Pemanfaatan Dana Haji

Oleh: Bhima Yudhistira

Peneliti INDEF

Baru-baru ini muncul polemik di tengah masyarakat tentang pemanfaatan dana haji pasca dilantiknya pengurus BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji). Sesaat kemudian lalu muncul wacana bahwa dana haji dapat dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur. Permasalahan ini tentu perlu diurai secara lebih mendalam dan dicari jalan keluarnya.

Sebenarnya pemanfaatan dana haji yang mencapai Rp95,2 triliun untuk keperluan infrastruktur sudah terjadi sejak tahun 2013 lalu. Bentuknya melalui instrumen Sukuk. Misalnya Sukuk digunakan untuk pembangunan rel kereta api Cirebon-Kroya, rel kereta Manggarai, jalan, jembatan dan pembangunan asrama haji.

Per Juli 2017, total dana haji yang masuk ke instrumen Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI) sudah mencapai Rp36,69 triliun. Artinya, polemik belakangan ini lebih ke permasalahan komunikasi antara Pemerintah dan masyarakat khususnya umat Islam karena Pemerintah terkesan ingin memanfaatkan dana haji, tapi di sisi yang lain komunikasi yang terjalin dengan umat Islam terkesan kurang kondusif.

Namun terlepas dari situasi politik, penggunaan dana haji tetap perlu dikritisi karena rentan disalahgunakan untuk tujuan jangka pendek Pemerintah. Sebagai contoh, Pemerintah dapat membuat aturan turunan pengelolaan dana haji dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) untuk meningkatkan porsi dana haji pada instrumen Sukuk.

Di saat yang bersamaan pada 2018-2019 Pemerintah akan agresif menerbitkan sukuk baru untuk menutup defisit anggaran. Hal ini merupakan kecemasan yang sangat logis, mengingat 2018-2019 merupakan jatuh tempo utang Pemerintah sebesar Rp810 triliun. Sementara di sisi yang lain tren defisit anggaran Pemerintah terus melebar bahkan dalam APBN-P 2017 diproyeksi tembus 2,92% atau mendekati batas aman 3%. Pemerintah dikhawatirkan akan menggunakan Sukuk dana haji untuk menutup sebagian utang jatuh tempo tersebut.

Belajar dari pengalaman di Malaysia, penggunaan dana haji untuk pembangunan bukanlah hal yang baru. Dari total jumlah dana haji Malaysia yang tercatat sebesar Rp198,5 triliun, sebesar 9% masuk ke konstruksi/real estate berupa investasi langsung. Sedangkan 17% penempatan dana obligasi juga dimanfaatkan untuk investasi tidak langsung dalam pembangunan properti/konstruksi.

Tapi perlu dicatat, Tabung Haji Malaysia tidak membangun infrastruktur seperti diartikan oleh Pemerintah Indonesia saat ini melainkan membangun konstruksi/real estate dengan tingkat imbal hasil yang tinggi. Tabung Haji Malaysia membangun aneka properti yang memiliki keuntungan jangka panjang misalkan Hotel Tabung Haji di Keddah dan Bay Pavilions di Sydney. Sekali lagi bukan membangun infrastruktur, melainkan properti.

Pengalaman seperti Malaysia merupakan pelajaran berharga bagi pengelolaan dana haji di Indonesia. Oleh karena itu, solusinya bukan untuk membangun infrastruktur melainkan properti yang dampaknya bisa dirasakan langsung bagi kemaslahatan jamaah haji Indonesia sesuai dengan amanat UU No 34/2014,bahwa tujuan pengelolaan keuangan haji untuk “Penyelenggaraan ibadah haji yang lebih berkualitas”.

BERITA TERKAIT

BNP Paribas Bidik Dana Kelola Rp 31 Triliun

Maraknya perusahaan manajer investasi mengeluarkan produk investasi dalam menghimpun dana masyarakat lebih besar lagi juga dilakukan BNP Paribas Investment Partners.…

Barito Targetkan Akuisisi Star Energy di 2018 - Siapkan Dana US$ 800 Juta

NERACA Jakarta – Di kuartal pertama tahun 2018, PT Barito Pacific Tbk (BRPT) menargetkan akuisisi Star Energy Group bisa rampung.…

Bank Sumut Targetkan Kelola Dana Nasabah Prioritas Rp400 miliar

      NERACA   Medan - Bank Sumut menargetkan jumlah nasabah prioritas hingga akhir 2017 mencapai 300 dengan total…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

3 Tahun Evaluasi Ekonomi Jokowi-JK

    Oleh: Bhima Yudhistira Adhinegara Peneliti INDEF               Presiden Jokowi-JK punya dua jurus yang selalu dibawa kemanapun ia…

Freeport Tak Perlu Negosiasi - Oleh Edy Mulyadi : Direktur Program Centre for Economic and Democracy Studies (CEDeS)

Gaduh pemberitaan soal divestasi PT Freeport Indonesia (PT FI) publik jadi bingung. Para menteri yang merasa terkait dengan perkara ini…

Dilema Utang vs Pajak

  Oleh: Firdaus Baderi Wartawan Harian Ekonomi Neraca Ketika melihat data keseimbangan primer atau kemampuan pemerintah membayar utang di dalam…