BOS Cair, Kepsek Tak Boleh Pungut Dana dari Siswa

Cirebon–Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon telah mengeluarkan penegasan kepada seluruh kepala sekolah swasta maupun negeri untuk tidak lagi melakukan praktik pungutan kepada siswa dalam bentuk apapun. Hal ini dikarenakan pemerintah pusat telah menaikkan postur anggaran BOS tahun ini sebesar 40%. Penegasan tersebut disampaikan Kabid Diksar DinasPendidikan Kabupaten Cirebon H. Athoilah, Jum’at pekan kemarin.

“Dengan dinaikkannya dana BOS tahun 2012 kami sudah mengultimatum tidak boleh ada lagi pungutan-pungutan di sekolah, termasuk pungutan untuk pembangunan WC sekolah. Jika masih ada laporkan kepala sekolahnya pada kami,” tegasnya.

Menurut Athoilah, kenaikan anggaran BOS untuk siswa SD dari Rp. 397.000,-/anak setiap tahunnya, menjadi Rp. 580.000,-/ anak setiap tahunnya. Sedangkan kenaikan anggaran BOS untuk siswa SMP dari Rp. 570.000,-/anak setiap tahun, menjadi Rp. 710.000,-.

Kenaikan anggaran BOS ini diiringi Permendikbud Nomor 60 Tahun 2011 tentang Larangan Pungutan Biaya Pendidikan pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama. Dengan begitu, tidak akan ada alasan lagi bagi sekolah untuk melakukan pungutan, apalagi dengan alasan rehabilitasi sekolah.

Namun Anggota DPRD Kabupaten Cirebon, Ujang Sawila menilai lain. Menurutnya, naiknya bantuan BOS atau apapun namanya, belum tentu bisa menghilangkan pungutan, yang diduga sering dilakukan oleh sekolah. Pasalnya, selama ini pihak dewan sering mendengar tentang banyaknya pungutan yang diduga dilakukan oleh pihak sekolah. Namun Ujang mengaku sulit menemukan bukti, karena sifatnya terselubung.

“Kami sudah sering mendengar adanya pungutan ini, pungutan itu. Ketika kami datangi, mereka tidak mau mengaku, karena kamipun sulit menemukan bukti. Kalau ada pungutan, laporkan pada kami disertai bukti-bukti yang akurat. Nanti kami akan proses,” tantang Ujang.

Ujang juga mengimbau kepada seluruh sekolah, supaya jangan memperjual belikan barang dalam bentuk apapun, termasuk penjualan Lembaran Kerja Siswa (LKS) yang sering didengar selama ini. Menurut dia, penjualan tersebut sudah menyalahi aturan, karena bagaimanapun sekolah tidak diperbolehkan menjual barang dalam bentuk apapun kepada setiap siswa, kecuali ada Perdanya. (man)

BERITA TERKAIT

Sejarah Perdamaian Dunia Dimulai dari Singapura

Oleh: Yunianti Jannatun Naim Konflik antara Amerika Serikat dengan Korea Utara yang terus memanas dalam sebulan terakhir akhirnya mereda setelah…

Selamatkan Masa Depan 250 Ribu Siswa Keluarga Ekonomi Lemah

KCD Wilayah III‎ Disdik Jawa Barat, H.Herry Pansila M.Sc    Saatnya Untuk selamatkan 250 Ribu Siswa dari Keluarga Ekonomi tidak…

JK: Tak Ada Penumpukan Kendaraan di Gerbang Tol

Memasuki mudik lebaran tahun 2018 ini, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) memastikan tidak ada penumpukan kendaraan di gerbang tol pada…

BERITA LAINNYA DI EKONOMI DAERAH

Dishub Kota Sukabumi Siap Berangkatkan 808 Pemudik Ke Wilayah Selatan

Dishub Kota Sukabumi Siap Berangkatkan 808 Pemudik Ke Wilayah Selatan NERACA Sukabumi - Sebanyak 808 pemudik siap diberangkatkan besok Sabtu…

#BerburuBerkah, Cara Qlue Ajak Masyarakat Bangun Kota

#BerburuBerkah, Cara Qlue Ajak Masyarakat Bangun Kota NERACA Jakarta - #BerburuBerkah merupakan salah satu cara Qlue untuk meningkatkan kepedulian dan…

Harkopnas 2018 Akan Dirayakan di Istana Kepresidenan

Harkopnas 2018 Akan Dirayakan di Istana Kepresidenan NERACA Jakarta - Hari Koperasi Nasional yang puncaknya jatuh pada 12 Juli 2018…