BOS Cair, Kepsek Tak Boleh Pungut Dana dari Siswa

Cirebon–Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon telah mengeluarkan penegasan kepada seluruh kepala sekolah swasta maupun negeri untuk tidak lagi melakukan praktik pungutan kepada siswa dalam bentuk apapun. Hal ini dikarenakan pemerintah pusat telah menaikkan postur anggaran BOS tahun ini sebesar 40%. Penegasan tersebut disampaikan Kabid Diksar DinasPendidikan Kabupaten Cirebon H. Athoilah, Jum’at pekan kemarin.

“Dengan dinaikkannya dana BOS tahun 2012 kami sudah mengultimatum tidak boleh ada lagi pungutan-pungutan di sekolah, termasuk pungutan untuk pembangunan WC sekolah. Jika masih ada laporkan kepala sekolahnya pada kami,” tegasnya.

Menurut Athoilah, kenaikan anggaran BOS untuk siswa SD dari Rp. 397.000,-/anak setiap tahunnya, menjadi Rp. 580.000,-/ anak setiap tahunnya. Sedangkan kenaikan anggaran BOS untuk siswa SMP dari Rp. 570.000,-/anak setiap tahun, menjadi Rp. 710.000,-.

Kenaikan anggaran BOS ini diiringi Permendikbud Nomor 60 Tahun 2011 tentang Larangan Pungutan Biaya Pendidikan pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama. Dengan begitu, tidak akan ada alasan lagi bagi sekolah untuk melakukan pungutan, apalagi dengan alasan rehabilitasi sekolah.

Namun Anggota DPRD Kabupaten Cirebon, Ujang Sawila menilai lain. Menurutnya, naiknya bantuan BOS atau apapun namanya, belum tentu bisa menghilangkan pungutan, yang diduga sering dilakukan oleh sekolah. Pasalnya, selama ini pihak dewan sering mendengar tentang banyaknya pungutan yang diduga dilakukan oleh pihak sekolah. Namun Ujang mengaku sulit menemukan bukti, karena sifatnya terselubung.

“Kami sudah sering mendengar adanya pungutan ini, pungutan itu. Ketika kami datangi, mereka tidak mau mengaku, karena kamipun sulit menemukan bukti. Kalau ada pungutan, laporkan pada kami disertai bukti-bukti yang akurat. Nanti kami akan proses,” tantang Ujang.

Ujang juga mengimbau kepada seluruh sekolah, supaya jangan memperjual belikan barang dalam bentuk apapun, termasuk penjualan Lembaran Kerja Siswa (LKS) yang sering didengar selama ini. Menurut dia, penjualan tersebut sudah menyalahi aturan, karena bagaimanapun sekolah tidak diperbolehkan menjual barang dalam bentuk apapun kepada setiap siswa, kecuali ada Perdanya. (man)

BERITA TERKAIT

Surya Citra Incar Dana Segar Rp 3,57 Triliun - Gelar Private Placement

NERACA Jakarta – Perkuat modal dalam mendanai ekspansi bisnisnya, PT Surya Citra Media Tbk (SCMA) bakal menggelar penerbitan saham baru…

Pelaku Usaha Industri Media Tak Perlu Gentar Bersaing di Era Digital - Ketua KPPU

Pelaku Usaha Industri Media Tak Perlu Gentar Bersaing di Era Digital Ketua KPPU NERACA Padang – Ketua Komisi Pengawas Persaingan…

Fatayat NU Minta Masyarakat Tak Terprovokasi Maraknya Aksi Penyerangan Pesantren

Jakarta, Pimpinan Pusat Fatayat Nahdlatul Ulama (PP Fatayat NU) meminta masyarakat tetap tenang dan mempercayakan penanganan maraknya teror terhadap ulama…

BERITA LAINNYA DI EKONOMI DAERAH

Dandim 0607/Kota Sukabumi Coffee Morning Bersama Pimpinan Bank

Dandim 0607/Kota Sukabumi Coffee Morning Bersama Pimpinan Bank NERACA Sukabumi - Komandan Distrik Militer (Dandim) 0607/Kota Sukabumi Letkol Mahfud As'ad,…

DPRD Banten Segera Finalisasi Perda BUMD Agrobisnis

DPRD Banten Segera Finalisasi Perda BUMD Agrobisnis NERACA Serang - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banten segera menyelesaikan pembahasan usulan…

Dishub Sukabumi Siap Pasang Stiker Angkutan Online Yang Berizin

Dishub Sukabumi Siap Pasang Stiker Angkutan Online Yang Berizin  NERACA Sukabumi - Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Sukabumi akan memberikan tanda…