BOS Cair, Kepsek Tak Boleh Pungut Dana dari Siswa

Cirebon–Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon telah mengeluarkan penegasan kepada seluruh kepala sekolah swasta maupun negeri untuk tidak lagi melakukan praktik pungutan kepada siswa dalam bentuk apapun. Hal ini dikarenakan pemerintah pusat telah menaikkan postur anggaran BOS tahun ini sebesar 40%. Penegasan tersebut disampaikan Kabid Diksar DinasPendidikan Kabupaten Cirebon H. Athoilah, Jum’at pekan kemarin.

“Dengan dinaikkannya dana BOS tahun 2012 kami sudah mengultimatum tidak boleh ada lagi pungutan-pungutan di sekolah, termasuk pungutan untuk pembangunan WC sekolah. Jika masih ada laporkan kepala sekolahnya pada kami,” tegasnya.

Menurut Athoilah, kenaikan anggaran BOS untuk siswa SD dari Rp. 397.000,-/anak setiap tahunnya, menjadi Rp. 580.000,-/ anak setiap tahunnya. Sedangkan kenaikan anggaran BOS untuk siswa SMP dari Rp. 570.000,-/anak setiap tahun, menjadi Rp. 710.000,-.

Kenaikan anggaran BOS ini diiringi Permendikbud Nomor 60 Tahun 2011 tentang Larangan Pungutan Biaya Pendidikan pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama. Dengan begitu, tidak akan ada alasan lagi bagi sekolah untuk melakukan pungutan, apalagi dengan alasan rehabilitasi sekolah.

Namun Anggota DPRD Kabupaten Cirebon, Ujang Sawila menilai lain. Menurutnya, naiknya bantuan BOS atau apapun namanya, belum tentu bisa menghilangkan pungutan, yang diduga sering dilakukan oleh sekolah. Pasalnya, selama ini pihak dewan sering mendengar tentang banyaknya pungutan yang diduga dilakukan oleh pihak sekolah. Namun Ujang mengaku sulit menemukan bukti, karena sifatnya terselubung.

“Kami sudah sering mendengar adanya pungutan ini, pungutan itu. Ketika kami datangi, mereka tidak mau mengaku, karena kamipun sulit menemukan bukti. Kalau ada pungutan, laporkan pada kami disertai bukti-bukti yang akurat. Nanti kami akan proses,” tantang Ujang.

Ujang juga mengimbau kepada seluruh sekolah, supaya jangan memperjual belikan barang dalam bentuk apapun, termasuk penjualan Lembaran Kerja Siswa (LKS) yang sering didengar selama ini. Menurut dia, penjualan tersebut sudah menyalahi aturan, karena bagaimanapun sekolah tidak diperbolehkan menjual barang dalam bentuk apapun kepada setiap siswa, kecuali ada Perdanya. (man)

BERITA TERKAIT

PNM Diusulkan Dapat Suntikan Modal Rp2 Triliun dari PMN - RAPBN 2020

PNM Diusulkan Dapat Suntikan Modal Rp2 Triliun dari PMN RAPBN 2020 NERACA Bukittinggi – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN)…

Tidak Ada Ketentuan Mewajibkan Pimpinan KPK dari Institusi Tertentu

Tidak Ada Ketentuan Mewajibkan Pimpinan KPK dari Institusi Tertentu NERACA Jakarta - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah…

Alokasikan Dana Rp 1,2 Triliun - Tower Bersama Buyback 110,94 Juta Saham

NERACA Jakarta – Menjaga pertumbuhan harga saham di pasar, beberapa perusahaan masih mengandalkan aksi korporasi buyback saham. Hal inilah yang…

BERITA LAINNYA DI EKONOMI DAERAH

DPRD Ingatkan Pemkot Sukabumi dan Kemenag Lakukan Evaluasi Pemberangkatan Calhaj

DPRD Ingatkan Pemkot Sukabumi dan Kemenag Lakukan Evaluasi Pemberangkatan Calhaj NERACA Sukabumi - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Sukabumi…

Wirausaha Kreatif Kriya dan Fesyen di Surabaya Terus Ditingkatkan

Wirausaha Kreatif Kriya dan Fesyen di Surabaya Terus Ditingkatkan NERACA Surabaya - Kementerian Perindustrian melalui Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah…

Kemenperin Ajak Santri Probolinggo Menuju Era Industri 4.0

Kemenperin Ajak Santri Probolinggo Menuju Era Industri 4.0 NERACA Probolinggo - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) melalui Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah…