NERACA

Jakarta - Peraturan Presiden (Perpres) soal pembangunan Jembatan Selat Sunda sudah terbit. Saat ini pemerintah melakukan studi kelayakan pembangunan jembatan tersebut. Pembangunan ditargetkan baru mulai 2014. "Target kita di 2014 itu ground breaking," kata Menko Perekonomian Hatta Rajasa di Jakarta, Senin (16/1)

Menurut Hatta, sekarang dua pemerintah daerah yaitu Lampung dan Banten sedang melakukan studi kelayakan atau feasibility studies (FS). Kedua pemda tersebut membentuk perusahaan daerah dan akan melakukan konsorsium dengan perusahaan swasta.  “Tapi kita lihat dulu apakah FS tersebut baik atau tidak, memenuhi atau tidak. Maka tim pusat lah yang akan menertibkan. Kalau hasilnya baik maka akan ditenderkan," tambahnya

Hatta menegaskan pemerintah tak pilih-pilih dalam menenderkan pembangunan jembatan yang menghubungkan pulau Jawa dan Sumatera ini. Proses FS pembangunan jembatan ini kan berlangsung selama setahun.  Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Banten membuka kesempatan bagi investor asing maupun swasta lokal yang berminat masuk dalam proyek Jembatan Selat Sunda (JSS). Bahkan Gubernur Banten Ratu Atut mempersilakan mitra lain di luar Artha Graha yang berminat pada proyek tersebut.

Jembatan Selat Sunda yang mencapai 29 km akan menjadi salah satu terpanjang di dunia dan diperkirakan menelan investasi hingga lebih dari Rp 100 triliun. Pemerintah saat ini masih terus melakukan kajian untuk pembangunan jembatan tersebut.

Sebelumnya pengusaha Tomy Winata rela merogoh koceknya sebesar US$ 40 juta untuk modal pra-studi pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS) sebagai bagian dari konsorsium Pemda Banten, Lampung dan Artha Graha. Meskipun sampai saat ini, ia belum ditunjuk sebagai pihak pembangun jembatan tersebut. **cahyo