Jakarta- Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) Arif Budimanta optimistis target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4% dalam RAPBN 2018 tercapai. Asalkan pemerintah perlu memperhatikan empat hal penting untuk dapat merealisasikan target tersebut. Sementara itu Indef melihat pemerintah terlalu berhati-hati dalam penyusunan RAPBN 2018.

NERACA

Keempat hal tersebut yang diusulkan KEIN adalah, Pertama, perlunya harmonisasi antara penerimaan dan belanja negara agar terjaga. Hal tersebut, kata dia menjadi elemen penting. "Karena di situ letak integritas dan kredibilitas dari pemerintah. Ini juga terkait dengan bonds dan risiko uncertainty yang datang di luar kita. Dari faktor eksternal," ujar Wakil Ketua KEIN Arif Budimanta dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu (19/8).

Selanjutnya, menurut dia, arah pembangunan harus mampu menggerakan sektor riil dan swasta tumbuh. Jadi, pembangunan tidak melulu digerakan oleh pemerintah. Pemerintah, agar fokus mengurus bantuan sosial. Hal ini harus dilihat bagaimana kemudian masyarakat memiliki daya saing, serta melakukan aktivitas asimetris kegiatan pembangunan di daerah.

Ketiga, karena Indonesia menganut kebijakan defisit sampai saat ini, dan instrumen pencairan dananya front loading, pemerintah biasanya mencari dana terlebih dulu, baru kemudian sebagian digunakan pembangunan. Ketika ditransfer ke daerah, dana tersebut harus langsung dimanfaatkan.

"Karena perlambatan dalam pemanfaatan, itu biaya, karena kita bayar bunga. Itu menjadi penting, dan harus secepatnya dimanfaatkan," tutur dia.

Terakhir, yang diharapkan, pada 2018, yakni meminimalisasi adanya APBN perubahan. Sebab, hal ini dinilai akan mengganggu ritme pembangunan. "Kalau ada koreksi, internal saja, jangan melalui mekanisme pembahasan ke DPR. Karena akan berlanjut terus ke daerah, dan akan memperlambat proses," ujar Arif.

Secara terpisah, Direktur Program Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Berly Martawardaya menilai Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2018 lebih berhati-hati dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. "Kami melihat RAPBN 2018 ini paling tidak sudah ada kehati-hatian. APBN tiga tahun terakhir terlalu ambisius, dan terbukti kan target pajak tidak pernah tercapai," ujar Berly seperti dikutip Antara, Jumat (18/8)

Berly menuturkan, dalam RAPBN 2018, pertumbuhan alokasi belanja dan defisit, serta utang pemerintah lebih kecil dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dalam RAPBN 2018, belanja ditargetkan mencapai Rp12.204,4 triliun, tumbuh 3,3% dibandingkan APBNP 2017 Rp2.133,3 triliun. Belanja RAPBN 2018 tersebut tumbuh lebih lambat dibandingkan pendapatan yang tumbuh 8,2% dari Rp1.736,1 triliun dalam APBNP 2017 menjadi Rp1.878,4 triliun.

Sementara itu, defisit anggaran sendiri ditargetkan mencapai Rp325,9 triliun, turun dibandingkan dalam APBNP 2017 Rp397,2 triliun. Secara rasio, defisit APBN menurun dari 2,93% menjadi 2,19%. Adapun utang juga menurun dari Rp461,3 triliun dalam APBNP 2017 menjadi Rp399,2 triliun.

"Ada upaya bersih-bersih neraca, seperti perusahaan yang mau 'go public', utangnya dihapus, capital injection, dan lainnya, sehingga siap 'go public'. Ini upaya beres-beres sehingga di APBN 2019, hal-hal negatif sepertinya akan coba ditekan menuju Pileg (Pemilu Legislatif) dan Pilpres (Pemilu Presiden) 2019," ujar Berly.

Menurut dia, RAPBN 2018 memang ada sedikit perbaikan. Namun, asumsi makro perlu disoroti terutama untuk pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan mencapai 5,4% memerlukan upaya besar untuk mencapainya. Demikian pula dengan inflasi yang ditargetkan mencapai 3,5% pada 2018 mendatang, turun dibandingkan target inflasi pada APBN-P 2017 sebesar 4,3%.

