NERACA

Jakarta - Kementerian Keuangan mengaku meragukan sejumlah lembaga mampu menargetkan realisasi serapan anggaran mencapai 20% pada kuartal I-2012 ini. Alasanya  “penyakit lama” penyerapan anggaran biasa masih terjadi , terutama serapan rendah pada awal tahun.  "Kalau (penyerapan anggaran) 20%, saya kurang yakin, tapi mudah-mudahan bisa di atas 10%,"  kata Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Agus Suprijanto kepada wartawan di Jakarta,

Menurut Agus, pihaknya akan melakukan perbaikan dari sisi perencanaan sehingga anggaran yang dikeluarkan tidak asal-asalan.  "Persiapannya sudah lebih matang sekarang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, tapi kita harus lihat lagi apakah sudah sempurna betul seperti disbursment plan (penyerapan) itu kan ternyata ada yang masih asal saja,” tambahnya.

Saat ini, kata Agus, soal perencanaan anggaran memang perlu perbaikan. Karena lebih dipriorotaskan jumlah dananya dulu baru kemudian kegiatanya. “yang penting diplot rupiahnya setiap bulan tapi tidak disesuaikan dengan kegiatan riilnya, nanti kita perbaiki lagi," imbuhnya

Sebelumnya, Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan telah menyiapkan alokasi penggunaan anggaran sisa di 2012 Rp 96,6 triliun. Dana Rp 12 triliun dari dana sisa APBN 2011 untuk pembiayaan infrastruktur dan Rp 16 triliun untuk pendidikan.  

Mantan Dirut Bank Mandiri ini,  total dana Silpa itu, 30% akan dialokasikan untuk program prioritas atau sekitar Rp 30 triliun. "Dari Rp 30 triliun ini, 20%  akan digunakan untuk pendidikan dan ada sisa Rp 24 triliun. Nah dari Rp 24 triliun sebesar 50%  itu akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur," terangnya

Namun Agus mengatakan DPR terlebih dahulu harus memberikan persetujuan. Dikatakan Agus, pemerintah memang memprioritaskan untuk membangun daerah yang terpencil yang aksesnya masih lemah. "Maka diperlukan anggaran untuk infrastruktur yang lebih," terangnya.

Ditempat terpisah, anggota Komisi XI DPR F-PDIP, Arif Budimanta sepakat pada 2012 perlunya dilakukan perbaikan perencanaan dan penganggaran serta peningkatan kompetensi dan tata kelola pertanggungjawaban pengguna anggaran dalam menyerap realisasi anggaran.

Menurut Direktur Eksekutif Mega Institut, karena setiap kegagalan dalam realisasi penyerapan anggaran dalam tiga tahun terakhir selalu diikuti oleh peningkatan beban bunga utang dan menurunnya keseimbangan primer. "Pembayaran bunga utang 5 tahun terakhir meningkat 200% dari Rp 65,2 triliun menjadi Rp 116,4 triliun pada tahun 2011. Hal ini harus dijadikan lesson learned bagi pemerintah untuk lebih memperbaiki kualitas perencanaan dan manajemen anggaran secara menyeluruh," tandasnya

Arif kecewa dengan sikap pemerintah yang dinilai belum bisa merealisasikan APBN 2011 dengan sempurna. Realisasi belanja dan penurunan daya saing ekonomi dari 44 menjadi 46 menunjukkan kinerja pemerintah yang miskin. in kinerja, pemerintah masih saja terus berutang yang mencapai Rp 1.800 triliun pada akhir tahun 2011," ujarnya

Rendahnya kinerja pemerintah diakibatkan juga oleh target penerimaan pajak berdasar APBNP 2011 sebesar Rp 763,67 triliun diperkirakan tidak tercapai. Hal ini diperkirakan karena tidak terpenuhinya target penerimaan dari PPN yang sebesar Rp 27 triliun pada tahun 2011.  "Tidak tercapainya target ini. Disebabkan oleh dua hal dimana aturan perpajakan yang masih belum pas antara kepentingan wajib pajak dan pemerintah serta target penerimaan pajak yang terlalu tinggi," ungkap Arif.

Selain itu, Arif menuturkan, kedepan harus ada perbaikan aturan perpajakan yang memberikan peningkatan kepatuhan pembayar pajak, dan dukungan dari para pihak (aparatur hukum) dalam pengamanan penerimaan perpajakan. **cahyo