Jakarta - Kebijakan pembatasan BBM bersubsidi yang rencananya mulai April 2012 dinilai sebagai langkah yang tidak memiliki konsep jangka panjang.  Meski niatnya mengurangi beban subsidi APBN 2012 yang mencapai sekitar  Rp168 triliun, kebijakan tersebut tidak memberikan solusi kepada masyarakat.  

NERACA

“Jika BBM subsidi dihapus, SPBU milik asing akan memperoleh luapan pelanggan yang sangat besar dan untung. Setelah itu, mereka akan mendirikan pom bensin di seluruh Indonesia,” tegas pengamat perminyakan Dr. Kurtubi kepada Neraca, Minggu (15/1)

Disisi lain, kata Kurtubi, produksi minyak nasional amat sangat rendah. Mestinya pemerintah menggiring konsumsi  dari minyak ke non-minyak.  “Dengan pembatasan BBM ini, maka memaksakan masyarakat membeli BBM yang harganya 2 kali lipat, dan tidak menutup kemungkinan pemakaian BBM subsidi yang sebelumnya akan beralih ke SPBU yang berasal dari BBM impor,” tambahnya.

Lebih jauh kata Kurtubi, SPBU asing justru bakal diuntungkan. Karena penerapan BBM non subsidi itu mengikuti harga pasar.  “Jelas saja, kebijakan itu bakal memicu kecurigaan di masyarakat, bahwa kebijakan itu hanya akan menguntungkan pom bensin asing. Apalagi SPBU asing saat ini secara kasat mata sepi pelanggan,” terangnya.

Pendapat senada juga dilontarkan Direktur Eksekutif Indonesia Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara. Dia menuding  ada indikasi campur tangan asing dalam kebijakan pembatasan BBM bersubsidi. Pasalnya, dalam berjualan BBM saat ini SPBU asing tidak mampu bersaing demgan premium. “Kalau ini dipaksakan tentu mengindikasikan itu campur tangan asing, karena kini mereka (asing) telah menyiapkan pembangunan SPBU secara besar-besaran,” katanya kemarin.

Karena itu, menurut Marwan, kebijakan yang diambil pemerintah ini mengada-ada dengan menjadikan defisit anggaran sebagai alasannya. Toh, tahun lalu saja (2011) subsidi besar defisit tidak melebihi anggaran.  “Faktanya, tahun lalu defisit kita hanya 1,3% kok,” katanya.

Dia mengakui, subsidi yang diberikan harus tepat sasaran, namun saat ini pemerintah belum melakukan apa-apa guna memperbaiki sarana transportasi. “Saya rasa kalau sarana transportasi telah diperbaiki, tidak usah dibatasi juga konsumsi BBM akan berkurang,” ujarnya.

Marwan menambahkan, lebih masuk akal jika menaikkan harga BBM di kisaran Rp500-1000 misalnya, ketimbang pembatasan BBM bersubsidi. Karena kenaikkan tersebut dinilai masih wajar, karena harga premium pernah melewati harga tersebut beberapa waktu lalu. “Saya kira masyarakat tidak akan terbebani dengan menaikkan harga BBM Rp500-1000,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Direktur Reform Miner Institute, Komaidi Notonegoro menduga saat ini memang ada dua motif. Tapi untuk melihat  dampak negatifnya tergantung dari keputusan yang akan digunakan pemerintah. “Kalau ternyata alokasi dana BBM bersubsidi tidak digunakan untuk kesejahteraan rakyat atau semacam pengembangan infrastruktur, artinya ada politik kemitraan, bisa saja dengan asing,” ujarnya.

