NERACA

Bogor - Pemerintah meluncurkan proyek percontohan pembiayaan kepada pelaku usaha sektor mikro yang tidak memiliki akses kredit dari perbankan atau segmen ultramikro dengan sasaran 44 juta pelaku usaha di seluruh Indonesia. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam peluncuran tersebut di Desa Pasir Angin, Megamendung, Bogor, Senin (14/8), menyebutkan total anggaran yang disiapkan untuk pembiayaan ultramikro pada tahun ini sebesar Rp1,5 triliun.

"Anggaran ini sudah masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017, bekerja sama dengan empat kementerian lainnya. Jika terus efektif, kami akan bicarakan dengan DPR agar anggaran ultramikro tahun depan dapat diperbesar," ujarnya.

Dalam proyek percontohan (pilot project) ini, Kemenkeu bekerja sama dengan Kementerian Sosial, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Komunikasi dan Informatika. Sri Mulyani mengatakan bahwa pembiayaan ultramikro itu menyasar pengusaha segmen mikro yang membutuhkan pembiayaan di bawah Rp10 juta. Dengan begitu, plafon maksimal pembiayaan ultramikro ini tidak dapat melebihi Rp10 juta. "Yang di atas Rp10 juta ini sudah dibiayai oleh kredit usaha rakyat (KUR). Ultramikro lebih menyasar pembiayaan yang sebesar Rp2 juta, Rp4 juta, sampai Rp10 juta," katanya.

Menkeu mengatakan bahwa pelaku usaha mikro dengan segmen pembiayaan sampai Rp10 juta masih banyak yang belum tersentuh oleh perbankan (unbankable). Di berbagai daerah, pelaku usaha segmen tersebut akhirnya banyak yang terjebak dengan pembiayaan oleh rentenir. Oleh karena itu, tingkat keuangan inklusif juga diharapkan turut meningkat. "Kami ingin menyasar 44 juta usaha mikro yang belum tersentuh oleh perbankan," katanya.

Kepala Pusat Investasi Pemerintah (PIP) Kemenkeu Syahrir Ika menjelaskan bahwa proyek percontohan (pilot project) ini akan diterapkan di 19 kabupaten/kota hingga akhir tahun ini, salah satu lokasinya di Megamendung, Bogor. Kemenkeu akan menyalurkan pembiayaan melalui tiga BUMN, yakni PT Pegadaian, PT Bahana Ventura, dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM).

Syahrir mengatakan bahwa PIP Kemenkeu menyalurkan fasilitas pembiayaan ultramikro kepada tiga BUMN tersebut dengan bunga di kisaran 2 s.d. 4 persen.' Syahrir berjanji pemerintah akan mengawasi tingkat bunga yang diberikan BUMN penyalur kepada pengusaha mikro agar tidak jauh melebihi bunga yang dipatok di 2 s.d. 4 persen. "Kami akan awasi pelaksanaannya agar bunganya tidak tinggi," ujarnya.

Dalam implementasinya, Kemenkeu menggandeng Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menyebarluaskan informasi fasilitas pembiayaan hingga ke daerah perbatasan. Hal ini dilakukan agar setiap pelaku usaha mikro kecil di daerah mengetahui mengenai program tersebut. Turut hadir dalam peluncuran ultramikro tersebut Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso dan Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non-Bank OJK Riswinandi.

Sebelumnya, Kepala Pusat Investasi Pemerintah Kementerian Keuangan Syahrir Ika mengatakan pembiayaan ultramikro merupakan komplementer dari program Kredit Usaha Rakyat (KUR) sehingga sifatnya saling melengkapi. Syahrir juga menjelaskan bahwa pihaknya bertindak sebagai coordinate fund dan menyalurkan pembiayaan ultramikro kepada debitur melalui LKBB, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga linkage. "Pendampingan yang intens juga menjadi kunci keberhasilan model pembiayaan ini sehingga tingkat pembiayaan bermasalah menjadi sangat rendah," katanya.

Kepala Subdirektorat Kredit Program dan Investasi Lainnya Direktorat Sistem Manajemen Investasi Kementerian Keuangan Sugiarso mengatakan pembiayaan ultramikro merupakan peluang bagi pelaku usaha mikro untuk mendapatkan kredit dengan syarat mudah. "Semoga setelah nanti diresmikan, program ini betul-betul dapat menyasar semua provinsi, khususnya daerah terpencil," katanya.