Pemerintah Pastikan Gaji Ke 13 PNS Tahun Depan

NERACA

Jakarta - Pemerintah memastikan adanya pemberian gaji ke-13 dan tunjangan hari raya (THR) bagi para pegawai gegeri sipil (PNS) dan anggota Polri serta TNI untuk tahun anggaran 2018. "Tahun depan sama seperti tahun ini, PNS diberikan gaji ke-13 dan THR," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Jakarta, seperti dikutip akhir pekan kemarin.

Sri Mulyani mengatakan pemberian insentif kepada aparatur negara pada pertengahan tahun 2018 sama seperti tahun anggaran 2017 dan akan berlaku juga kepada para pensiunan pada 2018. "Untuk pensiunan ikut diberikan pensiun ke-13 dan THR," ujarnya. Dengan pemberian skema gaji dan pensiun seperti ini, tambah dia, maka dipastikan pada 2018 belum terjadi kenaikan gaji pokok kepada para PNS.

Selain itu, Sri Mulyani mengatakan pemerintah saat ini juga sedang mengkaji perbaikan sistem dan manfaat pensiun bagi para aparatur negara baru. "Tahun depan gaji pokok tidak naik. Untuk antisipasi perubahan program pensiun, kita sedang memperbaiki dan mengkaji," ujarnya. Kebijakan lainnya di 2018 terkait belanja bagi aparatur negara dan pelayanan masyarakat adalah adanya kenaikan uang lauk pauk bagi prajurit TNI dan Polri sebesar Rp5000 per orang.

"Kenaikan tahun depan adalah biaya lauk pauk untuk TNI dan Polri menjadi Rp60.000, naik Rp5.000 per orang per hari, dari sebelumnya Rp55.000," kata Sri Mulyani. Secara keseluruhan, belanja tersebut akan diarahkan guna peningkatan reformasi birokrasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta kesejahteraan aparatur dan pensiunan, termasuk pensiunan pemerintah daerah.

Direktur Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Keuangan, Kunta Wibawa Dasa Nugraha menjelaskan, jumlah THR yang diberikan kepada para PNS aktif sebenarnya sama dengan kenaikan gaji pokok selama setahun. "Ya gaji memang tidak naik, tapi kan kita kasih THR. Sebenarnya angkanya sama antara dapat gaji pokok dan THR," ujar Kunta.

PNS aktif dalam 2 tahun terakhir ini mendapatkan THR dengan besaran satu kali gaji pokok. "Kalau gaji pokoknya naik 5 persen berarti tiap bulan bertambah, itu mempengaruhi ke depannya. Tapi kalau THR kan sekali saja, dan totalnya sama saja dengan kita naikkan gaji pokok," Kunta menerangkan.

Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Marwanto Harjowiryono mengungkapkan, pemerintah telah mencairkan sekitar hampir Rp 23 triliun untuk THR dan gaji ke-13 bagi PNS aktif maupun pensiunan PNS di 2017. Realisasi anggaran tersebut lebih besar daripada pembayaran THR dan gaji ke-13 PNS pada tahun lalu sebesar Rp 17,9 triliun. "Realisasi totalnya sekitar lebih dari Rp 22 triliun atau hampir Rp 23 triliun. Kita sudah lakukan dengan baik, mudah-mudahan memberikan manfaat," jelasnya.

BERITA TERKAIT

Bijak Memilih Investasi di Tahun Politik

  Oleh: Dr. Edy Purwo Saputro, MSi., Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Solo Investasi merupakan komponen penting, tidak hanya bagi negara…

KOTA SUKABUMI - Anggaran DBHCHT Selalu Meningkat Tiap Tahun

KOTA SUKABUMI  Anggaran DBHCHT Selalu Meningkat Tiap Tahun NERACA Sukabumi - Penyerapan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil tembakau (DBHCHT) di…

Jaringan 5G Siap Mengudara Tahun 2018

Hanya berjarak dua minggu setelah spesifikasi peralatan 5G ditetapkan, operator telekomunikasi Amerika Serikat AT&T mengumumkan akan meluncurkan jaringan mobile 5G…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Pemerintah Fokus Perbaiki Indikator yang Masih Jelek - Indeks Kemudahan Berusaha

      NERACA   Jakarta - Pemerintah terus bertekad untuk memperbaiki peringkat kemudahan berusaha (ease of doing business/EoDB) Indonesia,…

Konsumen FMCG Mulai Perhatikan Media Digital

      NERACA   Jakarta – Perusahan riset Kantar Worldpanel menyatakan bahwa lanskap media di Indonesia telah mengalami perubahan.…

Tak Hanya Diusut, KPK Diminta Sita Aset - Kasus BLBI

    NERACA   Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta untuk mengusut kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang…