Kasus Tanah Kebanyakan Bernuansa Ekonomi

NERACA

Jakarta---Pelaksanaan reforma agraria mestinya dijalankan sesuai dengan aturan dan mekanisme yang tepat, adil dan berkepastian hokum. Sehingga bisa member I jawaban yang efektif atas berbagai kasus sengketa tanah di Indonesia . “Kasus tanah menyangkut nilai ekonomi, sejarah, martabat. Selain itu kadang tanah di banyak wilayah di Indonesia memiliki makna magis,” kata Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum kepada wartawan di Jakarta,15/1

Lebih jauh kata Anas, Kasus-kasus sengketa agraria tak boleh dipandang ringan. Karena mayortitas bernuasa ekonomi. Apalagi ini juga menyangkut hajat hidup rakyat. Jadi penanganannya mesti komprehensif dan integatif. Sehingga tidak terkesan parsial. “ Kalau tidak ditangani secara serius dan bersama-sama bisa menjadi pemicu ledakan konflik yang keras,” tambahnya

Namun menurut Anas kasus-kasus sengketa agraria yang muncul tambahnya jangan sampai dijadikan kuda troya politik untuk mengail popularitas dan menjadi alat tekanan politik. Membela hak-hak tanah rakyat dan mendorong keadilan penguasaan atas tanah harus dilakukan dengan cara yg baik, terukur dan berbasis pada aturan. “Jangan sampai kasus tanah pun dipolitisasi sehingga hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu,” tegasnya.

Dirinya berharap, kasus sengket tanah jangan sampai saling menyalahkan pihak lain. “Dan disatu sisi juga menyudutkan pihak tertentu tanpa ada keuntungan apapun untuk rakyat.Jika ada aturan yg kurang mendukung, aturannya perlu diperbaiki dengan orientasi mencari solusi,” pungkasnya. **cahyo

BERITA TERKAIT

BPN Banten Targetkan Pendaftaran Tanah 272.710 Bidang Pada 2019

BPN Banten Targetkan Pendaftaran Tanah 272.710 Bidang Pada 2019 NERACA Serang - Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Banten…

Peneliti:Kasus Beras Busuk Karena Distribusi Tidak Baik

NERACA Jakarta - Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Assyifa Szami Ilman menilai kasus 6.000 ton beras busuk di…

Perekonomian Indonesia Tumbuh di Tengah Krisis Ekonomi Global

  Oleh: Rizal Arifin, Pemerhati Ekonomi Pembangunan   Kritik oposisi terhadap Pemerintah terkait target pertumbuhan ekonomi dibawah 6 persen mejadi…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Pemerintah Bantah Anggaran Bocor Rp392 Triliun

    NERACA   Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menegaskan, keberhasilan dalam mengidentifikasi pos…

Target RPJMN Bidang Infrastruktur Diyakini Tercapai

      NERACA   Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meyakini bahwa sasaran Rencana…

Indeks Kemudahan Berusaha Turun, Pemerintah Diminta Perbaiki Izin

      NERACA   Jakarta - Pemerintah diminta memberi kepastian pengurusan perizinan konstruksi gedung dan properti. Kepastian pengurusan izin…