NERACA

Jakarta---Infrastruktur perikanan tampaknya mulai mendapatkan perhatian pemerintah. Karena itu  pemerintah segera menyiapkan dana sebesar Rp173 triliun untuk di Indonesia Timur sebagai program industrialisasi perikanan di Indonesia.  "Ini dilakukan untuk mengatasi jurang antara produsen tangkapan dan industri pengolahan," kata Menteri Kelautan dan Perikanan, Sharif Cicip Sutardjo di Jakarta, Senin.

Lebih jauh kata Sharif, terdapat kesenjangan antara produsen perikanan tangkap dan industri pengolahan hasil perikanan. "Hasil tangkapan yang paling banyak ada di Nusa Tenggara dan daerah sekitarnya di Indonesia timur, sementara industri pengolahan banyak berada di Sumatera dan Jawa," tambahnya.

Oleh karena itu, lanjut  , infrastruktur di daerah timur perlu disiapkan dalam rangka membangun industri pengolahan ikan di daerah-daerah tersebut. "Bisa berupa jalan tol dan apa pun yang mendukung," terangnya

Saat ini, tambahnya, di Bitung telah ada kawasan industri pengolahan yang cukup besar. "Kegiatan pengolahan sudah berjalan. Industri di sana sudah hidup," katanya. Di daerah lain, Ambon misalnya, Sharif mengatakan pemerintah masih melakukan studi.

Hal utama lainnya yang akan diatasi, ia menambahkan, adalah masalah gudang penyimpanan. "Di timur banyak ikan, tapi mereka tidak memiliki cold storage,"  tegasnya

Sharif menambahkan, pemerintah bersama pemangku kepentingan yang lain telah menyiapkan Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN) untuk membenahi masalah distribusi produk perikanan ini.  "Kami juga telah memfasilitasi proses distribusi ikan dari Maluku, Kalimantan, dan Sulawesi Selatan, ke Jakarta," imbuhnya

Bahkan Sharif, berjanji membagikan es balok gratis kepada nelayan di 816 pelabuhan perikanan di seluruh Indonesia. Ini dilakukan terkait rencana perbaikan sistem logistik dan distribusi perikanan. "Kita harus memberikan fasilitas-fasilitas pengolahan antara lain adalah es itu mungkin nanti akan kita berikan secara cuma-cuma kepada nelayan,” tandasnya

Selain membagikan es balok gratis, pemerintah juga akan menyediakan cold storage (gudang pendingin) di tiap-tiap pelabuhan, ini membutuhkan peran serta pemda. "Tentunya cold storage, kita harus memperhitungkan juga kesiapan daripada pemda, karena ini tanggung jawab pemda untuk menjalankan cold storage,” jelasnya

Lalu yang terakhir adalah rencana pemerintah untuk melengkapi 816 pelabuhan perikanan dengan sistem IT yang memudahkan pemerintah untuk mendapatkan informasi mengenai setiap kegiatan di pelabuhan serta memodernisasikan nelayan-nelayan Indonesia. "Kita punya 816 PPI (Pelabuhan Pendaratan Ikan), nanti PPI ini akan kita lengkapi pertama dengan IT, sehingga kita bisa mendapatkan informasi langsung bagaimana setiap pelabuhan, bagaimana kapal-kapal itu mendapatkan ikan atau tidak, di pelabuhan-pelabuhan tertentu yang memang mempunyai izin penangkapan ikan itu harus mendaftarkan," pungkasnya. **cahyo