Masih Dikaji Holding BUMN Kertas

NERACA

Jakarta---- Kementerian Badan Usaha Milik Negara terus melakukan kajian terhadap BUMN Kertas. Adapun BUMN kertas antara lain, yaitu PT Kertas Leces dan PT Kertas Padalarang. Pembentukan Holding BUMN Kertas dilandasi setelah adanya kajian penyatuan (holding) terhadap BUMN sektor perkebunan dan kehutanan. “ Saat ini kita sedang mengkaji apakah BUMN kertas ini berpotensi untuk dilakukan holding," kata Asisten Deputi Kementerian BUMN bidang Industri Strategis dan Manufaktur Gatot Trihargo di Jakarta,

Adapun tujuan dari holding BUMN kertas tersebut, kata Gatot, semata-mata sebagai bagian dalam rangka perampingan BUMN. Hingga saat ini, pengkajian tersebut sedang dilakukan oleh sebuah perusahaan konsultan, terkait potensi holding BUMN kertas tersebut. “Sampai saat ini. Kita sendiri tak bias memastikan kapan holding BUMN kertas tersebut akan dilakukannya. Masalahnya, ini karena, masih banyaknya permasalahan internal dalam BUMN kertas tersebut,” tambahnya.

Ditempat terpisah, Direktur Utama PTPN III, Amri Siregar mengungkapkan PT Perkebunan Nusantara (PT PN) III menyatakan siapa untuk menjadi induk usaha (holding) BUMN perkebunan. Nilai aset holding BUMN perkebunan diperkirakan bisa mencapai sekitar Rp40 triliun. “Kami siap jika pemegang saham menujuk PTPN III sebagai holding BUMN kebun,” katanya terkait rencana satu nama PTPN dari dua calon, yakni PTPN III atau IV, untuk menjadi holding BUMN pada besok atau Selasa 17 Januari

Kendati demikian, Amri menambahkan, perusahaan kebun pelat merah yang dipimpinnya menunggu keputusan dari Kementerian BUMN selaku pemagang saham penuh 15 BUMN perkebunan. Namun, dia menuturkan, jika PTPN III dipilih sebagai holding BUMN perkebunan, maka perseroan akan melaksanakan tugas sesuai yang diamanahkan pemegang saham. Untuk tahap awal, mekanisme holding BUMN perkebunan masih dioperasikan sesuai dengan mekanisme holding pupuk dan semen.

Amri berharap, holding BUMN perkebunan bisa terbentuk secara resmi pada akhir bulan ini. Pasalnya, terbentuknya holding BUMN perkebunan akan memberi dampak signifikan bagi perusahaan. Salah satunya, nilai aset BUMN perkebunan bisa meningkat menjadi sekitar Rp40 triliun. “Nilai korporasi bisa naik mencapai Rp40 triliunan, termasuk leverage,” imbuh Amri.

Selain itu, nilai kapitalisasi pasar BUMN juga menjadi besar. Kementerian BUMN sempat memperkirakan, nilai kapitalisasi pasar BUMN perkebunan jika sudah terbentuk holding bisa mencapai Rp44 triliun. BUMN perkebunan juga bisa segera melaksanakan penawaran umum saham perdana (initial public offering/IPO). Adapun, jumlah BUMN perkebunan yang akan digabungkan sebanyak 15 area.

Menteri BUMN, Dahlan Iskan, sempat menuturkan setelah holding BUMN terbentuk, pemegang saham akan bersiap untuk melepas sebagian saham tiga BUMN perkebunan. Mereka adalah PT PN V, VII dan XIII lantaran ketiganya dinilai membutuhkan dana segar untuk investasi. Namun, ketiga BUMN perkebunan tersebut diperkirakan baru bisa melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 2013. **cahyo

BERITA TERKAIT

Sikapi Rekomendasi Credit Suisse - Dirut BEI Masih Optimis Pasar Tumbuh Positif

NERACA Jakarta – Di saat banyaknya pelaku pasar menuai kekhawatiran dampak dari perang dagang antara Amerika Serikat dan China terus…

Hasil Evaluasi Pengadaan Masih Ada Kelemahan Yang Perlu Diperbaiki - Walikota Sukabumi

Hasil Evaluasi Pengadaan Masih Ada Kelemahan Yang Perlu Diperbaiki Walikota Sukabumi NERACA Sukabumi - Walikota Sukabumi Achmad Fahmi menandaskan, hasil…

Neraca Perdagangan Kakao Olahan di 2018 Masih Surplus

NERACA Jakarta – Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengaku optimistis, industri pengolahan kakao di dalam negeri mampu menghasilkan produk yang kompetitif…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Pemerintah Bantah Anggaran Bocor Rp392 Triliun

    NERACA   Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menegaskan, keberhasilan dalam mengidentifikasi pos…

Target RPJMN Bidang Infrastruktur Diyakini Tercapai

      NERACA   Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meyakini bahwa sasaran Rencana…

Indeks Kemudahan Berusaha Turun, Pemerintah Diminta Perbaiki Izin

      NERACA   Jakarta - Pemerintah diminta memberi kepastian pengurusan perizinan konstruksi gedung dan properti. Kepastian pengurusan izin…