Wapres Minta Gencar Upaya Pengurangan Kemiskinan

 

 

NERACA

 

Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta semua pihak untuk menggencarkan upaya-upaya pengurangan kemiskinan di Tanah Air karena yang selama ini dijalankan belum optimal. "Banyak usaha-usaha dilakukan, namun belum cukup walaupun ada hasilnya. Terbukti dengan kemiskinan turun, kita masih stagnan dalam mengurangi kemiskinan," kata Wapres saat membuka Indonesia Development Forum 2017 di Jakarta, Rabu (9/8).

Wapres mengatakan, selama tujuh tahun terakhir secara presentase kemiskinan di Indonesia turun tiga persen. Karena itu, upaya-upaya harus terus digencarkan. Dia mencontohkan, langkah-langkah yang telah diambil antara lain dengan memberikan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk usaha kecil, serta program afirmasi dengan kartu pintar maupun kartu sehat serta dengan memberikan upah minimum.

"Tentu berbeda zaman sesuai ekonomi, ideologi ekonomi, pada 1970-80-an kita menganut ekonomi terbuka, sekarang pemerintah kita menganut teori negara harus punya campur tangan lebih banyak lagi. Karena itu, program pemberdayaan harus sejalan sesuai secara umum," katanya. Lebih lanjut Wapres mengatakan, rasio gini memang mengalami sedikit perbaikan tapi dari segi konsumsi bukan dari segi pendapatan.

"Apabila dari segi pendapatan bisa saja berbeda dari segi konsumsi. Karena itu, perlu usaha keras bagi kita semua untuk tingkatkan produktivitas barulah lebih baik gini rosio pendapatan," ujar dia. Hal penting yang harus dilakukan untuk mengurangi kesenjangan menurut Wapres adalah bagaimana meningkatkan kemungkinan pendapatan dan mengurangi pengeluarannnya.

Selama ini pemerintah telah banyak diberi berbagai macam subsidi seperti subsidi bahan bakar, pupuk dan subsidi yang lainnya. "Kita pernah capai subsidi hampir Rp400 triliun, 20 persen dari APBN kita pada 2014. Sekarang subsidi turun karena harga minyak turun. Tapi tetap diberi subsidi besar untuk bahan bakar, raskin bagi warga kurang mampu. Kita juga berikan program keluarga harapan dan subsidi lain, tapi ini belum cukup. Yang penting adalah bagaimana meningkatkan pendapatan masyarakat secara keseluruhan," jelas Wapres.

Namun menurut Wapres, jika pemerintah memberikan subsidi besar akan mengurangi kemampuan untuk membangun infrastruktur dan lain-lain. "Maka subsidi KUR, program dana desa mestinya tentu diperbaiki dan diperbanyak walaupun banyak kritikan meski bagaimana kita memberi dana besar ke desa dan bocor di kalangan menengah. Begitu juga program kesehatan, kemungkinan anak-anak kita kerdil, stunting juga tentu pendidikan lebih baik agar terjadi suatu pemerataan baik," katanya. Diharapkan lewat Indonesia Development Forum 2017, dapat diserap dengan baik oleh kepala daerah dan dilaksanakan dengan baik.

 

 

 

BERITA TERKAIT

Tumbuh 41%, Rukun Raharja (RAJA) Cetak Laba USD8 Juta

Tumbuh 41%, Rukun Raharja (RAJA) Cetak Laba USD8 Juta NERACA Jakarta - PT Rukun Raharja, Tbk (IDX: RAJA) telah mengumumkan…

Pemerintah Komitmen Percepat Pengembangan Ekonomi Digital

    NERACA Jakarta – Pemerintah berkomitmen mempercepat pengembangan ekonomi digital sebagai pilar strategis transformasi Indonesia. Hal tersebut disampaikan oleh…

Sumber Daya Air Jadi Prioritas Pembangunan IKN

  NERACA Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyebutkan sektor sumber daya air (SDA) dan infrastrukturnya menjadi…

BERITA LAINNYA DI Ekonomi Makro

Tumbuh 41%, Rukun Raharja (RAJA) Cetak Laba USD8 Juta

Tumbuh 41%, Rukun Raharja (RAJA) Cetak Laba USD8 Juta NERACA Jakarta - PT Rukun Raharja, Tbk (IDX: RAJA) telah mengumumkan…

Pemerintah Komitmen Percepat Pengembangan Ekonomi Digital

    NERACA Jakarta – Pemerintah berkomitmen mempercepat pengembangan ekonomi digital sebagai pilar strategis transformasi Indonesia. Hal tersebut disampaikan oleh…

Sumber Daya Air Jadi Prioritas Pembangunan IKN

  NERACA Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyebutkan sektor sumber daya air (SDA) dan infrastrukturnya menjadi…