NERACA

Jakarta---Pelaksanaan  reforma agraria mestinya dijalankan sesuai dengan aturan dan mekanisme yang tepat, adil dan berkepastian hokum.  Sehingga bisa member I jawaban yang efektif atas berbagai kasus sengketa tanah di Indonesia .   “Kasus tanah menyangkut nilai ekonomi, sejarah, martabat. Selain itu kadang tanah di banyak wilayah di Indonesia memiliki makna magis,” kata  Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum kepada wartawan di Jakarta,15/1

Lebih jauh kata Anas, Kasus-kasus sengketa agraria  tak boleh dipandang ringan. Karena mayortitas bernuasa ekonomi.  Apalagi ini juga menyangkut hajat  hidup rakyat.  Jadi penanganannya mesti  komprehensif dan integatif. Sehingga tidak terkesan parsial. “ Kalau tidak ditangani secara serius dan bersama-sama bisa menjadi pemicu ledakan konflik yang keras,” tambahnya

Namun menurut Anas kasus-kasus sengketa agraria yang muncul tambahnya jangan sampai dijadikan kuda troya politik untuk mengail popularitas dan menjadi alat tekanan politik. Membela hak-hak tanah rakyat dan mendorong keadilan penguasaan atas tanah harus dilakukan dengan cara yg baik, terukur dan berbasis pada aturan.   “Jangan sampai kasus tanah pun dipolitisasi sehingga hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu,” tegasnya.

Dirinya berharap, kasus sengket tanah jangan sampai saling  menyalahkan pihak lain. “Dan disatu sisi juga menyudutkan pihak tertentu tanpa ada keuntungan apapun untuk rakyat.Jika ada aturan yg kurang mendukung, aturannya perlu diperbaiki dengan orientasi mencari solusi,” pungkasnya. **cahyo