BPK jadi Auditor Atom Internasional

NERACA

Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) terpilih menjadi auditor eksternal bagi Badan Energi Atom Internasional periode 2016-2020. Menyusul terpilihnya BPK, Presiden Joko Widodo menyampaikan pujiannya atau apresiasi menyusul terpilihnya

"Kita juga apresiasi BPK yang sejak tahun lalu, terpilih menjadi auditor eksternal bagi Badan Energi Atom Internasional periode 2016-2020," kata Presiden Jokowi saat menyampaikan pidato di depan Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia di Jakarta, Rabu (16/8).

Menurut Jokowi, keterpilihan BPK itu bukan saja menjadi wujud pengakuan internasional atas kinerjanya, namun juga mengangkat nama baik dan reputasi bangsa Indonesia. Kepala Negara menyebutkan dalam pengawalan pengelolaan keuangan negara, BPK terus berupaya menempuh langkah terobosan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara di pusat maupun daerah.

"Kita bersyukur pada tahun 2016, untuk pertama kalinya dalam sejarah pembangunan nasional, BPK merilis opini Wajar Tanpa Pengecualian terhadap pengelolaan keuangan pemerintah. Terhadap pelaksanaan tugas itu, BPK antara lain telah bersinergi dengan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah," katanya.

Melalui sinergi itu, lanjutnya, dapat diatasi kondisi pemeriksaan yang tumpang tindih yang terjadi beberapa tahun terakhir. BPK juga telah menerapkan Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan. Melalui penerapan sistem itu, BPK dapat memantau tindak lanjut hasil pemeriksaan di setiap kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian, secara lebih akurat, efisien dan tepat waktu.

Sementara itu pada pembangunan bidang hukum, Mahkamah Agung terus berupaya mempermudah masyarakat dalam perolehan keadilan dan layanan publik. Hingga semester pertama tahun 2017, MA telah berhasil menerapkan beberapa inovasi antara lain Sistem Audio Text Recording dan Mekanisme Penghitungan Biaya Perkara Sendiri secara elektronik guna makin memudahkan layanan peradilan.

MA juga terus memperluas pelayanan masyarakat di wilayah terpencil, melalui program sidang keliling dan sidang di luar gedung pengadilan. Selain inovasi peningkatan layanan publik, MA juga melanjutkan Akreditasi Panjaminan Mutu Badan Peradilan yang hingga Juni 2017, telah berhasil mengkareditasi 186 pengadilan.

BERITA TERKAIT

Pemerintah Optimis Fasilitas GSP Indonesia Tidak Akan Dicabut - Perdagangan Internasional

NERACA Jakarta – Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita optimis generalized system of preferences (GSP) terhadap 124 produk Indonesia yang diekspor ke…

Yusril Keberatan Ahli BPK Dihadirkan KPK

Yusril Keberatan Ahli BPK Dihadirkan KPK NERACA Jakarta - Pengacara Yusril Ihza Mahendra keberatan terhadap jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)…

BPK Temukan Empat Penyimpangan Dalam Penyelesaian BDNI

BPK Temukan Empat Penyimpangan Dalam Penyelesaian BDNI NERACA Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan empat penyimpangan dalam Penyelesaian Kewajiban…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Inalum Sebut Negosiasi dengan Freeport Belum Selesai

      NERACA   Jakarta - Direktur Utama PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) Budi Gunadi Sadikin menyebutkan negosiasi PT…

Pemerintah Minta Pemda Miliki Data RTLH dan Kawasan Kumuh

    NERACA   Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meminta pemerintah daerah (Pemda) untuk memiliki data…

Kerap Mogok, LRT Palembang akan Dievaluasi Menyeluruh

    NERACA   Jakarta - Kementerian Perhubungan segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap operasional LRT Palembang, Sumsel menyusul kejadian berhenti…