NERACA

Jakarta - Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk pupuk urea bersubsidi naik sebesar 12,5%, di bulan Januari 2012, dari sebelumnya Rp1.600 per kg menjadi Rp1.800 per kg, selain dapat memberatkan petani kecil, ternyata kenaikan tersebut dianggap tidak berdasarkan konstitusi atau undang-undang. Kejadian tersebut telah dikeluhkan Komisi IV DPR RI.

Wakil Ketua komisi IV DPR RI Anna Muawanah mengatakan kebijakan pemerintah menaikkan harga eceran tertinggi (HET) pupuk urea bersubsidi sebesar Rp200 per kg tanpa persetujuan Komisi IV DPR RI dan belum pernah dibahas di rapat Komisi IV DPR sebelumnya. “Apabila mengacu pada hak budget DPR, maka tindakan Kementerian Pertanian yang secara sepihak menaikkan HET pupuk urea sebesar Rp200 per kg sejak 1 Januari 2012 adalah inkonstitusional,” ujarnya di Jakarta, Kamis (12/1).

Kondisi saat ini dilaporkan stok pupuk sedang kosong, padahal sudah masuk waktunya musim tanam bagi petani sehingga para petani dirugikan oleh kebijakan pemerintah yang keliru itu.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPR Romahurmuziy menjelaskan Menteri Pertanian Suswono memang telah berkirim surat kepada Komisi IV DPR terkait kebijakan menaikan HET urea bersubsidi itu pada 29 Desember 2011, namun saat itu DPR masih dalam masa reses.

Dalam surat itu dinyatakan bahwa dasar kenaikan HET adalah rapat Badan Anggaran DPR dengan Menteri Keuangan. Tetapi, Komisi IV sebagai komisi teknis tidak pernah diajak bicara atau rapat membahas kenaikan HET.

Romy mengatakan bahwa anggaran subsidi pupuk sangat besar sehingga dengan adanya kenaikan HET Rp200 per kg, akan mengurangi subsidi urea sebesar Rp1,2 triliun. Sementara kebutuhan urea 2012 sebesar 5,1 juta ton. “Lalu kemana larinya alokasi anggaran Rp1,2 triliun itu?  Untuk alokasi anggaran seperti itu DPR harus dilibatkan,” ujarnya.

Disampaikan juga oleh Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khaeron, bahwa kenaikan HET pupuk urea mulai 1 Januari 2012 tidak pernah dibahas antara Komisi IV dengan Kementerian Pertanian.  “Ada yang aneh, per 1 Januari 2012 HET (Harga Eceran Tertinggi) Pupuk Urea dinaikan dari Rp1600 menjadi Rp1800. Kenaikan ini sama sekali tidak pernah dibahas di Komisi IV DPR RI dengan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pertanian,” katanya.

Seharusnya, lanjut Herman, untuk masalah anggaran, termasuk kenaikan harga pupuk harus ada pembahasan dan persetujuan DPR RI. “Padahal persetujuan anggaran, quantum, dan harga, diputuskan dan disetujui bersama pemerintah di Komisi IV DPR RI, termasuk persetujuan penambahan anggaran untuk kurang bayar,” tambahnya.

Kenaikan harga pupuk urea sebesar Rp200 itu sangat ironis karena harga pupuk internasional sedang turun. Oleh karena itu, kata Herman, Komisi IV DPR RI akan meminta penjelasan kepada Menteri Pertanian tentang kenaikan harga pupuk urea tersebut. “Awal masa reses, kita akan undang Menteri Pertanian. Kita akan minta penjelasan soal kenaikan harga pupuk yang tentunya menyusahkan petani,” jelasnya.