RAPBN 2018 INCAR INFRASTRUKTUR DAN BANSOS - Jokowi Fokus ke Pemerataan Ekonomi

Jakarta-Presiden Jokowi menegaskan, kabinetnya akan fokus pada pemerataan ekonomi yang berkeadian dalam tahun ketiga pemerintahannya. "Belum semua rakyat Indonesia merasakan buah kemerdekaan," dan bahwa "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia belum sepenuhnya bisa kita wujudkan," ujarnya dalam Pidato Kenegaraan dan RAPBN 2018 di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (16/8)

NERACA

Oleh karena itu, kata Presiden,  di tahun ketiga masa kabinet bakti Kabinet Kerja, Pemerintah lebih fokus untuk melakukan pemerataan ekonomi yang berkeadilan. "Kita ingin rakyat Indonesia yang berada di pinggiran, di kawasan perbatasan, di pulau-pulau terdepan, di kawasan terisolir merasakan hadirnya negara, merasakan buah pembangunan, dan merasa bangga menjadi Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia," tutur Kepala Negara.

Menurut Jokowi, keadilan sosial harus mampu diwujudkan secara nyata dalam kehidupan segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Menurut Presiden, rakyat di Aceh harus bisa merasakan pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan sanitasi dan air bersih maupun pelayanan transportasi, sama baiknya dengan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara yang lain di seluruh pelosok negeri.

"Kita ingin rakyat di perbatasan Papua, bisa memiliki rasa bangga pada tanah airnya, karena kawasan perbatasan telah dibangun menjadi beranda terdepan dari Republik kita," ujarnya.

Tidak hanya itu. Kepala Negara mengatakan, "Kita ingin rakyat Papua di pegunungan juga bisa menikmati harga BBM dan harga bahan pokok yang sama dengan saudara-saudaranya di wilayah lain Indonesia. Kita ingin rakyat Pulau Miangas bisa merasakan kehadiran Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui Program Kartu Indonesia Sehat, Program Kartu Indonesia Pintar, dan Program Pemberian Makanan Tambahan untuk balita dan ibu hamil. Kita ingin rakyat di Pulau Rote juga bisa merasakan manfaat pembangunan infrastruktur, lancarnya konektivitas dan turunnya biaya logistik."

Jokowi juga memperlihatkan fakta perbaikan kualitas hidup rakyat. Pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas hidup rakyat Indonesia. Walaupun IPM kita naik dari 68,90 di tahun 2014 menjadi 70,18 di tahun 2016, “Kita tidak boleh cepat berpuas diri. Kita juga harus terus berupaya menekan ketimpangan pendapatan, yang saat ini Indeks, Indeks Gini Rasio bisa kita turunkan dari 0,414 pada September 2014 menjadi 0,393 pada Maret 2017."

Presiden mengakui, hanya dengan pemerataan ekonomi yang berkeadilan, rakyat Indonesia akan semakin bersatu. Ini merupakan bukti pembangunan yang merata akan mempersatukan Indonesia. Pembangunan yang berkeadilan akan membuat negara semakin kuat dalam menghadapi persaingan global. “Tidak ada yang merasa menjadi warga negara kelas dua, warga negara kelas tiga. Karena semuanya adalah warga negara Republik Indonesia. Semuanya, setara mendapatkan manfaat dari pembangunan," ujarnya.

Sebagai wujud pemerataan, pemerintah hingga sekarang terus berupaya untuk bisa mengejar pemerataan pembangunan. Menurut dia, hal ini bisa diwujudkan dengan diberlakukannya kebijakan BBM satu harga bagi masyarakat Indonesia yang berada di Aceh hingga Papua.

Jokowi menuturkan, bertahun-tahun warga Papua harus membeli BBM dengan harga sangat mahal. Mereka merogoh kocek berpuluh kali lipat dengan harga yang dibeli oleh warga di pulau Jawa atau Sumatera. "Hal ini tidak boleh terjadi di Negeri Pancasila. Untuk itu, Pemerintah menerapkan kebijakan BBM satu harga, sehingga saudara-saudara kita di Tanah Papua menikmati harga yang sama dengan harga di Jawa dan daerah lain di Indonesia," ujarnya.

Infrastruktur dan Bansos

Dalam pemaparan RAPBN 2018, Jokowi menargetkan belanja negara sebesar Rp 2.204,4 triliun di Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018. Uang tersebut akan digunakan untuk kegiatan produktif seperti pembangunan infrastruktur hingga perlindungan sosial rakyat miskin.

