NERACA

Bali - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI akan melakukan audit kinerja terhadap pemerintah dengan menggunakan tolok ukur target-target dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Suistanable Development Goals/SDGs). "Kami sudah memulai untuk audit kinerja, namun dilakukan bertahap," ujar Ketua BPK Moermahadi Soerdja Djanegarausai usai membuka Pertemuan Komite Pelaksana dari INTOSAI (Organisasi Internasional Lembaga Auditor Utama) untuk bidang Pertukaran Wawasan (Knowledge Sharing and Knowledge Services) di Kuta Badung, Bali yang dikutip Antara, kemarin.

Sebagai lembaga auditor utama negara, BPK berwewenang mengaudit pemerintah dari sisi kinerja dan sasaran hasil program APBN. Audit kinerja dilakukan di luar pemeriksaan yang biasa dilakukan BPK yakni audit laporan keuangan untuk menentukan opini pengelolaan keuangan. Moermahadi mengatakan audit kinerja dengan indikator 17 target SDGs itu akan dilakukan bertahap atau tidak langsung menggunakan keseluruhan 17 target.

Kemungkinan audit kinerja pada tahap awal, kata dia, akan mengacu pada target pengentasan kemiskinan. "Dari biaya di APBN yang sudah keluar, jumlah masyarakat miskin sudah berkurang banyak apa belum. Kami akan lihat itu," ujarnya. Dalam audit kinerja untuk pengentasan kemiskinan itu, salah satu cara BPK adalah menelisik efektivitas penggunaan Dana Desa yang mencapai Rp60 triliun dalam APBN 2017.

Saat ini, kata dia, BPK bersama pemerintah masih merancang skema audit Dana Desa agar tidak disalahgunakan. "Kami masih mematangkan formula auditnya. Jika BPK sendiri yang audit itu kan tidak mungkin, karena banyak sekali. Ini audit mesti dibenahi," ujar dia. Dalam audit kinerja untuk mengukur pencapaian SDGs itu, BPK juga akan memberikan catatan kekurangan kinerja pemerintah, dan selanjutnya memberikan rekomendasi.

Temuan dan rekomendasi BPK itu akan diberikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan yang diberikan setiap tahun. Moermahadi menuturkan penerapan audit kinerja dengan 17 target SDGs, agar Indonesia dapat mencapai keseluruhan target SDGs pada 2030 sesuai Agenda Pembangunan Berkelanjutan yang dicananangkan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Lebih lanjut, dalam pertemuan rutin INTOSAI tersebut, BPK RI dan pimpinan lembaga auditor utama dari 11 negara melalui para kelompok kerja sedang merumuskan upaya-upaya untuk dapat mendorong pencapaian SDGs. "Semua anggota sudah sepakat untuk mendorong audit kinerja. BPK dan BPK negara-negara lain perlu mengintegrasikan tujuan SDGs dalam proses dan penyusunan perencanaan audit," ujar dia.

SDGs merupakan kelanjutan dari MDGs. SDGs diberlakukan dengan prinsip-prinsip universal, integrasi dan inklusif untuk meyakinkan bahwa tidak akan ada seorang pun yang terlewatkan (No-one Left Behind), yang terdiri dari 17 tujuan dan 169 target dalam rangka melanjutkan upaya dan pencapaian pembangunan berkelanjutan.

Adapun 17 SDGs adalah pertama yakni tanpa kemiskinan di segala tempat. Kedua, tanpa kelaparan. Ketiga, kehidupan sehat dan sejahtera. Keempat, pendidikan berkualitas. Kelima, kesetaraan gender Keenam, tersedianya air bersih dan sanitasi layak. Ketujuh, energi bersih dan terjangkau. Kedelapan, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Kesembilan, pembangunan Industri, inovasi dan infrastruktur. Kesepuluh, Berkurangnya kesenjangan.

Kesebelas, membuat perkotaan inklusif dan komunitas berkelanjutan. Kedua belas, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Ketiga belas, penanganan perubahan iklim. Keempatbelas, pengelolaan ekosistem laut. Kelima belas, pengelolaan ekosistem daratan. Keenam belas, perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh. Ketujuh belas, kemitraan untuk mencapai tujuan.