Jakarta-Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia memperkirakan pelemahan daya beli masyarakat yang sejak awal tahun ini akan berlanjut pada semester II-2017. Pasalnya, perilaku masyarakat masih cenderung menahan diri untuk melakukan belanja konsumsi berlebih, meski mereka memiliki pendapatan yang cukup.

NERACA

Indikasi ini menurut Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan P. Roeslani, terlihat dari belum bergairahnya daya beli masyarakat meski telah mendapat guyuran Tunjangan Hari Raya (THR) jelang lebaran 2017. Walhasil, pertumbuhan dunia usaha masih terbilang stagnan. “Misalnya industri makanan dan minuman (mamin) tahun lalu pertumbuhannya bisa 50%, sekarang hanya 10-15%. Masyarakat uangnya ada tapi mereka tidak belanja dengan agresif,” ujarnya di Jakarta, belum lama ini.  

Secara sektoral, menurut Rosan, stimulus dari THR kemarin, hanya terasa pada sektor konsumsi saja. Namun, perlu digarisbawahi bahwa pertumbuhannya juga tidak besar.  Sementara itu, sektor komoditas dan sumber daya alam yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia juga belum bangkit. “Resources belum pulih benar. Jadi, investor yang mau tanam investasi masih mikir-mikir, perbankan juga,” ujarnya. Karena itu, dia menduga daya beli masyarakat belum akan bergairah pada semester kedua tahun ini. Hal tersebut dipengaruhi adanya sentimen berupa ketidakpastian dari sisi stabilitas politik di dalam negeri. 

Meski begitu, Rosan berharap daya beli masyarakat dapat terdongkrak oleh peningkatan APBN-P 2017 yang saat ini tengah disusun pemerintah. Namun, untuk itu, belanja pemerintah harus lebih difokuskan kepada sektor produktif. "Yang harus dilihat apakah APBNP digunakan untuk sektor produktif, jangan hanya belanja rutin negara yang tak ada dampaknya pada masyarakat,” ujarnya.  

Selain itu, daya beli masyarakat pun diharapkan dapat terdorong batalnya kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) untuk pelanggan berkapasitas 900 VA dan tak naiknya harga bahan bakar minyak (BBM) dan elpiji pada Juli hingga September. Pasalnya, masyarakat diharapkan dapat mengalokasikan dananya pada konsumsi lain, seperti pangan dan sandang.

Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Haryadi Sukamdani menuturkan, penurunan daya beli masyarakat akhirnya berdampak terhadap industri hingga semester II-2017. "Daya beli sekarang benar-benar drop. Ini sudah warning banget. Pelemahan daya beli tersebut ditunjukkan dengan penurunan penjualan sepeda motor dan mobil, penjualan ritel, dan industri lainnya. Penyebabnya, ada ketidakmerataan distribusi pendapatan karena berbagai hal," ujarnya.  

Dia mengatakan, jika melihat tren investasi dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), penanaman modal naik, namun penyerapan tenaga kerja mengecil. Akhirnya distribusi pendapatan tidak merata, dan daya beli drop. "Pada kebingungan semua, karena kelas menengah kan tidak beli sepeda motor, tapi beli mie instan, jadi kita perlu menumbuhkan kalangan bawah," ujar Haryadi.

Parahnya lagi, menurut Hariyadi, peraturan tenaga kerja yang kompleks dan rumit, termasuk masalah pengupahan selama puluhan tahun, mendorong perusahaan saat ini lebih menahan diri untuk merekrut pegawai. Perusahaan-perusahaan sekarang ini memilih pegawai dengan kriteria tertentu.

Hariyadi menambahkan, peraturan tenaga kerja saat ini pun semakin membuat pengusaha enggan masuk ke industri padat karya. Mereka lebih memilih berbisnis di industri padat modal. Sementara di sisi lain, kata Hariyadi, pemerintah hanya berutang yang dikatakan digunakan untuk kegiatan produktif, yakni membangun infrastruktur. Sayang hingga kini hasilnya belum terlihat terutama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang sehat dan berkesinambungan.

"Utang untuk infrastruktur kita setuju, tapi harus hati-hati khususnya dalam pengelolaan pertumbuhan ekonomi. Dunia usaha tetap bergantung pada pertumbuhan ekonomi yang sehat supaya dunia usaha jalan. Jadi kalau dunia usaha mandek, bagaimana mau dapat pajak dan membiayai pembangunan," ujarnya.  

