Pertumbuhan Dipatok 5,4%, DPR Pertanyakan Sumber Pertumbuhan

NERACA

Jakarta – Pemerintah mematok pertumbuhan ekonomi di 2018 mencapai 5,4% atau lebih tinggi 0,2% dibandingkan target pertumbuhan di tahun ini. Namun timbul pertanyaan di Anggota DPR yang melihat sumber pertumbuhan dari mana?. Ketua Komisi XI DPR RI, Melchias Marcus Mekeng, mempertanyakan mengenai sumber penerimaan negara untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dalam Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 yang ditargetkan 5,4 persen.

"Sampai akhir tahun pemerintah harus mengejar pertumbuhan ekonomi 5,2 persen (APBN-P 2017). Harus ada penambahan 0,2 dikali sekitar Rp13 ribu triliun. Pemerintah harus tahu mencari tambahnya dari mana," kata Mekeng ditemui usai Sidang Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (16/8).

Politisi Partai Golkar tersebut menyebutkan beberapa kemungkinan sumber penerimaan negara di 2018, seperti investasi, belanja modal BUMN, atau penerimaan pajak setelah implementasi pertukaran informasi otomatis (AEOI). "Itu yang membuat kita punya PDB (produk domestik bruto) ekspansi," kata Mekeng.

Ia juga mengatakan DPR masih akan membahas lebih lanjut dengan pemerintah mengenai target-target indikator ekonomi makro yang tercantum dalam RAPBN 2018. "Ini kan rancangan, DPR masih akan 'challenge' lagi. Dulu sewaktu pembicaraan pendahuluan 5,2 - 5,6 persen, dan pemerintah ambil moderat di 5,4 persen. Penaikan 0,2 persen (dibanding 2017) itu dari mana?," ucap Mekeng.

Sebagaimana diketahui, pertumbuhan ekonomi di RAPBN 2018 ditargetkan sebesar 5,4 persen. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pertumbuhan ekonomi tersebut akan dicapai melalui dukungan konsumsi masyarakat yang terjaga, peningkatan investasi, dan perbaikan kinerja ekspor dan impor. Asumsi dasar ekonomi makro yang ditetapkan tersebut didasarkan pada kondisi perekonomian terkini serta memperhatikan proyeksi perekonomian mendatang, sehingga diharapkan akan lebih mencerminkan kondisi di 2018.

Tak Ambisius

Terkait dengan itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengklaim angka itu tidak ambisius. Menurut dia, pemerintah sudah menghitung secara realistis dengan pertimbangan kondisi ekonomi global dan domestik. "Kenapa cukup optimistis? karena di satu sisi kalau kami lihat faktor dalam negerinya, pertumbuhan yang berasal dari konsumsi masih diasumsikan sekitar 5,0-5,1 persen," kata Sri Mulyani .

Selain dari konsumsi rumah tangga, Sri Mulyani mengatakan pertumbuhan ekonomi pada tahun depan juga akan ditopang oleh investasi yang ditargetkan bisa tumbuh hingga mencapai 6,4 persen dan ekspor 5-8 persen. "Ekspor yang bisa mulai tumbuh semester ini nampaknya sudah cukup menjanjikan. Jadi kalau ini momentumnya tetap dijaga dengan tumbuh sekitar 5-8 persen, maka kami bisa mendapatkan pertumbuhan," jelasnya.

Sementara dari sisi anggaran, Sri Mulyani mengatakan pemerintah akan menjaga pengelolaan keuangan secara kredibel dengan mematok defisit anggaran sebesar 2,19 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), lebih rendah dari tahun ini sebesar 2,93 persen. "Itu berarti APBN bebannya lebih rendah karena kami konsen juga mengenai kesehatan dari APBN. Tapi pertumbuhan ekonominya lebih optimis karena faktor-faktor penyumbang petumbuhan diluar APBN diharapkan mulai menyumbangkan pertumbuhan investasi ekspor dan konsumsi akan terjaga," ujarnya.

BERITA TERKAIT

Bank Mandiri Bidik Pertumbuhan KPR 15%

    NERACA   Jakarta - PT Bank Mandiri Persero Tbk membidik pertumbuhan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dapat mencapai 15…

DPR: Proses Hukum Kecelakaan Proyek Infrastruktur

DPR: Proses Hukum Kecelakaan Proyek Infrastruktur NERACA Jakarta - Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta aparat Kepolisian memproses secara hukum kelalaian…

OJK Kaji Rencana Menaikkan MKBD Tahun Ini - Dukung Pertumbuhan Pasar Modal

NERACA Jakarta – Bergerak dinamisnya pertumbuhan industri pasar modal dan termasuk meningkatnya kapitalisasi di pasar modal, mendorong Otoritas Jasa Keuangan…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Pengendalian Harga Mencegah PLN Bangkrut Akibat Harga Batubara

      NERACA   Jakarta - Sesuai prinsip berbagi keadilan Kabinet Kerja Joko Widodo, maka pengendalian harga batubara melalui…

Kemampuan Moneter Calon Gubernur BI Harus Teruji

      NERACA   Jakarta - Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati,…

Mendes Sebut Penyerapan Dana Desa Terus Meningkat

    NERACA   Semarang - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Eko Putro Sandjojo menyebutkan penyerapan dana…