BOS Cair, Kepsek Tak Boleh Pungut Dana dari Siswa

Cirebon–Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon telah mengeluarkan penegasan kepada seluruh kepala sekolah swasta maupun negeri untuk tidak lagi melakukan praktik pungutan kepada siswa dalam bentuk apapun. Hal ini dikarenakan pemerintah pusat telah menaikkan postur anggaran BOS tahun ini sebesar 40%. Penegasan tersebut disampaikan Kabid Diksar DinasPendidikan Kabupaten Cirebon H. Athoilah, Jum’at pekan kemarin.

“Dengan dinaikkannya dana BOS tahun 2012 kami sudah mengultimatum tidak boleh ada lagi pungutan-pungutan di sekolah, termasuk pungutan untuk pembangunan WC sekolah. Jika masih ada laporkan kepala sekolahnya pada kami,” tegasnya.

Menurut Athoilah, kenaikan anggaran BOS untuk siswa SD dari Rp. 397.000,-/anak setiap tahunnya, menjadi Rp. 580.000,-/ anak setiap tahunnya. Sedangkan kenaikan anggaran BOS untuk siswa SMP dari Rp. 570.000,-/anak setiap tahun, menjadi Rp. 710.000,-.

Kenaikan anggaran BOS ini diiringi Permendikbud Nomor 60 Tahun 2011 tentang Larangan Pungutan Biaya Pendidikan pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama. Dengan begitu, tidak akan ada alasan lagi bagi sekolah untuk melakukan pungutan, apalagi dengan alasan rehabilitasi sekolah.

Namun Anggota DPRD Kabupaten Cirebon, Ujang Sawila menilai lain. Menurutnya, naiknya bantuan BOS atau apapun namanya, belum tentu bisa menghilangkan pungutan, yang diduga sering dilakukan oleh sekolah. Pasalnya, selama ini pihak dewan sering mendengar tentang banyaknya pungutan yang diduga dilakukan oleh pihak sekolah. Namun Ujang mengaku sulit menemukan bukti, karena sifatnya terselubung.

“Kami sudah sering mendengar adanya pungutan ini, pungutan itu. Ketika kami datangi, mereka tidak mau mengaku, karena kamipun sulit menemukan bukti. Kalau ada pungutan, laporkan pada kami disertai bukti-bukti yang akurat. Nanti kami akan proses,” tantang Ujang.

Ujang juga mengimbau kepada seluruh sekolah, supaya jangan memperjual belikan barang dalam bentuk apapun, termasuk penjualan Lembaran Kerja Siswa (LKS) yang sering didengar selama ini. Menurut dia, penjualan tersebut sudah menyalahi aturan, karena bagaimanapun sekolah tidak diperbolehkan menjual barang dalam bentuk apapun kepada setiap siswa, kecuali ada Perdanya. (man)

BERITA TERKAIT

40% Jembatan Dalam Kondisi Tak Baik

  NERACA   Semarang - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyebutkan sekitar 40 persen jembatan di…

Membantah Generasi Milenial yang Terancam Tak Punya Hunian

      NERACA   Bekasi - Ada anggapan generasi milenial yang berusia di bawah 25 tahun tidak mampu mempunyai…

Tak Hanya Masyarakat Miskin, Rentan Miskin Juga Perlu Diperhatikan

      NERACA   Jakarta - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyebutkan, selain masyarakat miskin dan sangat miskin, masyarakat…

BERITA LAINNYA DI EKONOMI DAERAH

KABUPATEN TANGERANG - PDAM Targetkan Januari 2018 Pelayanan Pesisir Beroperasi

KABUPATEN TANGERANG PDAM Targetkan Januari 2018 Pelayanan Pesisir Beroperasi NERACA Tangerang - Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Kerta Raharja…

Presiden Jokowi Direncanakan Kembali Kunjungi Sukabumi - Resmikan Groundbreaking Jalur Ganda KA Sukabumi-Bogor

Presiden Jokowi Direncanakan Kembali Kunjungi Sukabumi Resmikan Groundbreaking Jalur Ganda KA Sukabumi-Bogor NERACA Sukabumi - Presiden Joko Widodo dikabarkan akan…

Jabar Terus Lakukan Akselerasi Penyerapan ABPD 2017

Jabar Terus Lakukan Akselerasi Penyerapan ABPD 2017 NERACA Bandung - Sekda Provinsi Jawa Barat (Jabar) Iwa Karniwa mengatakan menjelang akhir…