NERACA

Jakarta – Sebanyak 47 anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) mengeluarkan sebuah seruan bersama pada Rabu (26/7), pekan lalu, kepada sesama anggota untuk bekerja sama guna memastikan berfungsinya sistem perdagangan multilateral berbasis WTO karena mereka menghadapi sejumlah tantangan penting di depan.

Dalam pernyataan bersama mereka, kelompok tersebut, termasuk Australia, Kanada, Tiongkok, Rusia, Singapura, dan lain-lain, mengatakan bahwa mereka "sangat mendukung sistem perdagangan multilateral dan khawatir bahwa WTO sedang menghadapi tantangan" ketika lembaga itu mempersiapkan Konferensi Tingkat Menteri ke-11 (MC11) di Buenos Aires pada Desember.

"Sampai saat ini, kemauan politik untuk menemukan kompromi dan untuk menempa konsensus masih kurang. Bahkan legitimasi untuk membahas topik-topik yang diminati para anggota telah dipertanyakan," kelompok tersebut mencatat, sebagaimana disalin dari laman Antara.

Pernyataan tersebut menambahkan bahwa fungsi penting lainnya dari WTO juga menghadapi tantangan, seperti kepatuhan terhadap kewajiban pemberitahuan dan berfungsinya sistem penyelesaian sengketa WTO.

Kelompok itu meminta anggota-anggota untuk menjaga integritas sistem perdagangan berbasis aturan terbuka yang terkandung dalam WTO. "WTO terus menjadi penting untuk mencapai pertumbuhan dan perkembangan global yang inklusif dan berkelanjutan, termasuk melalui integrasi lebih lanjut LDC (negara-negara terbelakang) ke dalam perdagangan dunia," pernyataan tersebut menyimpulkan.

Dalam periode pertengahan Oktober 2016 hingga pertengahan Mei 2017, anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) mencatat rata-rata hambatan perdagangan baru bulanan terendah sejak krisis keuangan 2008, kata laporan tengah tahun perkembangan terkait perdagangan yang disampaikan kepada anggota WTO, sebagaimana disalin dari laman Antara di Jakarta.

Laporan tersebut menunjukkan bahwa 74 tindakan pembatasan perdagangan baru diprakarsai oleh anggota WTO selama masa peninjauan, termasuk tarif baru atau peningkatan tarif, peraturan bea cukai dan batasan kuantitatif, yang berjumlah hampir 11 tindakan baru per bulan.

Ini merupakan penurunan yang signifikan dibanding selama periode tinjauan sebelumnya (pertengahan Oktober 2015 sampai pertengahan Oktober 2016), di mana rata-rata 15 tindakan per bulan dicatat.

"Laporan tersebut menunjukkan adanya penurunan yang menggembirakan dalam ukuran tindakan hambatan perdagangan baru menempatkan rata-rata bulanan terendah sejak krisis keuangan," kata Direktur Jenderal WTO Roberto Azevedo.

Selama periode yang sama, anggota WTO menerapkan 80 langkah baru (lebih dari 11 langkah baru per bulan) yang ditujukan untuk memfasilitasi perdagangan, termasuk menghilangkan atau mengurangi tarif dan menyederhanakan prosedur kepabeanan.

WTO juga memperkirakan bahwa cakupan perdagangan tindakan fasilitasi impor (183 miliar dolar AS) lebih dari tiga kali perkiraan cakupan perdagangan dari tindakan pembatasan impor (49 miliar dolar AS).

"Cakupan perdagangan yang lebih besar mengenai langkah-langkah memfasilitasi impor selama periode tinjauan juga merupakan perkembangan yang sangat positif dan merupakan tanda jelas bahwa anggota WTO berupaya memperbaiki lingkungan perdagangan global." kata Azevedo.

Dia mendesak anggota WTO untuk terus menunjukkan sikap moderat dan menahan diri dalam penggunaan pembatasan perdagangan, meskipun ada ketidakpastian yang terus berlanjut, yang dihadapi ekonomi global.

Laporan tersebut juga meminta para anggota untuk terus memperbaiki lingkungan perdagangan global, termasuk dengan menerapkan Kesepakatan Fasilitasi Perdagangan WTO yang mulai berlaku pada Februari tahun ini, dan bekerja sama untuk mencapai hasil yang baik dalam konferensi tingkat menteri WTO mendatang pada Desember di Buenos Aires.

Sementara itu, Pemerintah Indonesia mendesak negara anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) untuk segera mencapai kesepakatan perdagangan global guna melindungi petani kecil dan miskin. Hal itu disampaikan Deputi Wakil Tetap RI II Jenewa, Duta Besar Sondang Anggraini dalam sidang "Committee on Agriculture Special Session" (COASS) WTO pada 19-20 Juli 2017.

"Negara-negara anggota WTO perlu segera merealisasikan kemauan politisnya untuk dapat menyepakati suatu kesepakatan perdagangan multilateral dalam rangka melindungi kepentingan petani miskin dan kecil," kata Sondang Anggraini, sebagaimana disalin dari laman Antara.

COASS adalah salah satu forum di WTO yang membahas upaya reformasi aturan perdagangan multilateral yang mengatur perdagangan produk pertanian global. Dubes Sondang menyampaikan bahwa Konferensi Tingkat Menteri (KTM) WTO ke-11 di Buenos Aires pada Desember 2017 yang akan datang diharapkan dapat menyepakati dua instrumen perdagangan penting, yaitu Public Stockholding for Food Security Purposes (PSH) dan Special Safeguard Mechanism (SSM).