Menurut Komaidi,  pemilihan pembatasan BBM subsidi. Karena itu sudah tertera pada UU No.22/2011 mengenai APBN 2012, dimana pasal 7 ayat 6. Dalam UU  itu disebutkan, harga jual eceran BBM bersubsidi tidak mengalami kenaikan. Sehingga, apabila ada keputusan dinaikkan harus ada peraturan tambahan dengan APBN-P.  Sehingga mau menaikkan terganjal UU

Yang jelas, kata Wakil Ketua Komisi VII DPR, Effendi Simbolon mengecam keras rencana pembatasan subsidi BBM ini. Alasanya kepentingan ini sarat dengan kepentingan penguasa Indonesia dan pihak asing.  Apalagi pemerintah tidak pernah mau menjelaskan kenapa BBM ini harus dicabut subsidinya dan kenapa harga BBM tidak dinaikkan saja.

Lebih jauh lagi Efendi menjelaskan UU pembatasan subsidi ini terlalu dipaksakan. Sehingga banyak cacat hukum dan harus dibatalkan. Karena itu pemerintah tidak mem-fait accompli antara rakyat pembayar pajak dan pemakai mobil pribadi karena subsidi BBM dalam APBN memang diberikan buat mereka. Pernyataan itu sejalan UU APBN 2012 yang telah mengalokasikan subsidi BBM Rp123,6 triliun.  Lebih rendah dari UU APBN Perubahan 2011 Rp129,7 triliun yang realisasinya Rp165,2 triliun. "Pertamax yang akan dipaksakan sebagai pengalihan dari premium itu sepenuhnya produk impor, sedang premium produksi Pertamina,” ujarnya.

Asing Diuntungkan

Dewan Pakar  masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI), Sri Endah Agustina mengakui SPBU asing disinyalir akan diuntungkan dengan pembatasan BBM.  Karena  akan bisa bersaing head to head dengan harga BBM Pertamina. “Tapi sebenarnya, ada dampak positinya, masuknya asing, membuat Pertamina  berbenah diri. Dulu SPBU Pertamina tidak sebagus setelah asing masuk berkompetisi di Indonesia,” ujarnya, Minggu.

Menurut Endah, dirinya juga tidak setuju dengan langkah pembatasan BBM bersubsidi. Namun pemerintah harus mengurangi secara bertahap subsidi itu. “Pemerintah tidak berani menaikkan harga, karena takut, ongkosnya memang mahal. Namun perlu diingat, dalam studi kami, minyak akan habis 20 tahun ke depan, gas akan habis 60 tahun lagi, dan batubara akan habis 80 tahun ke depan,” tukasnya

Sementara itu, ekonom UGM, Anggito Abimanyu, menilai kebijakan pembatasan BBM itu merupakan jalan terbaik yang diambil oleh pemerintah. Alasannya ini merupakan rencana jangka panjang pemerintah untuk mengalihkan BBM ke BBG. “Menurut saya ini tidak ada campur tangan asing dalam proyek ini,” jelasnya kemarin.

Menurut mantan kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu itu, intinya adalah bagaimana proses konversi ke gas ini bisa berjalan dengan lancar. Namun sebaiknya memang pemerintah menaikkan dulu harga premiumnya agar masyarakat tidak kaget dengan kebijakan ini, “setelah itu baru bisa dikonversikan ke gas,” ungkapnya.

Di sisi lain, Anggito mengatakan pembatasan BBM subsidi jelas sasarannya kepada mobil plat hitam, sementara para pengusaha UMKM yang jumlahnya jutaan menggunakan mobil
 angkutannya ber-plat hitam seperti mobil pick-up atau mobil box, pembatasan BBM pasti akan memberikan dampak besar bagi UMKM.

Anggito mengilustrasikan bagi pengusaha UMKM biasanya membeli premium Rp 4.500/liter nanti harus beli pertamax yang harganya diserahkan pasar berkisar Rp 8.500 sampai Rp 9.000 lebih/ liter.
"Sementara berdasarkan sensus ekonomi pada 2006 saja, pengeluaran untuk bensin UKM terhadap total biaya produksi mencapai 21%, cukup besar dan kalau mereka tidak dilindungi akan mempengaruhi kelangsungan usaha mereka," ujarnya. tim