Bekerja Bersama Demi Kemajuan Negara Indonesia

Oleh: Faisal NajamudinSIP., Pemerhati Dinamika Kebangsaan

Pada Senin 20 Oktober 2014, pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla resmi dilantik sebagai presiden dan wakil presiden di gedung DPR/MPR.Pasangan tersebut meraih 53,15% suara dalam pemilihan presiden 9 Juli 2014,dengan mengalahkan pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa, yang mengumpulkan 46,85% suara. Sebelum pelantikan presiden atau dalam masa pilpres kita mengenal adanya dua koalisi yang bertarung, yaitu Koalisi Indonesia Hebat(KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP).

Koalisi Indonesia Hebat (KIH) adalah koalisi partai politik di Indonesia yang mendukung pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam Pemilihan Presiden tahun 2014. Koalisi ini terdiri dari PDI-P, PKB, Partai NasDem, Partai Hanura, dan PKP Indonesia. Koalisi tersebut dideklarasikan pada saat acara Deklarasi Jokowi-JK pada 19 Mei 2014 di Gedung Djoeang, Jakarta. Terjadinya dinamika perpolitikan di Indonesia, menjadikan koalisi semakin kuat.

KIHmemiliki 208 kursi di DPR RI, yang terdiri dari 109 kursi dari PDI-P, 36 kursi dari Partai NasDem, 47 kursi dari PKB, 16 kursi dari Partai Hanura, sedangkan PKP Indonesia tidak mendapatkan satu kursipun di DPR karena ambang batas yang tidak mencukupi (syarat mendapatkan kursi DPR minimal suara nasional 3,5%). Koalisi tersebut sangat minoritas di DPR dan segala pimpinan di DPR maupun MPR semua dikuasai oleh Koalisi Merah Putih.

Pasca-pemilihan presiden 2014, Koalisi Indonesia Hebat telah mendapatkan pendukung baru yakni Partai Persatuan Pembangunan di parlemen maupun pemerintahan pada Oktober 2014 dan Partai Amanat Nasional pada bulan September 2015. Dengan bergabungnya PPP dan PAN, maka kekuatan Koalisi Indonesia Hebat berbalik menjadi mayoritas di DPR, yaitu 295 kursi, dibandingkan dengan Koalisi Merah Putih yang memiliki 204 kursi dan Partai Demokrat yang memiliki 61 kursi.

Sehubungan dengan terpilihnya Jokowi-JK sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2014-2019, maka Koalisi Indonesia Hebat menjadi koalisi partai politik pendukung pemerintah. Jumlah kursi menteri Kabinet Kerja yang diisi oleh partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat adalah 13 kursi, yang terdiri dari 4 menteri dari PDI-P, 2 menteri dari Partai NasDem, 4 menteri dari PKB, 2 menteri dari Partai Hanura, dan 1 menteri dari PPP. Presiden Joko Widodo mensyaratkan, menteri-menteri tersebut harus melepaskan jabatan mereka di partai politik yang diikutinya.

Sementara, Koalisi Merah Putih (KMP) sendiriadalah koalisi partai politik di Indonesia yang mendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dalam Pemilihan Presiden tahun 2014. Koalisi Merah Putih pada awal dibentuknya terdiri dari Partai Gerindra, PAN, PPP, PKS, PBB, dan Partai Golkar. Sementara Partai Demokrat lebih dianggap sebagai partai netral atau tidak memihak kepada KIH maupun KMP.Pada bulan April 2015, partai yang baru didirikan, yaitu Partai Persatuan Indonesia atau Partai Perindo secara resmi menyatakan bergabung dengan Koalisi Merah Putih.

Seiring berjalannya waktu seperti yang disebutkan diatas, PPP, PAN dan P. Golkar, menyatakan keluar dari keanggotaan koalisi. PPP pada Oktober 2014, disusul PAN pada September 2015 dan Golkar pada Januari 2016. Ketiga partai ini menyatakan mendukung pemerintah dan bergabung dengan Koalisi Indonesia Hebat yang kini menjadi Koalisi Kerjasama Partai Pendukung Pemerintah (KP3). Sementara Partai PKSdan Gerindra yang masih tetap kompak dalam melakukan koalisi, seperti pada Pilgub DKI Jakarta dan Pilgub Jabar mereka tetap berkoalisi.

Menjelang Pillleg dan pilpres 2019, saat ini banyak politisi politisi khususnya politisi yang berseberangan dengan pemerintahmelakukan manuver manuver, khususnya manuver menyangkut Pilpres 2019. Manuver ini nantinya akan mengganggu kinerja pemerintah.Kalo dilihat pemerintah dalam hal ini Jokowi masih dua tahun lebih berbakti kepada bangsa dan negara untuk dapat mensejahterakan rakyatnyamelalui pembangunan pembangunan baik pembangunan fisik maupun pembangunan mental atau non fisik yang saat ini sudah dapat kita lihat dan kita rasakan.

Pilpres masih lama, isu ataupun manuver-manuver yang menyangkut Pilpres sebaiknya jangan diekspos saat ini, karena akan mengganggu konsentrasi Pemerintah bekerja. Seyogyanya semua parpol mendukung kerja dari pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Hilangkan gap dari koalisi koalisi kalo kita memperhatikan masalah rakyat. Rakyat harus diperhatikan caranya dengan membantu pemerintah agar pembangunan pembangunanyang dilakukan pemerintah untuk kepentingan rakyat dan untuk kemajuan bangsa Indonesia.

Intinya marilah kita bersama-sama dengan pemerintah untuk melakukan hal-hal yang dapat menyejahterakan rakyat sesuai dengan tupoksinya. Dengan demikian nantinya rakyatlah yang akan menilai politisi mana atau parpol mana yang benar benar bekerja untuk rakyat, hasilnya dapat di lihat pada pilleg 2019. Semoga pemerintah dapat menjalankan tugasnya dengan baik sampai masa tugasnya selesai sehingga rakyat dapat diuntungkan dengan kinerja pemerintah Jokowi – Jusuf Kalla.

BERITA TERKAIT

RUU Konsultan Pajak Jembatani Wajib Pajak-Negara

RUU Konsultan Pajak Jembatani Wajib Pajak-Negara NERACA Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI Mukhammad Misbakhun berharap Rancangan Undang-undang (RUU)…

Kapolri - Indonesia Target Investor Global

Jenderal Pol Tito Karnavian  Kapolri Indonesia Target Investor Global Jakarta - Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Pol Tito…

Lewat Teknologi, Syngenta Ingin Kembangkan Pertanian Indonesia

  NERACA   Jakarta - Terbatasnya lahan pertanian di Indonesia, serta tuntutan akan pangan yang berkualitas menjadi salah satu tantangan…

BERITA LAINNYA DI OPINI

Empat Pilar Ideologi ISIS

  Oleh: Alwi Abdurrahman Shihab, Mantan Menko Kesra Kabinet Indonesia Bersatu Lahirnya Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) merupakan…

Menyoal Temuan Sementara Pansus KPK

Oleh: Panca Hari Prabowo Panitia Khusus hak angket DPR RI tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dibentuk Juni telah menyampaikan…

Registrasi SIM Card Jamin Keamanan Digital Publik

  Oleh : Dodik Prasetyo, Peneliti di Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia (LSISI) Per 31 Oktober 2017, para pengguna kartu…