NERACA

Jakarta - Asosiasi E-Commerce Indonesia (Indonesian E-Commerce Association/idEA) memandang sistem perdagangan nasional berbasis elektronik ("e-commerce") dapat menyelesaikan permasalahan disparitas atau perbedaan harga barang di Indonesia. "'E-commerce' di Indonesia lebih strategis karena menyelesaikan disparitas harga barang. Kesempatan sama untuk barang apapun di seluruh wilayah Indonesia, tinggal biaya kirimnya saja," kata Ketua Umum idEA Aulia Marinto dalam seminar nasional bertajuk "Apakah Perekonomian Indonesia Melambat?" di Jakarta, Senin (14/8).

Aulia menjelaskan perkembangan internet di Indonesia berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi digital. Ia memperkirakan saat ini terdapat 132,7 juta pengguna internet dan 106 juta pengguna media sosial di Indonesia. "Sejak 2009 mulai muncul pemain (e-commerce) baru dan 2010 hingga sekarang banyak sekali pemain bermunculan. Pertumbuhan ini mendorong transaksi dalam jaringan (online)," ucap dia.

Namun, lanjut Aulia, volume sistem perdagangan berbasis elektronik di Indonesia saat ini belum bisa menopang belanja konsumsi yang masih tumbuh melambat. "Di China saja kontribusi 'online' masih sekitar 9-10 persen. Menurut saya, tidak bisa (perdagangan) 'online' menggantikan 'offline', tetapi hanya efisiensi yang bisa didapatkan," ujar dia.

Pasar atau nilai perdagangan nasional berbasis elektronik Indonesia diperkirakan akan mencapai 130 miliar dolar AS di 2020 dengan valuasi bisnis sebesar 10 miliar dolar AS. Setelah tumbuh sedemikian rupa, kata Aulia, maka kemudian butuh fondasi regulasi agar dampaknya dapat terasa bagi pertumbuhan produk domestik bruto. Asosiasi dan para pemain di bidang "e-commerce" juga akan memikirkan mengenai pembuatan data yang terintegrasi.

Aulia juga mengapresiasi diterbitkannya Paket Kebijakan Ekonomi XIV terkait peta jalan sistem perdagangan nasional berbasis elektronik yang bertujuan menempatkan Indonesia sebagai negara dengan ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara pada 2020. "Pemain memang membutuhkan mekanisme yang baik. 'E-commerce' sudah ada di Indonesia selama 20 tahun, maka menurut saya hanya butuh lima tahun saja untuk mampu tumbuh lebih cepat dari negara lain," kata dia.

Baru baru ini, Roadmap e-Commerce atau yang dikenal sebagai peta jalan sistem perdagangan nasional berbasis elektronik (SPNBE) telah resmi diundangkan menjadi peraturan presiden (Perpres) pada 3 Agustus 2017 oleh Menkumham, Yasonna H. Laoly. SPNBE 2017-2019 tersebut bakal menjadi kumpulan program pemerintah dalam mewujudkan ekonomi digital Indonesia senilai USD130 miliar pada 2020 dengan mendorong perdagangan ekonomi berbasis elektronik atau e-commerce.

Menurut pengamat ICT, Heru Sutadi, hal yang perlu ditekankan dari pengesahan Perpres tersebut ialah soal pelaksanaan serta ketegasan dari pemerintah, sebab kompetisi soal e-commerce dengan negara-negara lain di ASEAN cukup sengit. “Masalahnya adalah dijalankan atau tidak? Kemudian kita juga butuh leadership. Pak Presiden harus secara jelas memberikan arahan akan ke mana dan strategi menuju ekonomi digital," kata Heru.

"Sebab kan masih hanya proyeksi di atas kertas. Kita akan jadi negara e-commerce terbesar di ASEAN tapi kan negara lain juga bergerak. Sekarang posisi Indonesia saja dalam pemanfaatan TIK jauh di bawah negara ASEAN lain seperti Singapura, Malaysia, Thailand atau Vietnam," katanya menambahkan.