NERACA

Jakarta – Pemerintah diminta meninjau kembali kebijakan bebas visa untuk sejumlah negara yang dinilai berpotensi mengancam kedaulatan dan aspek keamanan di Tanah Air. Anggota Komisi III DPR Arsul Sani menyatakan saat ini masih banyak penyalahgunaan izin berkunjung yang dilakukan oleh warga negara asing karena kebijakan bebas visa.

Menurut dia, negara tidak dapat melakukan pengawasan dengan maksimal terhadap warga negara asing yang berkunjung ke Indonesia. Kebijakan bebas visa ini, lanjut Asrul, bertujuan untuk menambah devisa negara melalui kunjungan wisatawan namun ternyata kebijakan ini justru membuat keamanan dan kenyamanan negara terganggu.

"Adanya penyalahgunaan izin berkunjung ini jelas sekali memberikan penegasan bahwa ada yang perlu kita evaluasi dari kebijakan bebas visa yang kita berikan, alih-alih untuk pemasukan devisa dari pariwisata, ternyata tidak ada kenaikan yang signifikan," kata Asrul Sani.

Sedangkan terkait pariwisata, pemerintah dinilai perlu untuk mempercepat penataan kawasan wisata nusantara bila ingin membuat sektor pariwisata sebagai penyumbang devisa terbesar serta mengejar target mendatangkan 20 juta wisatawan mancanegara pada 2020.

"Untuk mencapai target kunjungan 20 juta wisatawan mancanegara dan pariwisata sebagai penyumbang devisa terbesar, maka pemerintah harus melakukan percepatan penataan kawasan wisata," kata Wakil Ketua Komisi X DPR Ridwan Hisjam.

Itu sebabnya, menurut Ridwan, Presiden Joko Widodo diharapkan untuk bisa turun tangan mengatasi permasalahan tersebut. Selain itu, ujar dia pihaknya juga sudah meminta Kementerian Pariwisata untuk membuat kajian akademis guna menganalisis UU tentang penataan kawasan yang bisa menopang pengembangan wisata.

Setiap lokasi tujuan wisata yang banyak dikunjungi turis harus dilengkapi dengan standar pelayanan minimal agar dapat membantu pemerintah dalam mengembangkan sektor kepariwisataan nasional.

"Saya kira harus segera disiapkan dari Pemerintah Pusat adalah Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pariwisata yang akan menjadi acuan untuk diterapkan pada setiap destinasi wisata," kata Anggota Komisi X DPR Ledia Hanifa, yang dikutip dari kantor berita Antara.

Leida menyatakan dengan memiliki standar yang jelas maka penatalaksanaan, pencapaian dan evaluasi program juga akan menjadi jelas dan terukur. Hal tersebut, lanjutnya antara lain karena penyiapan sarana dan prasarana, SDM-nya, penganggarannya semua akan mengacu pada SPM yang ada.

Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan bahwa kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) pada April 2017 mengalami kenaikan sebesar 7,09 persen, dari bulan sebelumnya jumlah kunjungan sebanyak 1,06 juta kunjungan menjadi 1,14 juta kunjungan. Sebanyak 1,14 juta kunjungan wisman tersebut terbagi dari 994.130 kunjungan melalui 19 pintu utama dan sebanyak 148.050 di luar pintu utama.

Tercatat, dari sebanyak 994.130 kunjungan wisman melalui 19 pintu utama, sebanyak 966.936 merupakan wisman reguler dan sebanyak 27.194 merupakan wisman khusus. Sementara wisman di luar 19 pintu utama terbagi dari 96.133 melalui pos lintas batas dan lainnya sebanyak 51.917 kunjungan.

Kunjungan wisman pada April 2017 paling banyak berasal dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT) mencapai 165.397, diikuti Singapura 132.960, Malaysia 123.403, Australia 100.078 dan India sebanyak 40.892 kunjungan.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan ada tiga alasan yang mendorong perlunya evaluasi untuk mencoret beberapa negara yang mendapatkan fasilitas bebas visa kunjungan.

Alasan pertama, menurut Luhut, keputusan untuk mencabut fasilitas tersebut untuk sejumlah negara dilakukan tidak semata karena adanya pelanggaran keimigrasian. Alasan kedua, yakni adanya pelanggaran yang dibuat dalam penggunaan fasilitas bebas visa kunjungan tersebut. Alasan ketiga, nilai tambah apa yang didapat dari kebijakan tersebut. Kebijakan bebas visa kunjungan telah diberlakukan sejak 2015 kepada 169 negara. munib