Kasus Tanah Kebanyakan Bernuansa Ekonomi

NERACA

Jakarta---Pelaksanaan reforma agraria mestinya dijalankan sesuai dengan aturan dan mekanisme yang tepat, adil dan berkepastian hokum. Sehingga bisa member I jawaban yang efektif atas berbagai kasus sengketa tanah di Indonesia . “Kasus tanah menyangkut nilai ekonomi, sejarah, martabat. Selain itu kadang tanah di banyak wilayah di Indonesia memiliki makna magis,” kata Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum kepada wartawan di Jakarta,15/1

Lebih jauh kata Anas, Kasus-kasus sengketa agraria tak boleh dipandang ringan. Karena mayortitas bernuasa ekonomi. Apalagi ini juga menyangkut hajat hidup rakyat. Jadi penanganannya mesti komprehensif dan integatif. Sehingga tidak terkesan parsial. “ Kalau tidak ditangani secara serius dan bersama-sama bisa menjadi pemicu ledakan konflik yang keras,” tambahnya

Namun menurut Anas kasus-kasus sengketa agraria yang muncul tambahnya jangan sampai dijadikan kuda troya politik untuk mengail popularitas dan menjadi alat tekanan politik. Membela hak-hak tanah rakyat dan mendorong keadilan penguasaan atas tanah harus dilakukan dengan cara yg baik, terukur dan berbasis pada aturan. “Jangan sampai kasus tanah pun dipolitisasi sehingga hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu,” tegasnya.

Dirinya berharap, kasus sengket tanah jangan sampai saling menyalahkan pihak lain. “Dan disatu sisi juga menyudutkan pihak tertentu tanpa ada keuntungan apapun untuk rakyat.Jika ada aturan yg kurang mendukung, aturannya perlu diperbaiki dengan orientasi mencari solusi,” pungkasnya. **cahyo

BERITA TERKAIT

Harkopnas 2019 Akan Bernuansa Milenial dan Budaya Lokal

Harkopnas 2019 Akan Bernuansa Milenial dan Budaya Lokal NERACA Jakarta - Untuk pertama kali, puncak peringatan Hari Koperasi Nasional (Harkopnas)…

ADB Sebut Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Jadi Contoh Di Asia Tenggara

      NERACA   Jakarta - Presiden Bank Pembangunan Asia atau Asian Development Bank (ADB) Takehiko Nakao mengatakan pertumbuhan…

PEMERINTAH PRIORITASKAN REVISI UU PPH - Pajak Dipangkas, Ekonomi Domestik Bergairah?

Jakarta-Pemerintah berencana menurunkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) badan usaha dari saat ini 25%  menjadi 20%, dan memangkas PPh final atas…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Infrastruktur Belum Mendukung Kegiatan Ekspor Impor

      NERACA   Jakarta - Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho mengatakan…

Mendes : Penyerapan Dana Desa Hingga 99%

      NERACA   Jakarta - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo mengatakan…

PLN Siap Topang Kebutuhan Listrik Industri

    NERACA   Jakarta - Listrik merupakan infrastruktur penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, mendorong investasi, dan pemerataan industri, yang…