Peradi Cirebon Terpilih Organisasi Bantuan Hukum Teladan

Peradi Cirebon Terpilih Organisasi Bantuan Hukum Teladan

NERACA

Jakarta - Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Cirebon, Jawa Barat dan Ruteng, Nusa Tenggara Timur, terpilih menjadi Organisasi Bantuan Hukum (OBH) teladan di Indonesia oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Penetapan PBH Peradi Cirebon dan Ruteng sebagai oganisasi teladan itu melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RepubIik Indonesia (Menkum HAM RI) bernomor M.HH-10.KP.07.05 tahun 2017.

Ketua Umum Peradi, Fauzi Hasibuan menyatakan atas terpilihnya sebagai organisasi bantuan hukum teladan itu, Ketua PBH Peradi Cirebon, Abdi Mujiono dan Ketua DPC Peradi Ruteng, Erlan Yusran menghadiri dua acara kenegaraan sidang bersama DPR dan DPD RI serta upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan RI ke-72 di Jakarta.

Ia menyebutkan terpilihnya kedua PBH Peradi itu sebagai apresiasi pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) atas gerakan pemberian bantuan hukum cuma-cuma bagi masyarakat miskin (pro bono) yang dilakukan Peradi di bawah kepemimpinan Fauzie."Kedua OBH teladan itu mengikuti prosesi kenegaraan dengan menghadiri Sidang Bersama DPR dan DPD RI, 16 Agustus 2017, dilanjutkan upacara peringatan Kemerdekaan RI ke-72," kata dia di Jakarta, Jumat malam (18/8).

Atas terpilihnya kedua PBH Peradi sebagai organisasi teladan dan menghadiri acara kenegaraan tersebut, Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Peradi mengadakan syukuran pemotongan tumpeng dan penyematan pin Peradi kepada Abdi dan Erlan, sehari jelang acara tersebut berlangsung.

Pin Peradi disematkan Fauzie dalam acara syukuran yang juga dihadiri Sekjen DPN Peradi Thomas Tampubolon, Wakil Bendahara DPN Peradi Srimiguna, Wakil Sekjen DPN Peradi Rivai Kusumanegara, Wakil Ketua PBH Peradi Pusat Riri Purbasari, dan Sekretaris PBH Peradi Pusat Nurmala, itu kemudian dipakai oleh Abdi dan Erlan dalam dua acara di atas.

Fauzie menerangkan bahwa PBH Peradi Cirebon dan Ruteng juga merupakan juara Pro Bono Award 2016 yang digelar Peradi. Pro Bono Award merupakan suatu penghargaan bagi organisasi advokat yang sungguh-sungguh dan konsisten dalam memberi bantuan hukum bagi masyarakat miskin.

Abdi dan Erlan bersyukur karena PBH yang dipimpinnya terpilih menjadi organisasi teladan oleh Kemenkum HAM dan bisa mewakili Peradi dalam dua prosesi acara kenegaraan yang belum pernah dirasakannya."Rasanya senang banget, saya juga mewakili teman-teman yang di Cirebon selaku pelaksana karena PBH Peradi Cirebon ini sebagai salah satu dari 5 OBH teladan menurut versi Kemenkum HAM," kata Abdi.

Abdi dan Erlan juga mengharapkan penghargaan ini bisa menjadi inspirasi dan mendorong PBH Peradi di bawah kepemimpinan Fauzie Yusuf Hasibuan untuk terus menggelorakan pro bono agar masyarakat miskin memperoleh keadilan."Kita sebagai OBH teladan oleh Kemenkum HAM, ya sangat senang sekali dan berharap ke depan OBH-OBH yang lain, khususnya PBH Peradi itu bisa sama, bisa mencapai prestasi yang sama," ujar dia. Ant

BERITA TERKAIT

Praktisi Hukum: Reformasi Bukan Gagal Tapi Dilukai

Praktisi Hukum: Reformasi Bukan Gagal Tapi Dilukai NERACA Jakarta - Asosiasi Ilmuwan Praktisi Hukum Indonesia (Alpha) menilai reformasi di Indonesia…

Usung Hunian Layak, REI Terpilih Penyelenggaraan FIABCI

Usung Hunian Layak, REI Terpilih Penyelenggaraan FIABCI  NERACA Jakarta - Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) berhasil meraih kepercayaan dari anggota…

BI Cirebon Imbau Pedagang Tak Naikan Harga

BI Cirebon Imbau Pedagang Tak Naikan Harga NERACA Cirebon - Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Cirebon, Jawa Barat, Abdul…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Presiden ke-3 RI - Sasaran Reformasi Masih Jauh

Bacharuddin Jusuf Habibie Presiden ke-3 RI  Sasaran Reformasi Masih Jauh  Jakarta - Presiden ke-3 RI Bacharuddin Jusuf Habibie mengatakan reformasi…

Subsidi Bisa Tingkatkan Penerimaan Pajak

Subsidi Bisa Tingkatkan Penerimaan Pajak NERACA Jakarta - Pengamat ekonomi energi dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Kusfiardi, menilai, subsidi…

KPK Fasilitasi Dua Kementerian Konflik Tenurial Trenggalek-Telukjambe

KPK Fasilitasi Dua Kementerian Konflik Tenurial Trenggalek-Telukjambe NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memfasilitas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan…