NERACA

Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama-sama dengan Asosiasi Bank Daerah (Asbanda) dan PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) bersinergi guna memperkuat penyaluran KPR di berbagai daerah. "Peran pemda penting sekali untuk perencanaan tata ruang," kata Dirjen Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR, Lana Winayanti seusai penyerahan Standar Operasi Prosedur (SOP) Kredit Pemilikan Rumah dan SOP Kredit Modal Kerja-Konstruksi Perumahan di Jakarta, Senin (7/8).

Dirjen Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR menyerahkan kedua SOP itu kepada sebanyak 25 Bank Pembangunan Daerah (BPD) di seluruh Indonesia. Penyerahan SOP tersebut diikuti dengan penandatanganan komitmen SOP oleh masing-masing perwakilan BPD, disertai dengan diskusi mengenai kebijakan perumahan. Direktur Utama SMF Ananta Wiyogo menyatakan, tujuan dari kedua SOP tersebut adalah untuk memperkuat peran strategis BPD dalam menjalankan dan meningkatkan pembiayaan perumahan dalam memenuhi kebutuhan perumahan di daerahnya masing-masing.

Sebagaimana diketahui, SMF merupakan BUMN yang didirikan pada 2005 di bawah Kementerian Keuangan guna mengembang tungas membangun dan mengembangkan pasar pembiayaan sekunder perumahan melalui sekuritisasi dan pembiayaan. SMF juga memiliki kontribusi penting dalam menyediakan dana menengah panjang sehingga diharapkan penyaluran KPR dapat meningkatkan volume penerbitan KPR, terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

"Kami berharap SOP tersebut dapat mendorong terciptanya standar produk KPR BPD yang terjangkau dan sesuai serta bisa diterapkan untuk peningkatan kapasitas penyaluran KPR di lingkungan BPD," ucap Ananta, berharap. Dengan demikian, menurut Ananta, maka diharapkan ke depannya juga bisa melayani kebutuhan masyarakat untuk kepemilikan rumah yang layak dan terjangkau bagi warga. SOP Kredit Modal Kerja-Konstruksi Perumahan terdiri atas kebijakan dan alur kerja yang memuat konsep dan rantai nilai yang sudah terintegrasi dengan SOP KPR BPD-SMF.

Selain itu, ujar dia, petunjuk operasi terstandar tersebut diharapkan dapat membantu menjawab tantangan penyaluran KPR oleh BPD, khususnya dalam mempermudah akses kredit modal kerja. Sebelumnya, Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan tahun 2017 menyesuaikan target KPR Bersubsidi menjadi 279.000 unit yang terdiri atas KPR Subsidi Selisih Bunga sebesar 239.000 unit dan KPR FLPP sebesar 40.000 unit.

Menurut Dirjen Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR, Lana Winayanti, penyesuaian tersebut dinilai perlu dilakukan setelah memperhatikan kapasitas pasokan rumah bersubsidi bagi kalangan masyarakat berpenghasilan rendah yang dibangun oleh pengembang. Meskipun Bank BTN tidak berperan serta lagi dalam menyalurkan KPR FLPP di tahun 2017, masih ada 29 bank yang menyalurkan KPR FLPP, yaitu 7 Bank Umum dan 22 Bank Pembangunan Daerah (BPD).

Sementara itu, Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menilai, perlu terobosan nyata agar backlog bisa ditekan. Opsi yang bisa dipilih, pemerintah menyediakan land bank yang relatif masih tidak terlalu jauh dari perkotaan, untuk kemudian dibangun swasta. "Land bank ini sebenarnya banyak dimiliki pemerintah pusat maupun Pemda. Di sisi lain, sebenarnya, sudah ada aturan jika swasta bangun rumah mewah, maka wajib juga membangun rumah subsidi, masalahnya pengusaha properti seringkali membangun justru di tempat lain. Ini terjadi karena tidak ada sanksi tegas," ujar Bhima.

Pemerintah bisa meniru Singapura, di mana pemerintah dan swasta berkolaborasi. Lahan disediakan, sudah dibebaskan pemerintah, sehingga swasta lebih leluasa membangun. Urusan tanah, menurut Bhima, selama ini memang jadi kendala utama pengembang karena rumitnya pembebasan, belum lagi izin konstruksi yang lama. Izin konstruksi di Jakarta saja lebih lama di banding daerah seperti Manado dan Makassar.

"Jadi memang izin di pusat saja lama. Padahal backlog di Jabodetabek paling parah. Selama ada skema land bank, mestinya banyak swasta tertarik," ujar Bhima. Untuk itu, skema land bank, dalam jangka pendek bisa dipilih agar makin banyak swasta masuk membangun rumah subsidi. Selama ini insentif untuk pengembang masih relatif kecil. Pemerintah bisa mengeluarkan paket kebijakan lagi khusus pembangunan rumah murah, kalau dirasa kurang bisa diberi tax allowance.