NERACA

Jakarta - Kementerian ESDM telah menentukan sikap untuk mencabut subsidi listrik bagi 16,6 juta rumah tangga mampu berdaya 900 VA. Pencabutan subsidi sudah dilakukan secara bertahap sejak 1 Januari 2017, 1 Maret 2017, dan 1 Mei 2017. Pemerintah beralasan bahwa sebagian besar pengguna listrik 900 VA tak layak mendapatkan subsidi sehingga layak untuk dicabut subsidinya.

Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) 2017 Muhammad Syaeful Mujab mengatakan bahwa mahasiswa sebagai bagian tak terpisahkan dari rakyat memiliki tanggungjawab terhadap pembangunan dan kesejahteraan negara. “Maka dari itu kita ingin menyampaikan untuk menagih tindakan nyata pemerintah dalam menjawab permasalahan listrik yang meresahkan masyarakat, terutama akibat pencabutan subsidi yang dilakukan akhir-akhir ini,” ungkap Mujab dalam keterangannya, kemarin.

Pihaknya juga menyampaikan bahwa tidak ingin secara sempit mengaitkan permasalahan listrik dengan kenaikan tarif saja, tetapi lebih jauh lagi yaitu mengingikan Pemerintah berusaha mencari solusi yang lebih tepat terkait dengan permasalahan pengelolaan energi di Indonesia, daripada menaikkan tarif listrik sebagai solusi andalan.

Maka dari itu, BEM UI menyatakan sikap dari persoalanin. Pertama, menuntut Presiden untuk melakukan sinergisasi kementerian-kementerian terkait dalam melakukan pembangunan pembangkit listrik dan optimalisasi energi baru terbarukan untuk menjawab permasalahan pasokan energi nusantara. Kedua, menuntut Presiden untuk melakukan optimalisasi dan kerjasama penyediaan listrik dengan berbagai pihak sebagai upaya menghadirkan ketersediaan energi listrik yang lebih memadai dan murah

Ketiga, menuntut Presiden untuk segera menghasilkan solusi yang tepat untuk dapat menekan jumlah BPP (biaya pokok produksi) dengan melakukan efisiensi terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi BPP agar TDL (tarif dasar listrik) dapat menjadi lebih rendah pula. “Tuntutan yang dilayangkan melalui surat terbuka ini tidak hanya ditujukan untuk Presiden RI, tetapi juga harus menjadi perhatian bagi stakeholder terkait seperti Komisi VII DPR RI, Kementerian ESDM, Kementerian BUMN, Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, dan PLN,” tegasnya.

Ia juga menyerukan kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk terus melakukan pengawasan terhadap pemerintah dan menagih komitmen Presiden dalam Nawacitanya terkait dengan kedaulatan energi.