"Pertumbuhan 5,4% walaupun bukan tidak mungkin, tantangannya cukup berat. Untuk (inflasi) 3,5% itu juga asumsinya logistik dan distribusi semakin lancar sehiingga tidak ada kenaikan harga barang-barang sembako. Itu tidak mudah menurut saya," ujarnya.

Pemerintah mengklaim, pertumbuhan target penerimaan pajak 10,3% pada 2018 adalah bidikan realistis karena telah diperhitungkan dari seluruh potensi pajak. "Itu realistis," ujar Menkeu Sri Mulyani Indrawati di Kemenko Bidang Perekonomian, Jumat (18/8).

Sri Mulyani menyebutkan tiga pertimbangan di balik optimismenya itu yaitu, Pertama, adalah hasil perluasan basis data pajak Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu usai menjaring ratusan ribu wajib pajak (WP) dalam program pengampunan pajak (tax amnesty).

Kedua, DJP Kemenkeu punya potensi menambah basis data pajak jilid dua saat menjalankan sistem keterbukaan dan pertukaran informasi secara otomatis (Automatic Exchange of Information-AEoI) di tahun depan.

Ketiga, pertumbuhan penerimaan pajak sejalan dengan optimisme perbaikan ekonomi di tahun depan serta peningkatan target pertumbuhan ekonomi ke angka 5,4%. "Penerimaan negara kami desain sesuai dengan target yang kami lihat memungkinkan dengan momentum tax amnesty, AEoI, dan kondisi ekonomi yang sedang berjalan," ujarnya.

Tahun depan, menurut Menkeu, pemerintah memasang target pendapatan negara akan dipenuhi dari penerimaan perpajakan dan cukai sebesar Rp1.609,38 triliun, atau tumbuh 9,3% dari proyeksi 2017 sebesar Rp1.472 triliun.

Untuk mendapatkannya, DJP diminta mengumpulkan pajak 10,3% lebih tinggi dari outlook 2017, sementara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) diminta mengumpulkan pajak perdagangan luar negeri (bea) dan cukai sebesar Rp194,1 triliun atau naik dari outlook 2017 sebesar Rp189,14 triliun. 

Kemampuan mendapatkan penerimaan pajak juga disesuaikan dengan tuntutan peningkatan belanja negara 2018. Pasalnya, pemerintah fokus memerangi kemiskinan dan mempercepat pembangunan infrastruktur.  "Tujuannya supaya ekonomi kuat menghadapi ketidakpastian dengan pemerataan dan keadilan, itu bisa diperhatikan melalui sisi belanja maupun pendapatan," ujarnya.

Anggaran Terbesar di 10 Kementerian

Dalam R-APBN 2018, pemerintah membidik penerimaan negara sebesar Rp1.878,44 triliun dengan 75,34% diantaranya berasal dari penerimaan pajak, sebesar Rp1.415,28 triliun. Di tahun ini dalam APBN Perubahan 2017, pemerintah menargetkan pundi pajak mencapai Rp1.283,57 triliun.

Sedangkan dari pos belanja, diproyeksikan mencapai Rp2.204,38 triliun. Angka tersebut meningkat 3,33% dari kebutuhan belanja dalam APBN Perubahan 2017 sebesar Rp2.133,29 triliun.

Dengan perhitungan tersebut, defisit bisa dikerek hingga 2,19% dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau sebesar Rp325,93 triliun.  Sedangkan sampai akhir tahun ini, defisit diupayakan hanya 2,67% dari PDB, meski target dalam APBN Perubahan 2017 mencapai 2,92% dari PDB.

Berdasarkan data Sekretariat Kabinet, sepuluh kementerian yang mendapat anggaran terbesar adalah : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Rp106,911 triliun; Kementerian Pertahanan Rp105,727 triliun; Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) Rp77,751 triliun; Kementerian Agama Rp62,154 triliun; Kementerian Kesehatan Rp59,097 triliun.

Kemudian Kementerian Perhubungan Rp48,187 triliun; Kementerian Keuangan Rp45,682 triliun; Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Rp 41,284 triliun; Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Rp40,092 triliun; dan Kementerian Sosial Rp33,959 triliun. Dengan demikian, total dana yang akan dikucurkan untuk seluruh kementerian itu mencapai Rp620,84 triliun. bari/mohar/fba