Pembatasan BBM Bersubsidi

Oleh : Prof. Firmanzah Ph.D

Guru Besar Fakultas Ekonomi UI

Baru-baru ini pemerintah mengumumkan rencana pembatasan konsumsi BBM bersubsidi (premium) bagi kendaraan mobil pribadi yang akan mulai efektif berlaku 1 April 2011. Dilarangnya mobil pribadi menggunakan BBM jenis premium diharapkan adanya migrasi ke penggunaan BBM jenis pertamax atau bahan bakar gas (BBG) yang lebih efisien dan tidak membebani anggaran subsidi pemerintah. Pro dan kontra terkait rencana pemerintah muncul ke permukaan terkait pada persiapan teknis dari aturan teknis di lapangan, terbatasnya SPBU penyedia BBG, ketersediaan konverter kit BBG dan sejumlah permasalahan lain di lapangan.

Di sejumlah debat publik pilihan pembatasan atau menaikkan harga premium memiliki konsekuensi masing-masing. Pembatasan pemakaian premium dengan pilihan konversi ke BBG akan terkendala persoalan seperti operasionalisasi rumit tetapi memiliki dampak inflasi kecil antar 0,7%-0,8%. Sementara opsi menaikkan harga premium lebih mudah dilakukan, operasionalisasi lebih sederhana, penghematan anggaran pemerintah dapat dilakukan tetapi potensi inflasi cukup tinggi antara 1%-2% di tahun 2012. Kedua pilihan kebijakan ini merupakan opsi mekanisme penghematan anggaran bagi BBM bersubsidi sebesar Rp. 40 triliun untuk 2012.

Rencana pembatasan pemakaian BBM bersubsidi jenis premium diatur dalam UU No. 22 Tahun 2011 tentang APBN 2012. Pada Pasal 7 Ayat 6 UU disebutkan bahwa ‘harga jual eceran BBM bersubsidi tidak mengalami kenaikan’. Dengan dipatoknya anggaran subsidi BBM dan bahan bakar gas cair tabung 3 (tiga) kilogram pada 2012 sebesar Rp 123,59 triliun maka pengendalian anggaran BBM bersubsidi dilakukan melalui skenario ‘pengendalian konsumsi BBM bersubsidi’ (Pasal 7 Ayat 4). Inilah yang mendasari program pembatasan BBM jenis premiun dan opsi menaikkan harga lantas ditutup kemungkinannya.

Namun, kesiapan lapangan merupakan titik kritis pada rencana ini. Mayoritas pengguna premium dipastikan tidak akan berpindah ke pertamax tetapi akan mengambil opsi penggunaan bahan bakar gas alam terkompresi (CNG) dan Vi-Gas (LPG). Oleh karena itu, baik ketersediaan SPBG dan konverter kit di pasar akan sangat menentukan keberhasilan program ini. Program percepatan pendirian SPBG dan penyediaan konverter-kit perlu segera dilakukan kalau ingin tetap melakukan pembatasan penggunaan premium pada April 2012.

Memang skenario menaikkan harga BBM premium lebih mudah dilakukan dan kendala fisik di lapangan dapat dikurangi. Terlebih waktu praktis tersisa hanya 2,5 bulan untuk mempersiapkan banyak hal di lapangan terkait persiapan pembatasan BBM jenis premium. Hal ini dapat dilakukan melalui pembahasan APBN yang dipercepat atau pembuatan peraturan pemerintah (Perpu) pengganti undang-undang.

Opsi ini perlu dipertimbangkan oleh pemerintah ketika kesiapan dilapangan belum mencukupi untuk melakukan pembatasan penggunaan BBM bersubsidi. Penundaan program sementara dikala kondisi di lapangan belum siap dirasa akan lebih baik dibandingkan dengan memaksakan program pembatasan akan berpotensi menciptakan destabilitas ekonomi-sosial-politik nasional.

BERITA TERKAIT

Paket Ekonomi Bantu Rakyat Terdampak Corona

  Oleh : Ahmad Kosasih, Mahasiswa Universitas Pakuan Bogor   Presiden telah mengumumkan untuk mengeluarkan paket ekonomi senilai Rp405, 1…

Omnibus Law Ciptaker Solusi Atasi Ekonomi Stagnan

  Oleh : Ismail, Pengamat Sosial Ekonomi   Omnibus Law Cipta Kerja diharapkan dapat menjadi strategi pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan…

Cloud Computing dan Manajemen Risiko

  Oleh: Achmad Deni Daruri, President Director Center for Banking Crisis   Hal varian mengatakan bahwa di era big data…

BERITA LAINNYA DI OPINI

Pemerintah Daerah Siap Cegah Penyebaran Corona

Oleh : Aldia Putra, Pengamat Sosial Politik   Penyebaran Virus Corona atau Covid-19 memicu kekhawatiran bagi semua pihak. Pemerintah daerah…

Imbas Industrialisasi

  Oleh: Dr. Edy Purwo Saputro, MSi., Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Solo Melambatnya geliat ekonomi bisnis akibat corona berdampak terhadap…

Covid-19 dan Resesi Dunia

  Oleh: Makmun Syadullah, Peneliti Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Situasi yang kita hadapi sekarang mungkin agak berbeda dengan krisis 1998…