NERACA

Jakarta - Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo meyakini transfer dana desa oleh pemerintah pusat mampu memulihkan daya beli masyarakat. "Karena dana desa berarti 'cash for work'. Masyarakat desa yang belum punya pekerjaan, diberikan dana desa jadi bikin jembatan sendiri, gorong-gorong sendiri," kata Mardiasmo ditemui usai seminar Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) di Jakarta, Kamis (10/8).

Selain memulihkan daya beli melalui pembangunan fisik, lanjut Mardiasmo, dana desa juga diyakini mampu menciptakan dan memberdayakan kegiatan ekonomi di masyarakat. "Misalnya nanti yang fisik sudah selesai, nanti ibu-ibu di desa kemudian membuat roti yang sesuai dengan 'local content'. Tapi konsumsi di desa itu harus menggunakan hasil yang dibuat tersebut," kata dia.

Sebagaimana diketahui, penyaluran dana desa yang bersumber dari APBN bertujuan antara lain untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa, dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan. Pemerintah pusat mengalokasikan Rp60 triliun dana desa untuk tahun anggaran 2017 bagi 74.954 desa dengan rata-rata per desa memperoleh Rp800 juta.

Mardiasmo mengingatkan kepada daerah yang mendapatkan dana desa untuk menggunakannya secara optimal. "Jangan ditahan. Kalau tidak digunakan repot juga, ada SiLPA (sisa lebih perhitungan anggaran)desa, jangan sampai terjadi," kata dia. Mardiasmo juga mengatakan bahwa masyarakat akan mendapatkan nilai tambah dan efek berganda yang besar apabila pemanfaatan dan penggunaan dana desa dilaksanakan dengan benar.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan tak sepakat disebut daya beli masyarakat Indonesia menurun. Menurutnya, Juni lalu berbarengan dengan Lebaran dan masuk sekolah, sehingga terjadi guncangan di industri ritel. “Itu karena diukur pada Juni. Bulan Juni itu Lebaran. Di setiap bulan lebaran terjadi perlambatan kenaikan konsumsi, karena orang habis-habisan ketika puasa dan Lebaran. Juli tahun lalu itu Lebaran juga. Coba lihat datanya, melambat," ujar Darmin.

Darmin menjelaskan saat Lebaran, masyarakat Indonesia mengurangi belanjanya. Alasannya, Lebaran berbarengan dengan jadwal masuk sekolah. "Karena apa? satu, orang pada ngurangin belanjanya. Kedua, karena Juli itu mau masuk sekolah, orang mulai tahan duitnya dulu, karena pada mau belanja untuk sekolah anaknya, mau belanja alat sekolah," tegasnya.

Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) Arif Budimanta membantah pernyataan adanya penurunan daya beli masyarakat terjadi pada tahun ini. Arif mengatakan, data-data yang dimiliki oleh pemerintah sama sekali tidak menunjukkan adanya penurunan daya beli masyarakat. “Sampai triwulan II tahun ini, pertumbuhan ekonomi masih 5,1 persen. Bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan I. Artinya apa? Kita sebenarnya on track perjalanan ekonomi kita,” ujar Arif.

Arif melanjutkan, memang terlihat ada penurunan daya beli masyarakat pada beberapa indikator. Namun penurunan konsumsi tersebut hanya terjadi pada kebutuhan sekunder, seperti perawatan tubuh, pembelian shampo untuk perawatan, dan kebutuhan lain yang tidak utama. “Memang ada penurunan terhadap konsumsi. Seperti ke barang tahan lama ya secondary needs, atau kebutuhan sekunder seperti skin care, perawatan tubuh, pembelian shampoo dan lain lain,” jelasnya.