Garam Tak Cukup Hanya Geram - Oleh Edy Mulyadi : Direktur program Centre for Economic and Democracy Studies (CEDeS)

Kisruh garam di negeri ini sekali lagi menunjukkan potret betapa buruknya para pejabat publik mengelola negara. Di mata rakyat awam, perkara garam sama sekali tidak masuk akal. Bagaimana mungkin negara dengan garis pantai kedua terpanjang dunia setelah Kanada, bisa kekurangan garam?

Asal tahu saja, Indonesia punya garis pantai 54.716 km. Panjang garis pantai Indonesia bahkan mengalahkan Rusia (37.653 km), Greenland (44.087 km), Australia (25.760 km), dan Amerika (19.924 km).

Dalam sejarah Indonesia merdeka yang menjelang 72 tahun, baru kali ini kita mengalami kelangkaan garam. Kalau pun bisa didapatkan, harganya meroket secara tidak wajar. Akibat langkanya pasokan, harga garam naik dua kali bahkan lima kali lipat daripada harga normal.

Kondisi ini jadi keluhan para bupati dan wali kota di sela Rakornas Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID). Bayangkan, kalau bupati dan walikota saja mengeluh, bagaimana halnya dengan rakyat, seperti para ibu rumah tangga atau pedagang kecil?

Para menteri ekonomi boleh saja berdalih kelangkaan garam karena produksi terjun bebas. Faktor utamanya adalah curah hujan yang kelewat tinggi. Total kebutuhan garam untuk konsumsi dan industri mencapai 3,4 juta ton/tahun. Sementara produksi dalam negeri baru mencapai 1,8 juta ton.

Sepertinya dalih para menteri ekonomi tadi masuk akal. Tapi, dalih saja sama sekali tidak cukup. Rakyat butuh solusi tepat dan cepat. Jangan biarkan rakyat berjibaku sendiri untutk keluar dari terjangan berbagai persoalan. Ada negara yang bertugas melindungi rakyat. Ada pejabat dan aparat yang seharusnya bekerja ekstra keras dan cerdas untuk rakyatnya.

Lagi pula, bukankah panjangnya curah hujan bukan baru kali ini terjadi, tapi sudah sering terjadi. Dan baru kali ini dalam sejarah 72 tahun Indonesia merdeka kita mengalami kelangkaan dan mahalnya garam.

Jadi, soal garam tak cukup hanya membuat geram. Harus ada orang yang mampu memberi solusi cepat dan tepat. Pertanyaannya, masih adakah sosok seperti ini di negeri tercinta?

BERITA TERKAIT

Meningkatkan Daya Saing SDM Industri Dengan Program Vokasi

NERACA Kediri - Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto mengatakan lemahnya daya saing industri dipengaruhi beberapa faktor. Salah satunya adalah Sumber Daya…

Walikota Sukabumi Terpilih Ekspos Program Quick Wins

Walikota Sukabumi Terpilih Ekspos Program Quick Wins  NERACA Sukabumi - Walikota Sukabumi M. Muraz terpilih untuk mengekspos program quick wins…

Saatnya Reformasi Program Bantuan Sosial - LAPORAN BANK DUNIA TERBARU

Jakarta-Bank Dunia dalam laporan terbarunya mengungkapkan, bahwa reformasi program bantuan sosial yang lebih baik dapat membantu mengurangi kemiskinan dan ketimpangan…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Terus Hisap Dana Rakyat - Oleh : Edy Mulyadi, Direktur Program Centre for Economic and Democracy Studies (CEDeS)

Yang terbaru, guna menutup penerimaan pajak yang jeblok (sampai akhir September masih kurang sekitar Rp500 triliun), maka pemerintah kembali memalaki…

Reformasi Integritas Aparatur Negara

  Oleh: Yanti Mayasari Ginting Indef School of Political Economy Tidak ada yang meragukan bahwa Indonesia merupakan Negara yang besar…

Globalisasi, Demokratisasi, Liberalisasi, dan Digitalisasi

Oleh: Fauzi Aziz Pemerhati Masalah Ekonomi dan Industri   Empat kata yang menjadi judul tulisan ini telah menjadi realitas yang…