NERACA

Jakarta - Besar pasak daripada tiang. Menko Perekonomian, Darmin Nasution risau, karena, dana negara untuk pertanian sebesar Rp 50 Triliun yang digelontorkan, ternyata tidak setimpal dengan hasil yang didapat selama setahun ini.

"Kalau digabung setahun sekitar Rp 50 triliun. Pertanyaannya hasilnya kira-kira berapa? Sepadan nggak dengan itu. Oleh karena itu kita sangat risau selama setahun ini," kata Darmin, dalam rapat koordinasi nasional Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bidang agribisnis, beberapa waktu lalu.

Dana tersebut meliputi tiga hal, yaitu subsidi pupuk, pencetakan sawah baru, dan pembangunan irigasi. Subsidi pupuk mengambil porsi paling besar dengan nilai mencapai Rp 30 triliun.

Darmin menilai, penyebabnya adalah program yang tidak tersambung dengan benar. Pembangunan irigasi, misalnya, menurut Darmin banyak irigasi yang dibangun, namun jalurnya tidak berdekatan dengan sawah. Sehingga pengairan tidak berjalan baik.

"Irigasi itu jangan dikira yang 5 km, tapi berapa luas lahan yang bisa diairi. Sering sekali masalahnya irigasi lewat tapi tidak di sawah," tukasnya.

Selain itu, kurangnya hasil pertanian semakin terbukti dengan pola panen padi yang semakin melemah. Dari dulu hingga sekarang hanya ada dua masa panen, yakni ketika usai musim hujan. Ketika hujan datang berarti para petani bisa menanam padi.

"Jadi bukan karena irigasi, tapi hujan. Kalau hujan berarti orang bisa menanam padi," tegas Darmin.

Oleh karena itu, agar program berjalan maksimal, dibutuhkan one map policy. Darmin menjelaskan, ini adalah peta yang mengambarkan kondisi Indonesia dengan lebih rinci. Sehingga pemerintah lebih tepat dalam pengambilan keputusan.

"Menurut kita ini sangat krusial, mulai dijalankan dengan baik adalah mendudukkan irigasi dengan sawah. Karena selama ini banyak tidak nyambungnya," tukasnya.

Padahal menurut Ekonom dari Universitas Indonesia, Faisal Basri mengatakan, angka kemiskinan di desa diakibatkan oleh kontribusi beras sebanyak 26,46% dan di kota sebanyak 20,11%. “Cara paling efektif untuk mengentaskan kemiskinan adalah instrumen beras,” kata Faisal.

Faisal mengatakan pemerintah seharusnya mengutakaman peningkatan produksi dan fokus di hulu. Peningkatan produksi, katanya, akan menyelesaikan masalah disparitas harga. Dia menyebutkan, pemerintah seharusnya meningkatkan mekanisasi untuk menggenjot produktivitas.

Diketahui, Berdasarkan data Outlook Padi 2016 Kementerian Pertanian, produktivitas padi Indonesia 2010-2014 hanya mencapai 5,7 ton per hektare (Ha), masih di bawah Vietnam yang mencapai 6,67 ton/Ha. Padahal lahan pertanian padi di Vietnam tidak sebesar Indonesia, namun produktivitasnya lebih tinggi.