Pemerintah Berencana Terbitkan SPN 1 Bulan - Penuhi Kebutuhan likuiditas

 

 

NERACA

 

Jakarta - Pemerintah melakukan kajian untuk menerbitkan Surat Perbendaharaan Negara (SPN) dengan tenor 1 bulan pada 2018 guna memenuhi kebutuhan likuiditas dalam jangka pendek. "SPN 1 bulan itu kami sedang 'review' bisa diterbitkan jika diperlukan untuk 'cash management'," kata Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Robert Pakpahan di Jakarta, Senin (21/8).

Robert mengatakan penerbitan instrumen yang merupakan usulan dari lembaga multilateral, Dana Moneter Internasional (IMF), ini dapat menjadi solusi apabila kondisi pasar uang sedang bergejolak. "Kalau punya instrumen 1 bulan, kita tidak perlu memaksa kalau 'market' sedang buruk dan kita tidak perlu menaikkan (yield) yang jangka panjang," katanya.

Menurut Robert, penerbitan instrumen Surat Berharga Negara (SBN) dengan tenor jangka pendek ini juga bisa membantu Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam mengelola kas negara. "Kalau 'market' lagi buruk dan ada indikasi akan membaik dalam dua bulan, kenapa tidak 'issue' yang 1 bulan? Kalau misal bulan ini membutuhkan Rp5 triliun, kita bisa keluarkan SPN 1 bulan," ujarnya.

Ia memastikan kajian yang dilakukan termasuk kemungkinan penerbitan SPN 1 bulan ini bisa diupayakan melalui proses lelang dalam keadaan khusus, atau termasuk lelang terjadwal secara rutin. Dalam Nota Keuangan RAPBN 2018, pemerintah merencanakan penerbitan instrumen SPN dengan tenor 1 bulan dalam rangka mendukung pengelolaan kas (cash management) tahun depan.

Selama ini, penerbitan SBN Rupiah dilakukan di pasar domestik berupa Obligasi Negara dan Sukuk Negara dengan tenor 2-30 tahun serta SPN maupun SPN Syariah dengan tenor sampai 12 bulan. Sebelumnya, sebagai upaya mendorong efisiensi biaya utang dalam jangka panjang, pemerintah melaksanakan kebijakan "shortening duration" melalui peningkatan nominal penerbitan SBN tenor pendek sejak 2017.

Penerbitan SBN tenor pendek (SPN dan SPN Syariah) dengan jangka waktu 3, 6 dan 12 bulan ini diharapkan dapat mendorong peningkatan likuiditas di pasar uang. Hasil penerbitan SBN ini pada dasarnya digunakan untuk pembiayaan APBN secara umum. Khusus instrumen sukuk, terdapat hasil penerbitan yang digunakan langsung untuk pembangunan proyek infrastruktur.

Ekonom senior, Faisal Basri, memaparkan suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) nominal dinaikkan dari 5,2 persen menjadi 5,3 persen. Namun, suku bunga riil SPN (nominal dikurangi inflasi) naik dua kali lipat dari 0,9 persen menjadi 1,8 persen. “Apakah ini mencerminkan ekspektasi pemerintah bahwa tahun depan pasar SPN lebih ketat sehingga pemerintah harus menawarkan suku bunga riil yang lebih tinggi? Bukankah sovereign rating versi S& P sudah dinaikkan menjadi BBB- sehingga berhak memperoleh status investment grade?,” tukas Faisal.

Menurut dia, bunga utang Indonesia tergolong sangat tinggi jika dibandingkan negara-negara tetangga. Bahkan, jika dibandingkan dengan negara-negara dengan rating yang lebih rendah. Heri mengemukakan pemerintah memang boleh berutang, namun semestinya digunakan untuk sektor produktif sehingga menghasilkan surplus yang bisa digunakan untuk membayar kembali utang tersebut.

Faktanya, utang pemerintah sampai saat ini terlihat belum dikelola secara produktif. Dia menambahkan salah satu indikator belum produktifnya pengelolaan utang adalah defisit keseimbangan primer yang terlalu besar. Ini juga menandakan penerimaan negara yang relatif terlalu rendah dibandingkan belanja negara. Dalam postur RAPBN 2018, neraca keseimbangan primer ditargetkan defisit 78,3 triliun rupiah. Artinya, pemerintah masih harus menarik utang baru untuk membayar utang lama atau gali lubang tutup lubang. 

Defisit keseimbangan primer tahun depan direncanakan lebih rendah dari tahun ini yang sebesar 144 triliun rupiah. Munculnya defisit itu ketika defisit anggaran sudah lebih dari 1,2 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

 

BERITA TERKAIT

Bank Muamalat Pastikan Ketersediaan Uang Tunai - Ramadan dan Idul Fitri

    NERACA Jakarta – PT Bank Muamalat Indonesia Tbk mendukung program Bank Indonesia untuk memastikan kesiapan uang tunai layak…

Satgas Hentikan Dua Entitas Keuangan Ilegal

  NERACA Jakarta – Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas Pasti) menghentikan kegiatan usaha Bartle Bogle Hegarty (BBH) Indonesia…

OCBC NISP Targetkan Akuisisi Bank Commonwealth Rampung Kuartal II

    NERACA Jakarta – Presiden Direktur PT OCBC NISP Tbk (OCBC) Parwati Surjaudaja mengatakan perseroan menargetkan proses akuisisi PT…

BERITA LAINNYA DI Jasa Keuangan

Bank Muamalat Pastikan Ketersediaan Uang Tunai - Ramadan dan Idul Fitri

    NERACA Jakarta – PT Bank Muamalat Indonesia Tbk mendukung program Bank Indonesia untuk memastikan kesiapan uang tunai layak…

Satgas Hentikan Dua Entitas Keuangan Ilegal

  NERACA Jakarta – Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas Pasti) menghentikan kegiatan usaha Bartle Bogle Hegarty (BBH) Indonesia…

OCBC NISP Targetkan Akuisisi Bank Commonwealth Rampung Kuartal II

    NERACA Jakarta – Presiden Direktur PT OCBC NISP Tbk (OCBC) Parwati Surjaudaja mengatakan perseroan menargetkan proses akuisisi PT…