Menkeu Sri Mulyani Indrawati menegaskan masyarakat tak khawatir terhadap kebijakan pemerintah untuk berutang. Alasannya, utang merupakan responsibility choice dan strategi agar keuangan negara tetap stabil, namun seluruh kebutuhan masyarakat tetap bisa terpenuhi.

"Gaji kan enggak mungkin saya potong. Kalau gaji, bayar listrik, gaji TNI/Polri, gaji guru enggak boleh saya potong, apa anggaran pendidikan atau kesehatan boleh saya potong?" ujar Menkeu.

Tidak hanya itu. Kementerian Keuangan juga tidak mungkin memangkas anggaran bantuan sosial seperti program keluarga harapan (PKH) dan anggaran pembangunan infrastruktur. Sebab jika dipangkas, maka proyek besar seperti Mass Rapid Transit (MRT) dan Light Rail Transit (LRT) dapat mangkrak.

Lalu mengapa utang menjadi salah satu sumber andalan utama dalam pembangunan ekonomi negara atau APBN? Padahal, Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah di berbagai pelosok, memiliki tambang emas terbaik didunia, cadangan minyak, gas, perak, tembaga serta batu bara melimpah, sumber daya hayati dilautan melimpah, kesuburan tanah, flora dan fauna. Ironi di negeri yang memiliki kekayaan alam melimpah ruah, namun gagal dalam mengelola hasil bumi sehingga masyarakat jauh dari kesejahteraan yang diharapkan.

Menurut perspektif sistem ekonomi liberal,  utang dan pajak menjadi sumber andalan utama pembangunan ekonomi, maka menjadi wajar jika utang demi utang menjadi tonggak utama APBN dalam pembangunan ekonomi di negara-negara yang menganut ekonomi liberal, selain intensif  pajak yang terus menerus setiap waktu.

Meski Menkeu menegaskan tidak perlu khawatir dengan utang negara, kita khawatir dengan politik negara donor (kreditur) yang bisa setiap saat menyandera melalui strategi utang. Inilah strategi negara-negara kapitalis penjajah menjebak negara-negara berkembang seperti Indonesia yang memiliki SDA begitu melimpah, mengeksploitasi SDA menjadi agenda utamanya, setelah mengeksploitasi SDA maka mereka menjadikan negera berkembang menjadi target pasar mereka. Inilah bentuk jebakan penjajahan gaya baru (neoimperialisme) yang sungguh mengerikan.

Menjadi dilema Jika pemerintah tidak berutang, penerimaan negara melalui pajak harus terus ditingkatkan. Pemerintah saat ini juga gencar mengawasi dan "mengejar" kewajiban wajib pajak (WP) di tengah kondisi ekonomi nasional sedang mengalami penurunan. Ya, tapi bagaimana, “That's the problem, tapi itu political choice and strategic choice. You want to invest or you just stop to do anything hanya for the sake of untuk tidak utang saja," ujar Sri Mulyani.

Indonesia dikenal sebagai negara berkembang di dunia ketiga yang berusaha membangun perekonomian negara, melalui strategi utang luar maupun dalam negeri menjadi agenda rutin tahunan. Data Kementerian Keuangan mengungkapkan, jumlah utang pemerintah di akhir tahun 2014 adalah Rp 2.604,93 triliun, dan naik menjadi Rp 3.667,41 triliun hingga posisi di akhir April 2017.

Fakta selama kurang lebih 2,5 tahun pemerintahan Presiden Jokowi berjalan, jumlah utang pemerintah Indonesia bertambah Rp 1.062 triliun. Negara memang dalam kondisi darurat utang, sementara upaya menggenjot penerimaan negara melalui pajak, tampaknya belum memenuhi harapan para pemangku kepentingan di negeri ini.

Jika dibandingkan jumlah utang negara China yang mencapai US$28,8 triliun, atau 258% dari produk domestik bruto (PDB), total utang Indonesia yang masih belum mencapai 3% dari PDB, masih relatif cukup kecil. Hanya persoalannya, kondisi kesejahteraan sebagian besar rakyat Indonesia masih jauh dari harapan. Apalagi kalau subsidi listrik bakal ditarik secara bertahap, sementara layanan publik seperti BPJS-Kesehatan belum optimal, hal ini akan menambah kegaduhan di masyarakat luas.