"Belanja negara di 2018 sebesar Rp 2.204,4 triliun akan diarahkan pengurangan kemiskinan dan kesenjangan guna menciptakan keadilan dan perlindungan sosial pada masyarakat; yang akan dilakukan melalui peningkatan efektivitas program perlindungan sosial dan penajaman pada belanja pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur," ‎tegas dia.

Presiden menjelaskan, upaya peningkatan efektivitas dan penguatan program-program perlindungan sosial dilakukan melalui perluasan cakupan sasaran penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi 10 juta keluarga, dan cakupan penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan sebesar 92,4 juta orang.

Selain itu, katanya, dalam rangka penyaluran subsidi yang lebih tepat sasaran, pemerintah mengalihkan penyaluran bantuan pangan Rastra menjadi bantuan pangan non tunai dan juga akan diperluas penerima manfaatnya.

"Untuk menjaga inflasi dan mempertahankan daya beli masyarakat, pemerintah juga tetap mengalokasikan subsidi BBM, listrik, pupuk, subsidi bunga untuk KUR dan perumahan, serta pelayanan publik," ujarnya.

Dalam rangka peningkatan akses pendidikan, lanjut Jokowi, pemerintah akan melanjutkan kebijakan pemberian Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang menjangkau 19,7 juta siswa dan pemberian beasiswa bidik misi kepada 401,5 ribu siswa, serta alokasi bantuan operasional sekolah yang menjangkau 262,1 ribu sekolah umum dan madrasah di seluruh penjuru Tanah Air.

Masih dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, Kepala Negara mengatakan, pemerintah secara konsisten melakukan intervensi untuk mengurangi dampak kekurangan gizi kronis yang berakibat pada kegagalan dalam mencapai tinggi badan yang normal pada bayi atau stunting.

Hal ini mengingat 1.000 hari pertama kehidupan akan sangat mempengaruhi tumbuh kembang anak, terkait dengan kemampuan emosional, sosial dan fisik, serta kesiapan untuk belajar, berinovasi dan berkompetisi. Program ini akan sangat penting untuk memperbaiki kualitas anak-anak Indonesia ke depan sebagai investasi kita di sumber daya manusia Indonesia.

Jokowi menegaskan, untuk mendukung pertumbuhan pusat ekonomi dan pengembangan konektivitas antar daerah, pemerintah akan melaksanakan pembangunan jalan baru sepanjang 856 km dan pembangunan irigasi sepanjang 781 km.

Selain itu, beberapa program kegiatan pemerintah dalam rangka peningkatan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan fasilitas dasar lainnya, antara lain dilakukan melalui pembangunan dan rehabilitasi 61,2 ribu ruang kelas, pembangunan sanitasi air limbah untuk 853 ribu kepala keluarga, dan pembangunan rumah susun sebanyak 7.062 unit bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Jokowi mengatakan, dalam melaksanakan pembangunan, pemerintah juga mengajak semua pihak untuk bekerja bersama, baik BUMN, BUMD, pemerintah daerah, maupun pihak swasta dalam pengembangan pembiayaan kreatif seperti melalui skema KPBU atau non KPBU guna bersama-sama mendanai pembangunan infrastruktur.

Dengan alokasi anggaran transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp 761,1 triliun, sinkronisasi perencanaan dan penganggaran terus dilakukan untuk mendorong efektivitas pendanaan pembangunan.

Selain untuk mendukung kegiatan pemerintahan di daerah, anggaran tersebut akan dipertajam penggunaannya untuk mendanai program pembangunan yang menjadi prioritas nasional, utamanya melalui DAK dan Dana Desa. ‎

"Anggaran transfer ke daerah dan dana desa utamanya ditujukan untuk meningkatkan kualitas layanan publik di daerah, menciptakan kesempatan kerja, mengentaskan kemiskinan, dan mengurangi ketimpangan antardaerah. Melalui DAK Fisik akan diarahkan untuk mengejar ketertinggalan infrastruktur layanan publik, afirmasi kepada daerah tertinggal, perbatasan, kepulauan, dan transmigrasi," dia menuturkan.

Dana Desa akan lebih diperkuat pemanfaatannya agar dapat memperluas pembangunan di desa, baik sarana maupun prasarana, dengan berbasis kinerja.

Penguatan pengelolaan hubungan keuangan pusat dan daerah juga semakin ditingkatkan melalui bimbingan teknis pengelolaan keuangan daerah pada sekitar 200 kabupaten/kota sepanjang 2018. Dengan demikian, kesetaraan pemahaman dan keterampilan para pengelola keuangan daerah akan menciptakan harmonisasi keuangan pusat dan daerah.

