Menkeu : Defisit APBN 2,19% dari PDB Ciptakan APBN Sehat

NERACA

Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan proyeksi defisit anggaran pada RAPBN 2018 sebesar 2,19 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan keinginan pemerintah untuk menciptakan APBN yang semakin sehat. "Ini menggambarkan keinginan untuk menciptakan APBN yang semakin sehat, namun fungsi stabilisasi, alokasi, dan distribusi masih bisa dijalankan penuh," kata Sri Mulyani dalam jumpa pers di Jakarta, Senin (21/8).

Sri Mulyani mengatakan turunnya asumsi defisit anggaran ini juga berupaya untuk menyelesaikan persoalan utang dan keseimbangan primer, agar tidak lagi terlalu membebani APBN. "Dengan defisit yang lebih rendah maka 'concern' mengenai utang bisa kami selesaikan. Memang ini tidak bisa kami rem secara mendadak. Keseimbangan primer juga masih ada, tapi kurangnya mulai separuh dibanding 2017," katanya.

Ia memastikan target defisit anggaran yang lebih rendah dibandingkan periode 2016 dan 2017 ini bisa memberikan pesan kepada masyarakat bahwa tren pembiayaan saat ini sudah semakin sehat. "Ini menunjukkan kami sangat berhati-hati untuk mendesain agar Indonesia bisa terhindar dari krisis utang yang masih terjadi di banyak negara maju," kata Sri Mulyani.

Proyeksi defisit anggaran 2,19 persen terhadap PDB dalam RAPBN 2018 tercatat lebih rendah dari pencapaian defisit anggaran pada 2016 sebesar 2,49 persen terhadap PDB dan sebesar 2,67 persen terhadap PDB dari proyeksi pada akhir 2017. Sementara itu, neraca keseimbangan primer pada RAPBN 2018 diperkirakan mencapai Rp78,4 triliun atau lebih rendah dari proyeksi pada 2017 sebesar Rp144,3 triliun.

Strategi pembiayaan utang pemerintah di 2018 antara lain dengan meningkatkan efisiensi biaya utang, mengoptimalkan fasilitas pinjaman tunai, mendorong peran masyarakat di pasar obligasi serta mengelola pinjaman luar negeri secara selektif. Pemerintah juga akan berhati-hati untuk terus menjaga rasio utang pada kisaran 27 persen-29 persen terhadap PDB serta menggunakan utang tersebut hanya untuk kegiatan produktif seperti infrastruktur.

Defisit anggaran 2018 yang ditargetkan sebesar 2,19% atau sebesar Rp325,9 triliun, angka ini lebih rendah jika dibandingkan APBN-P 2017 sebesar 2,92% dan outlook APBN-P 2017 yang sebesar 2,67%. Besarnya target penerimaan pajak dan rendahnya belanja membuat angka defisit relatif lebih rendah dibandingkan tahun 2017.

Guna membiayai defisit anggaran, Pemerintah akan menerbitkan utang baru sebesar Rp399,2 triliun. Namun, target utang Pemerintah tersebut masih rentan dikoreksi karena tahun 2018 Pemerintah harus membayar utang jatuh tempo sebesar Rp315,1 triliun yang komposisinya terdiri dari 77,6% berbentuk surat utang dan 22,3% berbentuk pinjaman bilateral/multilateral.

"Nantinya, terdapat dua skenario yang akan dilakukan Pemerintah, pertama adalah meningkatkan jumlah utang saat pembahasan APBN 2018 dengan DPR. Kedua, menambah utang di semester kedua melalui pembahasan APBN-Perubahan 2018," tukas Peneliti Indef Bhima Yudhistira.

BERITA TERKAIT

BSM Targetkan Fee Based Hingga 50% dari Asuransi

  NERACA   Jakarta - PT Bank Syariah Mandiri menargetkan pertumbuhan pendapatan komisi (Fee Based Income) sebesar 25-50 persen dari…

Rasio Utang Pemerintah ke PDB 29,2%

    NERACA   Jakarta - Kementerian Keuangan mencatat jumlah outstanding utang pemerintah hingga akhir Desember 2017 telah mencapai Rp3.938,7…

Menkeu Upayakan Bunga Kredit Ultra Mikro Diperkecil

      NERACA   Sumut - Pemerintah berupaya memperkecil suku bunga Kredit Ultra Mikro untuk semakin memberi manfaat besar…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Kementan Diminta Jujur Ungkap Data Pangan

      NERACA   Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI Ichsan Firdaus meminta Kementerian Pertanian jujur soal data…

Ekonomi 2018 Diprediksi Mampu Tumbuh Minimal 5,1%

      NERACA   Jakarta - Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira menilai…

Indonesia Masih Membutuhkan Banyak Kapal - Taiwan International Boat Show 2018

    NERACA   Jakarta – Indonesia yang dikenal sebagai negara maritim, nyatanya masih membutuhkan banyak kapal dalam rangka aksesibilitas…