UMKM Diberikan Software Analisis Usaha

NERACA

Jakarta---Guna mendorong pengembangan UMKM ke depan, maka pemerintah memberikan software atau piranti lunak untuk menilai kelayakan ekonomi dan finansial usaha UMKM yang dapat dimiliki secara gratis dengan mengunduh situs www.smecda.com. “Dengan begitu pelaku UMKM pada sektor perdagangan, pertanian, manufaktur, jasa, dan restoran dapat memanfaatkan software yang dirancang agar mudah dipahami ini," kata Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya UKMK Kementerian Koperasi dan UKM, I Wayan Dipta, di Jakarta, Senin,16/1

Wayan menambahkan pihaknya berharap piranti lunak DSS (Decision Support System) Kelayakan Ekonomi dan Finansial UMKM untuk menilai kelayanan ekonomi dan finansial usaha UMKM dapat tersosialisasikan secara optimal. DSS merupakan suatu sistem yang ditujukan untuk mendukung manajemen pengambilan keputusan.

Menurut Wayan, Sistem itu berbasis model yang terdiri dari prosedur-prosedur dalam pemrosesan data dan pertimbangan untuk membantu manajer dalam mengambil keputusan. "Software DSS UMKM ini adalah sebuah kelas sistem informasi yang terkomputerisasi yang dapat mendukung para penggunanya dalam perencanaan dan pengambilan keputusan kelayakan ekonomi dan keuangan usaha," kata Wayan.

Lebih jauh kata Waya, DSS diharapkan dapat memberikan kemudahan dalam melakukan perhitungan, sekaligus ketelitian dalam perhitungan dan pemeriksaan. Pihaknya, lanjut Wayan, juga mengharapkan aplikasi software DSS UMKM dapat memberikan efektivitas dan efisiensi bagi pemerintah, pelaku usaha, dan lembaga intermediary dalam mengambil keputusan untuk mengembangkan bisnis UMKM. "Pada 2011, kami menyosialisasikan sistem DSS di tujuh provinsi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas serta ketepatan perhitungan nilai kelayakan investasi," tambahnya.

Wayan berharap, penerapan DSS UMKM akan mempermudah proses pengambilan keputusan sehingga dapat berjalan lebih cepat, mudah, dan tepat berkat bantuan penggunaan teknologi komputasi. "Selain itu juga menemukan dan mengenali berbagai kendala dan permasalahan yang dihadapi UMKM dalam mengembangkan bisnisnya," tegasnya.

Penerapan software itu, dikatakan Wayan, akan mendatangkan manfaat yakni dalam hal melakukan pengolahan dan analisis terhadap data primer dan sekunder serta mengidentifikasi variabel yang dapat dijadikan kriteria untuk perhitungan studi kelayakan ekonomi dan finansial pengembangan bisnis UMKM.

Software itu akan mengidentifikasi dari berbagai aspek meliputi aspek produksi termasuk gambaran komoditas, persyaratan teknis produk, proses pengolahan dan penanganannya. Di samping itu aspek pasar dan pemasarannya meliputi kondisi permintaan (termasuk pasar ekspor), penawaran, persaingan, harga, proyeksi permintaan serta aspek keuangan meliputi perhitungan kebutuhan biaya investasi dan kelayanan keuangan hingga analisis risiko. "Software juga menyediakan fasilitas analisis kelayakan meliputi NPV, BEP, VP, IRR, Payback, periode, dan lain-lain," pungkasnya. **cahyo

BERITA TERKAIT

Pemerintah Serahkan Bantuan ke 47 Usaha Kreatif

  NERACA Jakarta – Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) telah menyerahkan secara simbolis Bantuan Pemerintah untuk 47 pelaku di sektor kreatif.…

Dunia Usaha - Industri Hijau Bisa Masuk Bagian Program Digitalisasi Ekonomi

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian bertekad untuk terus mendorong sektor industri manufaktur di Indonesia agar semakin meningkatkan kegiatan yang terkait…

Pengembangan UMKM Tanah Air Melalui Program Sektor Unggulan

Pengembangan UMKM Tanah Air Melalui Program Sektor Unggulan NERACA Jakarta - Dalam menjalankan program tanggung jawab sosial perusahaan atau dikenal…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

China Berhasil Kuasai Ekonomi Dunia Dalam Waktu Singkat

      NERACA   Jakarta - Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Ahmad Helmy Fuady menunjukkan data bahwa Cina…

Pemerintah Izinkan KEK Arun Lhokseumawe

      NERACA   Aceh - Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah pusat telah memberikan izin Kawasan Ekonomi Khusus Lhokseumawe,…

Butuh Rp600 Triliun untuk Benahi Transportasi Jabodetabek

  NERACA   Jakarta - Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) membutuhkan pembiayaan Rp600 triliun untuk mengimplementasikan Rencana Induk Transportasi Jabodetabek…