NERACA

Jakarta---Dana subsidi BBM di Jabidetabek yang mencapai Rp20 triliun bisa dialihkan untuk pembangunan infrastruktur, misalnya  Subway dan Monorel. Sehingga masyarakat bisa beralih menggunakan transportasi public. “Untuk Jabodetabek, angka subsidi BBM mencapai Rp20 triliun, jika beban itu dialihkan untuk membuat Subway yang menelan biaya Rp15 triliun atau monorel yang hanya Rp7 triliun, maka dalam satu tahun saja semua infrastruktur transportasi di DKI Jakarta bisa selesai semua,” kata anggota DPR F-Gerindra,  Sadar  Subagyo kepada wartawan di Jakarta,15/1

Menurut Sadar, pemaksaan kebijakan pembatasan BBM bersubsidi dipastikan menimbulkan efek negative, alias bermasalah di lapangan.  Mestinya, subsidi itu diberikan langsung kepada peneriman subsudi, khususnya transportasi public.  Sehingga persoalan lalu lintas bisa dengan cepat diatasi.

Lebih jauh Sadar menilai penerapkan kebijakan konversi energi dari BBM ke BBG akan sulit berjalan. Disisi lain, pemerintah tidak memiliki kesiapan yang memadai terkait rencananya itu. Seharusnya terlebih dahulu disiapkan berbagai infrastruktur pendukungnya. Sementara dalam konteks konversi energi, berbagai infrastuktur yang mendukung konversi penggunaan gas di masyarakat masih sangat minimal.  "Akibatnya program itu hanya sekadar menggeser permasalahan saja dan ujung-ujungnya kembali bakal terjadi" perselingkuhan" politik untuk mencari rente, seperti pengadaan proyek-proyek baru terkait konversi energi itu," ujar Sadar Subagyo.

Lebih lanjut anggota DPR ini menuturkan bahwa pokok persoalan sesungguhnya adalah beban subsidi terus membengkak dan tidak tepat sasaran, sementara pemerintah takut mencabutnya.

Sadar juga mengatakan bahwa subsidi sudah selayaknya diberikan kepada yang tersubsidi dan untuk itu sistem subsidi yang diterapkan saat ini harus diubah dari subsidi tidak langsung menjadi subsidi langsung.  "Artinya tidak boleh ada peluang untuk mencari rente dan tidak akan ada yang bisa mendapat untung disana kecuali semuanya benar-benar untuk rakyat yang berhak mendapat subsidi itu," ujarnya seraya menambahkan bahwa untuk sarana transportasi umum harga bahan bakar yang mereka gunakan tidak ada kenaikan dan diluar itu harga komersial.

Namun, kata Sadar, sektor transportasi umum yang berhak mendapat subsidi itu juga harus kembali dipilah-pilah untuk masyarakat yang benar-benar tidak mampu dan bukan untuk pesawat terbang atau kereta eksekutif.   

Solusi lainnya terkait konversi energi itu, menurut Sadar, juga bisa dioptimalkan penggunaan bahan bakar bio energi. Lahan Indonesia masih sangat luas dan cukup untuk memproduksi bahan bakar bio energi bagi kebutuhan energi nasional.  "Hanya saja kemauan politik pemerintah untuk lebih mendayagunakan bahan bakar nabati ini belum maksimal sehingga alternatif kebijakan yang dipilih hanya memindahkan dari BBM ke BBG. Itu tidak selesaikan masalah dan bahkan justru membuat masalah semakin rumit," imbuhnya. **cahyo