Presiden Tunda Umumkan Paket Kebijakan XVI

NERACA

Jakarta - Presiden Joko Widodo memutuskan menunda peluncuran Paket Kebijakan Ekonomi XVI karena situasi dan kondisi yang belum tepat. "Pengumuman Paket Kebijakan Ekonomi XVI diundur, saya tidak tahu jadi kapan," kata Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi SP ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (21/8).

Ia menyebutkan sebelumnya pengumuman paket kebijakan ekonomi itu direncanakan dilakukan usai peringatan HUT Ke-72 Kemerdekaan RI. "Tapi mengingat situasinya belum tepat, kemarin diputuskan diundur," katanya. Mengenai isi paket kebijakan itu, Johan mempersilakan wartawan menanyakan kepada Menko Perekonomian Darmin Nasution. "Itu tanya Pak Darmin, detilnya yang tahu Pak Darmin. Alasannya kalau saya baca, itu karena sikonnya, lha isinya itu lebih baik tanya ke Pak Darmin," katanya.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo berencana mengumumkan paket kebijakan ekonomi XVI setelah perayaan HUT Ke-72 RI "Itu sebenarnya mau mengubah tata kerja kita di pemerintahan kalau ada investasi mengurus izin," kata Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution ditemui di halaman Istana Kepresidenan, Jakarta beberapa waktu lalu.

Menurut Darmin, paket kebijakan akan menugaskan setiap kementerian dan lembaga untuk membentuk satuan tugas untuk mengawal serta menyelesaikan perizinan investasi. Selain kementerian dan lembaga di tingkat pemerintah pusat, Darmin menjelaskan paket kebijakan akan mengarahkan pemerintah daerah juga melakukan hal serupa.

"Selama ini kan kita jalan saja, kita sederhanakan, kemudian berjalan. Kemudian ini benar-benar pelaksanaan, supaya ada yang mengawal ada yang memonitor dan ada yang memfasilitasi," ujar Darmin. Tujuan dari paket kebijakan itu adalah untuk mempermudah calon investor di berbagai sektor industri dalam mengurus izin di tingkat pusat maupun daerah, jelas Darmin.

Sebelumnya dalam paket kebijakan ekonomi XV, pemerintah meluncurkannya untuk mengembangkan usaha dan daya saing penyedia jasa logistik nasional. Sementara paket kebijakan ekonomi XVI akan berkaitan dengan penguatan peran "Indonesia National Single Window" (INSW) dan penyederhanaan tata niaga barang. Paket kebijakan ekonomi XVI akan memperjelas peran dua tema tersebut dalam menekan biaya logistik dan meningkatkan daya saing.

Dalam pidato kenegaraan pada 16 Agustus kemarin, Presiden Joko Widodo sempat memamerkan hasil dari 15 paket kebijakan ekonomi yang telah dikeluarkannya. “Hasil dari paket itu terlihat dengan semakin meningkatnya kepercayaan dunia internasional terhadap ketangguhan ekonomi Indonesia," ujarnya.

Dia menjabarkan, peringkat kemudahan berusaha (Ease of Doing Business/EODB) Indonesia tahun ini meningkat dari posisi peringkat 106 pada 2016, menjadi peringkat 91 pada 2017. Saat ini menurut Jokowi, Indonesia juga telah mendapatkan peringkat investment grade atau layak investasi dari tiga lembaga pemeringkat internasional. Ketiga lembaga itu adalah Standard and Poor’s Global Ratings, Fitch Ratings, dan Moody’s.

Beberapa capaian ini kata Jokowi menandakan kegiatan ekonomi di Indonesia terus meningkat dan iklim bisnisnya terus membaik. “Bahkan di dalam survei bisnis oleh United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), posisi Indonesia naik ke peringkat 4 sebagai negara tujuan investasi prospektif,” tambahnya.

Related posts