Untuk itu, Hariyadi berpesan agar pemerintah segera mengambil kebijakan tepat guna meningkatkan kembali daya beli masyarakat Indonesia. Salah satunya mengenai aturan ketenagakerjaan yang perlu direlaksasi. "Ambil kebijakan yang tepat, termasuk mengenai aturan ketenagakerjaan, jangan sepotong-sepotong," tutur dia.  

Pasalnya ia melihat hampir semua sektor mengalami penurunan, malah penjualan kendaraan bermotor minus. "Jadi kalau berdasarkan survei yang dilakukan AC Nielsen, mereka bilang kelas menengah menunda pembelian, sementara masyarakat menengah ke bawah mereka tidak punya uang," jelas Hariyadi.

Upaya Meningkatkan Daya Beli

Untuk kembali meningkatkan daya beli masyarakat, Apindo mengusulkan ada beberapa usulan yang disampaikan ke pemerintah. Pertama, mengurangi berbagai polemik yang dipublikasikan belakangan ini. Hal ini menjadikan masyarakat dan kalangan usaha lebih berhati-hati dalam berbelanja.

Kedua, memberikan insentif kepada dunia usaha, terutama di sektor padat karya. Saat ini banyak pengusaha yang enggan investasi di industri padat karya dikarenakan tingginya upah minimum yang sudah ditetapkan. "Ini juga yang menjadikan tenaga kerja formal sekarang itu mulai menyusut, justru beralih ke informal, jadi mereka menunda pembelian," ujar Haryadi.

Ketiga, Presiden harus memperingatkan kepada jajaran menteri untuk lebih menonjolkan optimisme pertumbuhan ekonomi, bukan justru berlomba-lomba mempublikasikan berbagai pencapaiannya. "Presiden sudah optimis, tapi yang di bawah itu seakan pada cari panggung, tapi yang terjadi malah menimbulkan kecemasan," ujarnya.  

Pada bagian lain, umtuk menopang pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, Bank Indonesia (BI) berharap agar pemerintah konsentrasi pada pengembangan industri hulu, terutama pada industri kimia dasar dan logam dasar yang selama ini pemenuhannya melalui impor. Menurut Deputi Gubernur Senior BI, peran industri hulu diharapkan berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian, sehingga bisa menopang pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

"Ekonomi global diperkirakan terus membaik, saat ini menjadi momentum untuk meningkatkan daya saing produk ekspor," ujarnya di Jakarta, pekan lalu. Lebih lanjut Mirza mengatakan, penguatan industri hulu diyakini akan mampu mendorong peningkatan industri hilir, sehingga sektor industri secara keseluruhan bisa bertumbuh lebih kuat. "Hal tersebutlah yang menyebabkan pentingnya perhatian pada pengembangan industri hulu," tegasnya.

Mirza mengungkapkan, pengembangan industri hulu juga berpotensi besar dalam pemenuhan kebutuhan dalam negeri, terutama industri kimia dasar dan logam dasar yang kebutuhannya banyak dipenuhi melalui impor. "Industri hulu yang kuat akan menjadi penopang utama pertumbuhan kedua industri tersebut, sehingga dapat mengurangi ketergantungan pada impor," ujarnya.  

Sementara itu, Asosiasi Perusahaan Ritel Indonesia (Aprindo) menilai Indonesia masih belum siap bersaing di era perdagangan bebas. Perjanjian bebas tarif (free trade agreement-FTA) antar negara perlu dievaluasi karena berpotensi mematikan produk buatan dalam negeri.

Wakil Ketua Umum Aprindo Tutum Rahanta mencontohkan, FTA bebas tarif dengan China membuat Indonesia kebanjiran produk olahan impor yang harganya lebih murah dibandingkan buatan luar negeri. Akibatnya, pedagang yang tadinya menjual produk lokal beralih ke produk impor agar tetap diminati konsumen. Pada akhirnya, industri pengolahan menjadi kurang diminati karena pelaku usaha lebih senang melakukan impor barang jadi.

"Saya lihat tetangga saya berdagang barang impor, saya juga dagang, tetapi produk lokal dengan harga lebih mahal, ya produk dia lebih laku. Akhirnya apa? Ya saya impor juga," ujar Tutum dalam sebuah diskusi di Jakarta, pekan ini. bari/mohar/fba