NERACA

Jakarta – Kementerian Perdagangan (Kemendag) melalui Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional terus mengupayakan sinergi antar para pemangku kepentingan ekspor untuk mencapai target pertumbuhan ekspor nonmigas nasional sebesar 5,6 persen pada 2017.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dalam Forum Koordinasi Teknis (FKT) Pengembangan Ekspor Pusat, Daerah, serta Perwakilan Perdagangan (ITPC) di Luar Negeri Tahun 2017 mengatakan bahwa forum tersebut secara khusus diarahkan untuk membahas perkembangan kinerja ekspor Indonesia ke pasar global.

"Selain itu, juga melihat kembali efektivitas strategi terkait kondisi perkembangan ekonomi global serta perilaku konsumen di setiap negara akreditasi perwakilan," kata Enggartiasto di Jakarta, Rabu (23/8).

Melalui FKT tersebut, lanjut Enggartiasto para pelaku ekspor dan pemangku kepentingan dapat saling menyamakan persepsi sekaligus berkoordinasi agar terjalin secara sinergi, terintegrasi, serta berkesinambungan.

Dalam penyelenggaraan FKT Pengembangan Ekspor kali ini, para pelaku usaha diberikan kesempatan untuk menyampaikan kendala dan perkembangan informasi seputar kegiatan ekspor secara langsung. Diharapkan solusi dan perbaikan melalui instrumen kebijakan perdagangan maupun fasilitasi promosi dan pemasaran di luar negeri dapat lebih tepat sasaran.

"Dengan berbagi pengalaman yang menarik di antara para pelaku ekspor di tengah persaingan yang sangat kompetitif ini justru dapat memberikan manfaat kepada para pelaku usaha," kata Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kemendag, Arlinda.

Arlinda menambahkan, para pelaku usaha tersebut bisa mendapatkan masukan untuk penetrasi pasar ekspor atau strategi bernegosiasi dan bermitra dengan "buyer". Selain itu, juga membuka ruang guna mengoptimalkan keragaman potensi yang ada dari setiap provinsi di Indonesia untuk dipromosikan ke pasar global.

Dinas provinsi yang membawahi sektor perdagangan dari seluruh provinsi di Indonesia juga dapat memanfaatkan pertemuan bisnis dengan perwakilan perdagangan di luar negeri untuk membantu promosi produk unggulan dari daerahnya masing-masing.

Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (PEN) juga menandatangani nota kesepahaman dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau Indonesia Eximbank tentang kerja sama dalam pengembangan ekspor.

Dirjen PEN, sebagaimana disalin dari laman Antara, mengatakan bahwa kerja sama tersebut bertujuan untuk meningkatkan daya saing, dan jumlah pelaku ekspor melalui program dan fasilitasi untuk pelaku usaha dalam negeri.

"Pemerintah terus menginisiasi berbagai kerja sama untuk meningkatkan daya saing produk ekspor serta mendorong peningkatan jumlah pelaku usaha yang berorientasi ekspor," kata Arlinda.

Arlinda menjelaskan, ruang lingkup kerja sama yang disepakati meliputi fasilitasi pembiayaan ekspor, peningkatan kapasitas berupa pemberian pelatihan, bimbingan teknis, orientasi, dan diseminasi informasi. Selain itu, juga kegiatan mengembangkan produk dan promosi ekspor serta pertukaran data dan informasi dalam rangka pengembangan ekspor.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Sinthya Roesly mengatakan bahwa kerja sama tersebut akan diimplementasikan melalui program pemberdayaan eksportir Usaha Kecil Menengah (UKM) melalui pelatihan dan bimbingan teknis.

"Selain itu akan dilakukan pula pemberian fasilitas dari LPEl, dukungan pengembangan produk ekspor, dan perluasan akses pasar baru terutama ke pasar nontradisional," tutur Sinthya.

Dukungan pembiayaan LPEI terhadap UKME selama semester pertama 2017 tercatat sebesar 11,5 persen atau Rp11,12 triliun dari total pembiayaan sebesar Rp96,82 triliun. Sementara untuk penjaminan dan asuransi, masing-masing sebesar Rp8,41 triliun dan Rp9,97 triliun.

Pada 2010, Kemendag juga telah menandatangani kesepakatan bersama antara Kementerian Perdagangan dan LPEI dalam Pengembangan Kapasitas dan Peningkatan Akses Pembiayaan Bagi Usaha Kecil dan Menengah Pelaku Ekspor. Kesepakatan tersebut telah berakhir pada 2016. munib