NERACA

Jakarta - Pengamat perpajakan Yustinus Prastowo mengatakan target penerimaan perpajakan dalam RAPBN 2018 yang mencapai Rp1.609,4 triliun lebih moderat dan realistis dibandingkan tahun sebelumnya.

Target penerimaan perpajakan tersebut tumbuh 9-10 persen, di bawah target pertumbuhan 2017 yang mencapai 15 persen."Namun kenaikan target yang moderat ini harus dibandingkan juga dengan realisasi 2017 yang diperkirakan hanya 86-91 persen. Jika demikian, pertumbuhan sekitar 18-21 persen perlu 'extra effort'yang lebih berat dan berbeda dengan 2017," ujar Yustinus di Jakarta, Rabu (16/8).

Menurut Yustinus, penekanan "menjaga iklim investasi" dalam pidato presiden pada penyampaian keterangan pemerintah atas RUU APBN Tahun Anggaran 2018 beserta nota keuangannya di rapat paripurna DPR RI, harus diterjemahkan lebih detil, apa strateginya dan konsekuensi atau risikonya."Belum terlihat pula extra effort yang lebih detail, misalnya kemudahan pelayanan, perbaikan proses bisnis (pemeriksaan, keberatan, banding), pengawasan, penegakan hukum pasca amnesti pajak. Berapa hitungannya?," ujar dia.

Selain itu, belum terlihat roadmap yang cukup komprehensif, misalnya revisi Undang-Undang Perpajakan dan revisi aturan yang mendorong kenaikan penerimaan, misalnya peraturan-peraturan teknis Sementara itu, untuk target cukai pun lebih realistis dan juga ada progres memasukkan Barang Kena Cukai (BKC) baru, tetapi ekstensifikasi hanya kantong plastik, yang tidak signifikan.

"Perlu roadmap yang lebih jelas untuk menjangkau yang lain, termasuk perbaikan struktur tarif cukai rokok yang lebih fair," ujar Yustinus seperti dikutip Antara.

Pendapatan negara dalam RAPBN tahun 2018 direncanakan sebesar Rp1.878,4 triliun. Dari jumlah tersebut, penerimaan perpajakan direncanakan sebesar Rp1.609,4 triliun dan penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp267,9 triliun.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan target penerimaan perpajakan dalam RAPBN 2018 sebesar Rp1.609,4 triliun merupakan proyeksi yang lebih moderat dalam kondisi saat ini."Ini lebih moderat dibandingkan proyeksi pertumbuhan perpajakan tahun ini yang ditarget 14 persen," kata Sri Mulyani dalam jumpa pers Nota Keuangan dan RUU APBN Tahun 2018 di Jakarta, Rabu (16/8).

Sri Mulyani mengatakan target penerimaan perpajakan itu ditetapkan agar tidak menimbulkan tekanan yang kuat terhadap perekonomian dan menimbulkan keresahan kepada pelaku usaha."Kalau kita membuat target terlalu tinggi maka yang akan tertekan adalah sektor-sektor yang selama ini membayar pajak seperti industri perdagangan," ujar dia.

Untuk itu, pemerintah akan terus berkomunikasi kepada para pengusaha agar persoalan perpajakan tidak menyebabkan kekhawatiran yang berlebihan."Kita akan berkomunikasi terus dengan para pengusaha melalui Kadin dan Apindo untuk bisa memberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya mengenai target dan perencanaan kita," ujar Sri Mulyani.

Sri Mulyani juga memastikan otoritas pajak akan meneruskan proses bisnis maupun reformasi perpajakan pada 2018, yang selama ini sudah berjalan dengan baik. Hal ini diupayakan karena langkah pelonggaran ikut dilakukan melalui pemberian insentif perpajakan yaitu "tax holiday" dan "tax allowance" serta mengkaji kebijakan "exemption tax" pada beberapa barang kena PPN.

Salah satu sektor yang terkena penghapusan pajak adalah industri pertanian yang selama ini berkontribusi menyumbang pertumbuhan ekonomi dari sisi lapangan usaha."Ini bisa menimbulkan distorsi, tapi kami berupaya pajak ini bisa dikontribusikan lebih merata, namun pada saat yang sama bisa memberikan ruang bagi ekonomi untuk tetap tumbuh," kata Sri Mulyani.

Belanja Negara dalam RAPBN tahun 2018 direncanakan sebesar Rp2.204,4 triliun, yang terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.443,3 triliun, serta Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp761,1 triliun.

Berbagai langkah perbaikan yang akan dilakukan adalah menyiapkan data dan sistem informasi perpajakan yang lebih "up to date" dan terintegrasi, membangun kepatuhan wajib pajak dan meningkatkan pelayanan serta efektifitas organisasi. mohar