Pembatasan BBM Bersubsidi

Oleh : Prof. Firmanzah Ph.D

Guru Besar Fakultas Ekonomi UI

Baru-baru ini pemerintah mengumumkan rencana pembatasan konsumsi BBM bersubsidi (premium) bagi kendaraan mobil pribadi yang akan mulai efektif berlaku 1 April 2011. Dilarangnya mobil pribadi menggunakan BBM jenis premium diharapkan adanya migrasi ke penggunaan BBM jenis pertamax atau bahan bakar gas (BBG) yang lebih efisien dan tidak membebani anggaran subsidi pemerintah. Pro dan kontra terkait rencana pemerintah muncul ke permukaan terkait pada persiapan teknis dari aturan teknis di lapangan, terbatasnya SPBU penyedia BBG, ketersediaan konverter kit BBG dan sejumlah permasalahan lain di lapangan.

Di sejumlah debat publik pilihan pembatasan atau menaikkan harga premium memiliki konsekuensi masing-masing. Pembatasan pemakaian premium dengan pilihan konversi ke BBG akan terkendala persoalan seperti operasionalisasi rumit tetapi memiliki dampak inflasi kecil antar 0,7%-0,8%. Sementara opsi menaikkan harga premium lebih mudah dilakukan, operasionalisasi lebih sederhana, penghematan anggaran pemerintah dapat dilakukan tetapi potensi inflasi cukup tinggi antara 1%-2% di tahun 2012. Kedua pilihan kebijakan ini merupakan opsi mekanisme penghematan anggaran bagi BBM bersubsidi sebesar Rp. 40 triliun untuk 2012.

Rencana pembatasan pemakaian BBM bersubsidi jenis premium diatur dalam UU No. 22 Tahun 2011 tentang APBN 2012. Pada Pasal 7 Ayat 6 UU disebutkan bahwa ‘harga jual eceran BBM bersubsidi tidak mengalami kenaikan’. Dengan dipatoknya anggaran subsidi BBM dan bahan bakar gas cair tabung 3 (tiga) kilogram pada 2012 sebesar Rp 123,59 triliun maka pengendalian anggaran BBM bersubsidi dilakukan melalui skenario ‘pengendalian konsumsi BBM bersubsidi’ (Pasal 7 Ayat 4). Inilah yang mendasari program pembatasan BBM jenis premiun dan opsi menaikkan harga lantas ditutup kemungkinannya.

Namun, kesiapan lapangan merupakan titik kritis pada rencana ini. Mayoritas pengguna premium dipastikan tidak akan berpindah ke pertamax tetapi akan mengambil opsi penggunaan bahan bakar gas alam terkompresi (CNG) dan Vi-Gas (LPG). Oleh karena itu, baik ketersediaan SPBG dan konverter kit di pasar akan sangat menentukan keberhasilan program ini. Program percepatan pendirian SPBG dan penyediaan konverter-kit perlu segera dilakukan kalau ingin tetap melakukan pembatasan penggunaan premium pada April 2012.

Memang skenario menaikkan harga BBM premium lebih mudah dilakukan dan kendala fisik di lapangan dapat dikurangi. Terlebih waktu praktis tersisa hanya 2,5 bulan untuk mempersiapkan banyak hal di lapangan terkait persiapan pembatasan BBM jenis premium. Hal ini dapat dilakukan melalui pembahasan APBN yang dipercepat atau pembuatan peraturan pemerintah (Perpu) pengganti undang-undang.

Opsi ini perlu dipertimbangkan oleh pemerintah ketika kesiapan dilapangan belum mencukupi untuk melakukan pembatasan penggunaan BBM bersubsidi. Penundaan program sementara dikala kondisi di lapangan belum siap dirasa akan lebih baik dibandingkan dengan memaksakan program pembatasan akan berpotensi menciptakan destabilitas ekonomi-sosial-politik nasional.

BERITA TERKAIT

Penerapan BBM Satu Harga Tinggal 14 Titik

      NERACA   Jakarta - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mencatat Program BBM Satu…

Perpres No 191/2014 Tentang BBM Minta Direvisi

  NERACA Jakarta - Pengamat Energi yang juga Direktur Puskepi, Sofyano Zakaria mendesak Perpres No. 191/2014 tentang Penyedian, Pendistribusian dan…

BBM Satu Harga, ESDM Resmikan Titik Ke 25

    NERACA   Jakarta - Pemerintah meresmikan titik ke-25 Program Bahan Bakar Minyak (BBM) Satu Harga di Dusun Wailey,…

BERITA LAINNYA DI OPINI

Perlukah Pemerintah Memberi Tunjangan Profesi Wartawan?

Oleh: D.Dj. Kliwantoro Pemerintah telah memberi tunjangan profesi dan tunjangan khusus guru, baik yang berstatus pegawai negeri sipil maupun bukan…

Solusi Alami Kendalikan Pemanasan Global di Indonesia

Oleh: Genta Tenri Mawangi Pemanasan global telah menjadi masalah masyarakat dunia, karena dampaknya dianggap tengah terjadi di banyak negara. Dalam beberapa…

Budaya Kerja Ala Jokowi

  Oleh : Indah Rahmawati Salam, Peneliti di Lembaga Kajian Arus Pembangunan  Presiden RI ke-7 yaitu Ir.H.Joko Widodo atau biasa…