Oleh: Ambara Purusottama

School of Business and Economics

 Universitas Prasetiya Mulya

Salah satu perusahaan jamu nasional yang telah berjalan sekian lama akhirnya harus menghentikan operasional bisnisnya akibat dipailitkan. Pengadilan Negeri Semarang akhirnya memutus pailit atas gugatan yang dilayangkan para krediturnya karena tidak mampu memenuhi kewajibannya. Akan tetapi keputusan tersebut banyak yang menganggap tidak mungkin karena situasi industri pada dasarnya masih sangat mendukung. Yang mengherankan pucuk pimpinan merasa situasi perusahaan tidak dalam situasi yang tidak tersudut.

Keputusan pailit ini cukup disesalkan oleh banyak pihak karena latar belakang perusahaan yang cukup panjang. Perusahaan Nyonya Meneer merupakan perusahaan jamu nasional yang didirikan diawal tahun 1900-an. Penghentian operasional perusahaan berimplikasi pada banyak hal, terutama sosial dan ekonomi. Pengangguran menjadi situasi yang paling tidak menyenangkan dari implikasi atas dijatuhkannya keputusan tersebut, belum lagi dampak sosial lanjutan lainnya. Selain itu, penghentian ini juga mengganggu perekonomian daerah setempat.

Sebagai perusahaan yang ingin berkembang lebih baik membutuhkan strategi jitu untuk mencapainya. Perluasan struktur pendanaan dengan tidak lagi berpangku pada pendanaan internal menjadi salah satu strategi untuk mendorong pengembangan perusahaan. Hutang menjadi salah satu opsi yang banyak dilakukan karena banyaknya manfaat yang didapatkan. Namun konsekuensinya perusahaan harus membayar kewajiban kepada pemberi hutang atau kreditur dengan nominal yang telah disepakati sebelumnya yang tertuang dalam perjanjian.

Diputuskannya pailit oleh pengadilan pastilah ada argumentasinya. Justru yang mengherankan komentar dari pucuk pimpinan perusahaan yang tidak mengetahui bahwa keputusan pailit telah dijatuhkan. Argumennya, beliau menganggap kondisi keuangan perusahaan masih dalam keadaan sehat atau sanggup membayar kewajiban. Semestinya seorang pimpinan harus mengetahui hal-hal krusial yang terjadi pada perusahaan karena pada dasarnya proses hingga dijatuhkannya hukuman tidak dilakukan dalam waktu singkat.

Proses di pengadilan memakan waktu yang cukup lama, dari pengajuan gugatan hingga dijatuhkan keputusan dan belum lagi proses administratif yang harus dipenuhi. Setidak-tidaknya membutuhkan waktu berbulan-bulan dan juga tidak mungkin langsung dijatuhkan hukuman. Prinsip hukum Indonesia yang menjunjung penyelesaian masalah dengan musyawarah biasanya diatur dalam proses persidangan yang dikenal dengan proses mediasi. Apabila proses tersebut dapat diselesaikan dengan baik maka proses persidangan atau gugatan tidak akan berakhir anti klimaks.

Prinsip berhutang pada dasarnya bukanlah hal yang buruk karena konsep yang ingin berkembang karena adanya keterbatasan. Keputusan PN bukanlah tanpa alasan dan pastinya penuh banyak pertimbangan. Apabila perusahaan merasa masih sanggup untuk memenuhi kewajibannya maka hendaknya segera diselesaikan karena didalam hutang tersebut terkandung hak-hak pihak lain yang harus dipenuhi. Dipailitkannya perusahaan tersebut dapat menjadi pelajaran berharga bagi masyarakat untuk berkomitmen dalam memenuhi kewajibannya.