Presiden menegaskan, pengelolaan keuangan yang menjadi tanggung jawab Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah, memerlukan dukungan penuh dari semua pihak, sehingga setiap rupiah uang rakyat benar-benar digunakan dengan efisien dan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. "Korupsi dan pemborosan uang rakyat tidak boleh ditoleransi," katanya.

Postur RAPBN 2018

Melihat postur RAPBN 2018, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo menyambut baik asumsi makro dalam RAPBN 2018, bahwa postur dalam RAPBN tersebut lebih seimbang. ‎"Saya menyambut baik yang disampaikan Presiden. Secara umum kalau dilihat prioritasnya dan postur anggaran, saya lihat ini postur yang sehat," ujarnya.

Dalam RAPBN 2018, pertumbuhan ekonomi ditargetkan 5,4%, inflasi 3,5%, nilai tukar Rp 13.500 per US$. Selain itu, suku bunga SPN ditetapkan 5,3% dan harga minyak US$ 48 per barel. "Secara umum itu sejalan dengan rekomendasi kami. Inflasi di kisaran 3,5% itu sejalan karena tahun ini 4%. Maka ada target turun. Kalau nilai tukar ditargetkan Rp 13.500 itu sesuai dengan range kami, yang kami bicarakan juga dengan DPR," tutur Agus.

Namun, menurut dia, ada sejumlah perbedaan dalam asumsi harga minyak dan pertumbuhan ekonomi. Pada tahun depan, BI memperkirakan harga minyak sebesar US$ 52 per barel. Sedangkan untuk pertumbuhan ekonomi, bank sentral memperkirakan 5,3% dengan kisaran 5,1-5,5%.

"Kalau pemerintah sampaikan di 5,4% itu sesuatu yang dapat dipahami, karena semuanya untuk mengejar pertumbuhan ekonomi yang kuat dan inklusif. BI nanti pada saat pembahasan di DPR kita sampaikan, kita masih melihat itu di 5,1-5,5%.  Jadi kalau tengahnya itu di kisaran 5,3%, tapi nanti kita bisa bicarakan," ujarnya.

Meski demikian, BI juga tetap menyambut baik komitmen pemerintah untuk menjaga kesehatan fiskal. Hal tersebut terlihat dari defisit fiskal yang dipatok 2,19% di tahun depan, atau turun dibanding 2,67% pada 2017.

Pada bagian lain, Jokowi kembali menegaskan tidak akan menaikkan gaji pokok pegawai negeri sipil (PNS) di tahun depan. Itu artinya, sudah 2 tahun, para aparatur negara tidak mendapat peningkatan gaji dan sebagai gantinya menerima tunjangan hari raya (THR). bari/mohar/fba

BERITA TERKAIT

MENAKER IDA FAUZIYAH: - Kaji Regulasi Perlindungan Ojol dan Kurir

Jakarta-Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah akan mengkaji regulasi tentang perlindungan bagi ojek online (ojol) hingga kurir paket, termasuk mencakup pemberian tunjangan…

TRANSISI EBT: - Sejumlah Negara di Asteng Alami Kemunduran

Jakarta-Inflasi hijau (greenflation) menyebabkan sejumlah negara di Asia Tenggara (Asteng), termasuk Indonesia, Malaysia, dan Vietnam mengalami kemunduran dalam transisi energi…

RENCANA KENAIKAN PPN 12 PERSEN PADA 2025: - Presiden Jokowi akan Pertimbangkan Kembali

Jakarta-Presiden Jokowi disebut-sebut akan mempertimbangkan kembali rencana kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025. Sebelumnya, Ketua Umum…

BERITA LAINNYA DI Berita Utama

MENAKER IDA FAUZIYAH: - Kaji Regulasi Perlindungan Ojol dan Kurir

Jakarta-Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah akan mengkaji regulasi tentang perlindungan bagi ojek online (ojol) hingga kurir paket, termasuk mencakup pemberian tunjangan…

TRANSISI EBT: - Sejumlah Negara di Asteng Alami Kemunduran

Jakarta-Inflasi hijau (greenflation) menyebabkan sejumlah negara di Asia Tenggara (Asteng), termasuk Indonesia, Malaysia, dan Vietnam mengalami kemunduran dalam transisi energi…

RENCANA KENAIKAN PPN 12 PERSEN PADA 2025: - Presiden Jokowi akan Pertimbangkan Kembali

Jakarta-Presiden Jokowi disebut-sebut akan mempertimbangkan kembali rencana kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025. Sebelumnya, Ketua Umum…