Tampaknya dua lembaga peringkat internasional Moody’s dan S & P masih menunggu kebijakan ekonomi makro pemerintah terkait masalah subsidi BBM. Mereka tidak mau cepat-cepat mengikuti lembaga rating Fitch yang sudah terlebih dulu menaikkan peringkat investment grade terhadap Indonesia. Karena kemungkinan besar dapat memengaruhi fundamental perekonomian, yaitu respon pemerintah yang tidak mau menaikkan harga BBM,tetapi melalui pembatasan BBM bersubsidi.

Kebijakan pembatasan BBM bersubsidi itu rencananya siap diberlakukan mulai1 April 2012. Alasannya, pemerintah mematok volume BBM bersubsidi pada APBN 2012 sebesar 40 juta kiloliter (kl). Dengan kebijakan pembatasan diharapkan akan berhasil menekan volume BBM bersubsidi sebesar 2,5 juta kl menjadi 37,5 juta kl. Dengan demikian akan ada penghematan anggaran subsidi BBM Rp7,7 triliun. Namun, pembatasan BBM bersubsidi dipastikan akan mendorong naiknya tingkat inflasi lebih tinggi.

Dengan asumsi pembatasan BBM bersubsidi diberlakukan untuk semua jenis kendaraan milik pribadi di seluruh Indonesia, maka inflasi menurut Bank Indonesia (BI) akan terdorong naik sebesar 0,8%. Naiknya inflasi diperkirakan akan menggerus daya beli masyarakat, khususnya masyarakat dalam kelompok dengan pendapatan cenderung tetap dan kecil.

Selain itu, pembatasan BBM bersubsidi yang dilakukan tanpa dukungan pembangunan infrastruktur untuk BBM nonsubsidi yang memadai dan merata di pelosok negeri, ini juga akan menimbulkan kelangkaan BBM di beberapa daerah tertentu. Apalagi pemerintah pada tahap awal akan mengimpor converter-kit senilai Rp 3 triliun, jelas merupakan pemborosan devisa. Sementara di dalam negeri masyarakat pemilik mobil pribadi tidak merasa merasa happy, jika harus terpaksa membeli Pertamax yang harganya hampir 2 kali lipat harga Premium.

Tidak hanya itu. Minimnya kemampuan aparatur negara untuk memonitor dan mengontrol pelaksanaan kebijakan ini hanya akan mendorong munculnya black market, penyelundupan, dan perilaku menyimpang lain yang pasti akan merugikan negara. Kumpulan persoalan ini setidaknya akan terakumulasi dan membuat kebijakan pembatasan BBM bersubsidi justeru bersifat kontraproduktif terhadap stabilisasi dan kokohnya fundamental perekonomian RI.  

Idealnya, negara yang menyandang peringkat layak investasi akan menjadi tujuan yang menarik bagi masuknya investasi baik portofolio maupun langsung (foreign direct investment). Namun, prestasi yang disandang Indonesia terasa kurang lengkap karena belum diikuti dengan keputusan yang sama dari dua lembaga pemeringkat lainnya, yaitu Moody’s dan Standard & Poor (S&P). Padahal, Moody’s dan S&P memiliki reputasi yang relatif lebih baik daripada Fitch.  

Jadi, kemungkinan besar saat ini Moody’s dan S&P aktif memantau semua kebijakan ekonomi negeri ini, dengan memperhatikan dinamika sejumlah variabel yang biasanya menjadi basis penentuan peringkat. Variabel yang menjadi acuan ntuk menentukan peringkat utang suatu negara, umumnya melihat keterkaitan dan saling memengaruhi di antara satu dengan yang lainnya seperti stabilisasi sosial-politik, kinerja pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita, daya tahan fundamental perekonomian (cadangan devisa, rasio utang, sustainability APBN), dan kerangka kebijakan makroekonomi yang prudent.

Karena itu, sudah saatnya pemerintah menyusun langkah aksi bagaimana meminimalkan dampak negatif yang mungkin muncul dari pelaksanaan kebijakan pembatasan BBM bersubsidi. Jika pemerintah tidak mampu menyusun program  aksi yang jelas, komprehensif, dan terintegrasi, maka sebaiknya pemerintah tidak perlu ragu untuk menaikkan harga Premium di kisaran Rp 500-Rp 1.000 per liter, yang tentu implementasi di lapangan tidak ribet dan masyarakat sudah siap menerima konsekuensinya.