Oleh : Agus Yuliawan  

Pemerhati Ekonomi Syariah

Mungkin sudah banyak dan terus di bahas secara berulang ulang dalam perkataan dan ucapan untuk menyebut kalimat "memerdekakan" ekonomi. Pasalnya, sejak awal kemerdekaan hingga saat ini kalimat "memerdekakan ekonomi" terus disebut-sebut oleh banyak orang. Bahkan untuk mempertegas itu, Bung Karno sebagai founding  fathers selalu berpidato tentang Trisakti, yang salah satu silanya  adalah tentang kedaulatan ekonomi. Bung Karno mengatakan demikian, karena dia sadar bahwa tanpa kedaulatan ekonomi adalah omong kosong jika kemerdekaan itu bisa terwujudkan. Tanpa kemerdekaan ekonomi suatu negara akan mudah hancur diterjang badai krisis.

Apa yang disampaikan oleh Bung Karno di Trisakti  tersebut, juga di representasikan oleh bangsa Indonesia dalam amanah konstitusinya, khususnya dalam pembukaan UUD 1945. Disanalah segala cita cita kemerdekaan ekonomi disampaikan,  secara tegas dalam rangka kesejahteraan umum dan keadilan sosial dalam pembukaan UUD 1945 tersebut. 

Namun, setelah 72 tahun perjalanan kemerdekaan bangsa berjalan selama ini, apa yang diimpikan  oleh Bung Karno dalam Trisakti dan di cita citakan oleh segenap bangsa Indonesia seperti yang tertera dalam UUD 1945 tersebut masih terasa jauh dari realitas yang sesungguhnya. Bahkan yang ada selama ini adalah metamorfosis imperialisme dari imperialis VOC Belanda menjadi imperialisme liberal.  

Imperialisme liberal yang terjadi saat ini telah menggurita dalam wujud  imperialisme global yang telah menghisap  sumber daya alam (SDA) suatu negara. Melalui lembaga-lembaga berupa IMF, Word Bank dan WTO merupakan mesin - mesin imperialisme modern yang saat ini mendominasi dunia dalam mengimplementasikan imperialisme global. Bahkan, Indonesia dengan kekayaan SDA juga telah masuk dalam perangkap setting globalisasi mereka.

Perangkap imperialisme tersebut di Indonesia, semakin tahun semakin menjadi jadi seiring dengan pergantian kepemimpinan nasional. Bahkan di era Jokowi saat ini, imperialisme lebih parah lagi, dimana di tengah kesenjangan sosial  ada 3% sekelompok masyarakat Indonesia menguasai jutaan aset lahan di Indonesia, bahkan mereka mendominasi ekonomi dari hulu ke hilir. Hal ini yang menjadikan ketimpangan ekonomi yang sangat tinggi.

Menyambut 72 tahun kemerdekaan Indonesia yang kita peringati saat ini, momen sangat penting. Kita mencoba untuk mengusik kembali tentang makna kemerdekaan ekonomi, agar keadilan sosial itu bisa terwujud dan bisa dinikmati oleh segenap bangsa Indonesia. Untuk mewujudkan itu semua, tentu dikembalikan kepada pemerintah bagaimana dalam menjalankan amanah konstitusi. Rakyat juga harus bisa mengontrol jalannya kekuasaaan yang terjadi saat ini.

Tanpa itu semua jangan berharap kemerdekaan ekonomi bisa kita raih, meski saat ini memasuki 72 tahun Indonesia merdeka. Semoga perenungan ini menjadikan langkah gerak kita bersama dalam memajukan Indonesia Raya.