Rencana Program DPRD Depok

Badan Keuangan Daerah Diminta Bentuk BUMD Koperasi

NERACA

Depok - DPRD Kota Depok dalam program yang tertuang dalam Pokok Pikiran (Pokir), meminta Badan Keuangan Daerah (BKD) agar membuat kajian untuk membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Koperasi. Dan, juga melakukan kordinasi dengan Dinas Koperasi. Hal ini dianggap perlu sebagai wujud aspirasi Warga Depok yang masih lambat kemajuan perekonomiannya. Demikian rangkuman keterangan yang diperoleh NERACA dari DPRD dan Pemerintah Kota Depok dalam pekan ini.

Menurut Wakil Ketua DPRD Kota Depok, H. Supariyono, Program tersebut untuk meningkatkan profesionalisme dalam pengelolaan keuangan daerah."Dan, juga agar mengoptimalisasi aset daerah," katanya menegaskan.

Dikatakan, perlunya hal tersebut, agar makin optimalisasi sumber sumber PAD (Pendapatan Asli Daerah) dan penerimaan lainnya yang lebih inovatif dan kreatif dalam mengelola keuangan daerah. Bahkan, lanjutnya, Komisi B DPRD Kota Depok yang terkait dalam program Pokir ini, juga dapat mengawalnya agar BKD lebih meningkatkan tata kelola keuangan daerah.

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi B, Hermanto SE dari Fraksi PDIP, rencana program Pokir tersebut, meminta BKD Kota Depok membuat Naskah Akademik Pengelolaan Barang Milik Daerah."Dan, hal itu membutuhkan bimbingan teknis atau pelatihan dala pengelolaan barang milik daerah, serta meminta BKD dan Dinas Koperasi membuat kajian membentuk BUMD baru," ujar Hermanto menambahkan.

Sementara itu, dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (DKUM) Kota Depok, juga terus berupaya meningkatkan manajemen koperasi. Menurut Kepala DKUM Kota Depok H. M. Fitriawan, masalah manajemen perlu dikedepankan."Sehingga, kehidupan perkoperasian di Kota Depok bisa lebih baik lagi," katanya menanggapi Pokir DPRD yang sangat baik memprogramkan BUMD Koperasi. 

Dikemukakan, bahwa masih banyak koperasi yang kurang sehat dan sebagian kecil lainnya tidak produktif. Pendampingan pra koperasi pemula dan koperasi yang sehat perlu didukung sistem manajerial yang profesional, Sehingga, lanjut Fitriawan, mereka bisa mengalami peningkatan."Dan, sudah banyak koperasi yang memiliki aset miliaran rupiah dan berperan dalam menggerakkan roda perekonomian di Kota Depok," tuturnya yang optimis koperasi bisa jadi soko guru perekonomian.

Pengamat masalah dunia usaha di Kota Depok dan juga mantan Anggota DPRD Kota Depok, H. Mansuria, meminta kepada Pemerintah Kota Depok untuk melakukan kajian usaha mikro dalam rangka mencanangkan program 1000 kios, agar melibat koperasi yang ada di Depok. Diharapkan, segera membuat kajian untuk membentuk PLUT (Pusat Layanan Usaha Terpadu)."Hal ini sejalan dengfan pokok pikiran Komisi B yang meminta BKD perlu bentuk BUMD Koperasi," katanya.

Mansuria juga sependapat dengan Pokir DPRD yang berharap dipercepat membuat DED Pasar Ternak di wilayah timur dan penambahan anggaran untuk prasarana dan sarana pasar Cisalak."Pasar sangat potensial percepat pertumbuhan usaha mikro kecil dan menengah. Dan, usaha ini juga sangat potensial multi efeknya untuk mrningkatkan pendapatan ekonomi warga Depok, sesuai visi misi Unggul Nyaman dan Religius," tuturnya kepada NERACA. Dasmir