NERACA

Jakarta – Pernyataan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia beberapa waktu lalu yang menyebut ada kartel dalam impor garam di Indonesia harus ditelusuri secara lebih serius oleh pemerintah. Hal ini penting dilakukan sesegera mungkin mengingat impor garam memukul harga garam lokal dan membunuh usaha para petambak garam di Indonesia yang saat ini berjumlah lebih dari 21 ribu orang.

“Selain itu, impor garam sebanyak 75 ribu ton dari Negeri Kangguru yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan baru-baru ini jelas-jelas mengangkangi Undang-Undang No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam,” tegas Susan Herawati, Sekretaris Jenderal KIARA, sebagaimana disalin dari siaran pers, kemarin.

Melalui UU No. 7 Tahun 2016 Pemerintah seharusnya memiliki political will untuk menghentikan impor garam karena praktik ini berlangsung sejak lama. Pusat Data dan Informasi KIARA mencatat, setidaknya sejak tahun 1990 Impor garam telah dilakukan sebanyak 349.042 ton lebih dengan total nilai USD 16.976.536. Impor garam terus dilakukan sampai hari ini dengan berlindung di balik alasan kelangkaan stok garam sebagai dampak dari kerusakan iklim dan anomali cuaca.

Sebelumnya, pemerintah diminta perlu untuk segera menyebarkan teknologi yang layak guna meningkatkan produksi garam kepada para petambak di berbagai daerah sebagai upaya dalam rangka mengatasi fenomena kelangkaan garam di Tanah Air.

"Kita negara maritim, pantai kita panjang, jadi kualitasnya juga tidak kalah. Tinggal cara dan teknologi yang mana yang bisa menyamai terhadap produk-produk garam dari luar negeri," kata Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron disalin dari Antara.

Herman Khaeron mengingatkan bahwa situasi kelangkaan garam pada saat ini sudah terjadi sehingga harus dicarikan solusi guna mengatasinya. Untuk itu, ujar politisi Partai Demokrat itu, kebutuhan pabrik garam harus dipenuhi dan dihitung secara pasti sebelum impor garam dilakukan.

Hal tersebut, lanjutnya, karena bila perhitungan dengan tepat dan teknologi yang layak telah disebarkan dengan tepat guna ke berbagai daerah, maka ke depannya tidak perlu lagi impor garam bahkan bisa diekspor.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyebut Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) memiliki teknologi untuk mengatasi masalah kelangkaan garam yang terjadi saat ini.

Luhut seusai acara penganugerahan gelar Perekayasa Utama Kehormatan di Gedung BPPT, Jakarta, sebagaimana disalin dari laman Antara, mengatakan teknologi itu akan dibahas dalam rapat bersama Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir.

"Ternyata BPPT itu sudah sangat bisa bikin garam. Selama ini belum. Akhirnya tadi saya lapor Wakil Presiden, saya besok rapat dengan ahli garam dari tempatnya Pak Menristek Dikti. Ternyata bisa, murah meriah, 'cost' (biaya) rendah. Tanpa melihat cuaca," katanya.

Luhut menuturkan jika teknologi itu layak, diharapkan bisa langsung diimplementasikan. Terlebih jika benar biayanya bisa lebih rendah dan tidak terpengaruh cuaca. "Sehingga produksinya bisa kita angkat sehingga kita tak perlu impor lagi," katanya.

Ia merencanakan hasil teknologi BPPT untuk bisa menghasilkan garam itu bisa mulai dilakukan di Kupang, Nusa Tenggara Timur. "Setelah Kupang jadi, langsung kita bikin di Madura dan sebagainya," katanya.

Kepala BPPT Unggul Priyanto mengatakan krisis garam nasional terutama untuk konsumsi dan industri menjadi perhatian pihaknya. BPPT menyebut pembangunan lahan garam terintegrasi yang memudahkan petani panen dengan kadar garam tinggi (hanya 4-5 hari) bisa dilakukan dengan cara membangun reservoir air laut bertingkat dan mekanisasi metode panen.

"Perlu juga dilakukan pendirian industri garam multiproduk (multiproposed plant) selain garam bisa dihasilkan produk bittern untuk industri makanan, minuman, suplemen, maka akan turut menjawab masalah perekonomian," katanya.

Sebagai upaya meningkatkan produksi garam nasional, perlu dukungan infrastruktur di daerah curah hujan rendah, seperti NTT dan Sulawesi Selatan, yang bisa dijadikan sentra garam nasional.

Sebelumnya, pemerintah memutuskan menugaskan PT Garam untuk mengimpor 75.000 ton garam konsumsi dari Australia untuk memenuhi kebutuhan garam sekaligus menstabilkan harganya.

Rencananya, garam impor tersebut akan tiba di Tanah Air melalui tiga pelabuhan besar, yaitu Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Pelabuhan Belawan Sumatera, dan Pelabuhan Ciwandan Banten pada 10 Agustus mendatang.