BPK jadi Auditor Atom Internasional

NERACA

Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) terpilih menjadi auditor eksternal bagi Badan Energi Atom Internasional periode 2016-2020. Menyusul terpilihnya BPK, Presiden Joko Widodo menyampaikan pujiannya atau apresiasi menyusul terpilihnya

"Kita juga apresiasi BPK yang sejak tahun lalu, terpilih menjadi auditor eksternal bagi Badan Energi Atom Internasional periode 2016-2020," kata Presiden Jokowi saat menyampaikan pidato di depan Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia di Jakarta, Rabu (16/8).

Menurut Jokowi, keterpilihan BPK itu bukan saja menjadi wujud pengakuan internasional atas kinerjanya, namun juga mengangkat nama baik dan reputasi bangsa Indonesia. Kepala Negara menyebutkan dalam pengawalan pengelolaan keuangan negara, BPK terus berupaya menempuh langkah terobosan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara di pusat maupun daerah.

"Kita bersyukur pada tahun 2016, untuk pertama kalinya dalam sejarah pembangunan nasional, BPK merilis opini Wajar Tanpa Pengecualian terhadap pengelolaan keuangan pemerintah. Terhadap pelaksanaan tugas itu, BPK antara lain telah bersinergi dengan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah," katanya.

Melalui sinergi itu, lanjutnya, dapat diatasi kondisi pemeriksaan yang tumpang tindih yang terjadi beberapa tahun terakhir. BPK juga telah menerapkan Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan. Melalui penerapan sistem itu, BPK dapat memantau tindak lanjut hasil pemeriksaan di setiap kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian, secara lebih akurat, efisien dan tepat waktu.

Sementara itu pada pembangunan bidang hukum, Mahkamah Agung terus berupaya mempermudah masyarakat dalam perolehan keadilan dan layanan publik. Hingga semester pertama tahun 2017, MA telah berhasil menerapkan beberapa inovasi antara lain Sistem Audio Text Recording dan Mekanisme Penghitungan Biaya Perkara Sendiri secara elektronik guna makin memudahkan layanan peradilan.

MA juga terus memperluas pelayanan masyarakat di wilayah terpencil, melalui program sidang keliling dan sidang di luar gedung pengadilan. Selain inovasi peningkatan layanan publik, MA juga melanjutkan Akreditasi Panjaminan Mutu Badan Peradilan yang hingga Juni 2017, telah berhasil mengkareditasi 186 pengadilan.

BERITA TERKAIT

BPK Nilai Pemkot Sukabumi Cukup Bagus Kelola Keuangan Daerah

BPK Nilai Pemkot Sukabumi Cukup Bagus Kelola Keuangan Daerah NERACA Sukabumi - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menilai, Pemerintah Kota…

TICMI Gelar Forum Manajemen Risiko - Tingkatkan Standar Internasional

NERACA Jakarta - The Indonesia Capital Market Institute (TICMI) menggandeng Badan Standardisasi Nasional menyelenggarakan forum manajemen risiko dengan tema seri…

Polisi Gandeng BPK Hitung Kerugian Pulau Reklamasi

Polisi Gandeng BPK Hitung Kerugian Pulau Reklamasi NERACA Jakarta - Penyidik Polda Metro Jaya akan menggandengkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Shinta Bubu : 6 Juta UMKM akan Go Digital di 2020

NERACA Jakarta - Pertumbuhan E-Commerce di Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun bahkan berpotensi menjadi ekonomi digital…

Menhub Sangkal Jual Aset Infrastruktur Negara

    NERACA   Jakarta - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyangkal bahwa kerja sama infrastruktur transportasi dengan pihak swasta…

Kemenkeu Dapat Pinjaman Rp15,2 triliun - Kerjasama dengan JICA

      NERACA   Jakarta - Kementerian Keuangan dan Japan International Cooperation Agency (JICA) menandatangani dua naskah perjanjiian pinjaman…