NERACA

Jakarta – Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Ahmad Heri Firdaus mengatakan pemerintah mutlak segera melakukan penguatan koordinasi lintas kementerian guna mewujudkan reindustrialisasi atau mempercepat proses hilirisasi di sektor industri.

“Faktor yang bisa mendorong naiknya pertumbuhan manufaktur, tidak hanya menjadi domain Kementerian Perindustrian. Tetapi kebijakannya harus banyak didukung oleh kementerian terkait lain,” ujar Heri di Jakarta, sebagaimana disalin dari siaran resmi.

Perlunya langkah sinergi sektoral ini untuk memacu kinerja industri dalam negeri supaya tumbuh tinggi kembali sehingga mampu memberikan kontribusi besar bagi perekonomian nasional. “Misalnya berperan bersama dalam upaya memenuhi ketersediaan bahan baku dan energi bagi industri, skema perdagangan bebas, kebijakan pemerintah daerah, serta terkait upah dan kompetensi tenaga kerja,” paparnya.

Sementara itu, Ketua Umum Ikatan Sarjana Teknik Industri dan Manajemen Industri Indonesia (ISTMI) Faizal Safa menyebutkan, beberapa kebijakan yang mesti dilakukan pemerintah adalah menghentikan impor bagi barang-barang yang sudah diproduksi di dalam negeri. “Pemerintah harus serius kalau ingin melihat industri berdaulat di negeri ini, karena pertumbuhan industri yang bisa memajukan sebuah negara,” tandasnya.

Selain itu, menurut Faizal, dibutuhkan regulasi yang berpihak kepada pelaku industri dalam negeri agar mampu berdaya saing di pasar domestik dan internasional. Misalnya penurunan biaya energi dan logistik. “Peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) juga menjadi penting. Untuk itu, diharapkan adanya fasilitasi kerja sama antara industri dengan perguruan tinggi dalam kegiatan penelitian dan pengembangan,” imbuhnya.

Ketua Umum Gabungan Asosiasi Pengusaha Makanan Minuman Indonesia (GAPMMI) Adhi S. Lukman menyampaikan, hilirisasi industri sangat penting karena mendongkrak nilai tambah yang signifikan di dalam negeri. Apalagi, saat ini industri nasional didorong agar bisa masuk dalam rantai pasok global serta mampu menghadapi era Industry 4.0.

“Harus ada kebijakan untuk mengolah sumber daya alam lokal agar value added-nya tinggi. Melalui industrialisasi, tentu akan memberikan multiplier effect bagi perekonomian seperti penciptaan lapangan pekerjaan dan pembayaran pajak,” jelasnya.

Oleh karena itu, Kemenperin telah menetapkan enam kebijakan prioritas industri nasional, yang sejalan dengan arah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019. Arah strategis tersebut meliputi peningkatan daya saing dan produktivitas, penumbuhan populasi industri, serta pengembangan perwilayahan industri di luar pulau Jawa.

“Mengingat pentingnya peran sektor industri dalam memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional, maka perlu kebijakan untuk mengakselerasi pertumbuhannya,” tegas Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto.

Pertama, kebijakan yang dilakukan Kemenperin adalah peningkatan kompetensi SDM industri. Upaya ini, antara lain melalui program pendidikan vokasi yang link and match antara Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan industri, Diklat 3in1, serta pembangunan politeknik atau akademi komunitas di kawasan industri.

Selama tiga tahap peluncuruan program vokasi yang link and match antara SMK dengan industri, Kemenperin telah melibatkan sebanyak 307 industri dan 1035 SMK. Ketiga tahap tersebut untuk wilayah, Jawa Timur, Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta, serta Jawa Barat. Program ini akan terus dilanjutkan per provinsi di seluruh wilayah Indonesia.

Kebijakan kedua, yakni pendalaman struktur industri melalui hilirisasi sektor kimia tekstil dan aneka, agro, serta logam, mesin, alat transportasi, dan elektronika. Dari program hilirisasi ini, rencana investasi sampai tahun 2020 dari sektor-sektor tersebut mencakup 97 proyek dengan nilai sebesar Rp567,31 triliun dan diperkirakan menyerap tenaga kerja sebanyak 555.528 orang baik tenaga kerja langsung maupun tidak langsung.

Ketiga, pengembangan sektor padat karya berorientasi ekspor, antara lain industri alas kaki, industri tekstil dan produk tekstil, industri makanan dan minuman, industri furniture kayu dan rotan, serta industri kreatif. Kemenperin telah mengusulkan mengenai pemberian insentif fiskal berupa pemotongan pajak penghasilan yang digunakan untuk reinvestasi.

Kebijakan keempat, pengembangan industri kecil dan menengah (IKM) dengan platform digital yang terintegrasi melalui program e-smart IKM.  Kelima, pengembangan industri berbasis sumber daya alam. Dan, keenam, pengembangan kawasan industri, terutama di luar Pulau Jawa.

Contohnya di Kawasan Industri Morowali, Sulawesi Tengah dan Kawasan Industri Konawe, Sulawesi Tenggara yang menjadi pusat pengembangan industri smelter berbasis nikel. “Dengan tujuan meningkatkan nilai tambah bahan baku mineral di dalam negeri, Morowali mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah sebesar 60 persen, sedangkan untuk Konawe 15 persen,” sebut Airlangga.