Masyarakat sekarang banyak mempersoalkan posisi utang pemerintah dan melemahnya daya beli belakangan ini. Sejumlah ekonom dan aktivis menyatakan keresahan melihat makin meroketnya utang pemerintah yang hingga Juni 2017 mencapai Rp 3.706 triliun. Nilai utang tersebut yang cukup fantastis dengan rasio defisit sebesar 2,92%, mendekati ambang batas yang diperkenankan UU Keuangan Negara yaitu maksimal 3% dari PDB.  

Apabila tingginya utang tersebut dikaitkan dengan kinerja pemerintahan Jokowi-JK, tentunya kita mempertanyakan peran dan kinerja menteri ekonomi Kabinet Kerja, terutama Menko Perekonomian Darmin Nasuiton dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Pasalnya, kedua menteri itu disebut-sebut memiliki track record yang kurang berhasil mengerek pertumbuhan dan mencegah terjadinya perlambatan ekonomi di dalam negeri.  Dampaknya, pemerintah terus menerus menarik utang  untuk membiayai maraknya pembangunan infrastruktur.

Banyak kalangan mengkhawatirkannya terus membesarnya utang. Apakah pemerintahan Indonesia mampu melunasi utang luar negeri yang akan tempo pada 2018-2019 sebesar Rp 810 triliun? Kalau sampai mengecewakan pihak kreditur, tentu hal ini membahayakan stabilitas nasional dan bisa memicu krisis ekonomi dahsyat di masa depan.

Ekonom senior Dr Fuad Bawazier mengingatkan, Indonesia di ambang krisis dahsyat akibat utang Indonesia terus membengkak.   Menurut dia, perhitungan pemerintah melakukan pembangunan infrasturuktur dengan menggunakan dana pinjaman merupakan tindakan yang membahayakan negara. Hal ini jelas tidak sustainable dan amat membahayakan APBN dan bisa menimbulkan krisis dahsyat.

Kalangan ekonom juga mengingatkan pemerintah tidak sembrono dalam mengelola keuangan negara sehingga bisa membawa negeri ini kepada ambang kritis. Faktanya bisa terlihat dari total utang pemerintah yang sudah mencapai Rp3.706 triliun.

Memang, utang yang ada saat ini juga dari warisan rezim sebelumnya. Dari Orde Lama, Orde Baru, hingga reformasi, utang sudah ada, untuk membantu pembiayaan pembangunan. Utang bisa saja dari negara lain, lembaga pembiayaan, dan dari dalam negeri.

Pemerintah terpaksa membuat utang karena keterbatasan penerimaan kas negara, sementara kebutuhan dalam negeri sudah mendesak. Untuk membantu pembiayaan pembangunan, pemerintah mencari dana dalam bentuk utang.

Negara berutang bukanlah hal tabu. Persoalannya jangan sampai utang itu tidak mampu dibayar. Kalau kata pepatah, jangan besar pasak dari pada tiang. Artinya, kita  boleh berutang asal realistis, dan digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang sangat penting, misalnya, mendorong dan memberdayakan ekonomi rakyat kecil, pendidikan, pembangunan industri yang bisa menyediakan lapangan pekerjaan.

Di sisi lain, pelemahan daya beli masyarakat belakangan ini karena antara lain rendahnya daya serap anggaran di kementerian/lembaga (K/L), yang sampai Juni 2017 diketahui mengendap di bank hingga Rp 222 triliun. Kemudian banyak perusahaan ritel dan UMKM tutup akibat sepi pembeli dan beban pajak yang terus mendera mereka pada tahun ini.

Padahal pengalaman di negara lain seperti di Jepang, kondisi pelemahan daya beli seharusnya dapat diatasi dengan upaya penurunan beban pajak penghasilan dalam jangka pendek, dengan harapan pengusaha dapat kembali memutar normal roda usahanya. Janji pemerintah dalam reformasi perpajakan, yang akan menurunkan tarif PPh dari 25% menjadi 18% ternyata hingga kini hanya sebatas wacana, belum menjadi kenyataan yang diharapkan pengusaha. Meski kita menyadari bahwa pajak sebagai faktor penting penerimaan negara untuk membiayai pembangunan, dalam kondisi ekonomi yang melesu setidaknya perlu pertimbangan khusus untuk itu.   

Intinya untuk memenuhi target pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di berbagai sektor, sebaiknya disinkronisasikan dengan upaya meningkatkan daya beli masyarakat. Artinya, apabila tingkat purchasing power parity masyarakat meningkat, maka secara otomatis akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi lebih baik dan sustainable. Semoga!