya seperti apa, plus-minusnya ini yang sedang didalami," imbuhnya. 

Lukman menjelaskan, mengenai biro travel umrah, Kemenag hanya memberikan izin. Jika ada pelanggaran, izinnya akan dicabut. "Pemerintah tidak sama sekali menyelenggarakan umrah, pemerintah hanya memberikan izin biro-biro travel itu dan kemudian mencabut izin itu kalau biro-biro travel itu melakukan pelanggaran," ucapnya.