Jakarta-Presiden Jokowi menyampaikan apresiasi atas akurasi dan kecepatan informasi pasar sehingga berperan besar dalam pengendalian inflasi akhir-akhir ini. Namun pengamat ekonomi Indef menduga rendahnya inflasi belakangan ini kemungkinan disebabkan oleh melemahnya daya beli masyarakat.

NERACA

"Apa yang telah dilakukan pemerintah pusat maupun daerah sehingga mampu mengendalikan inflasi itu? Yang pertama ialah dengan membangun jaringan informasi," kata Presiden saat membuka Rakor Nasional Pengendalian Inflasi 2017 di Jakarta, Kamis (27/7).

Jokowi menyebutkan beberapa tahun terakhir ini telah banyak sekali dibangun jaringan-jaringan dan prosedur-prosedur untuk menyebarluaskan informasi sehingga semua pelaku pasar bisa melihat harga.

Dengan tersedianya informasi itu, menurut Presiden, maka para petani juga dapat lebih cepat dalam mengetahui perkembangan harga komoditas di pasar. Informasi terkait harga komoditas itu pada gilirannya juga dapat meningkatkan efisiensi perencanaan paket kebijakan moneter yang akan diambil pemerintah.

Selanjutnya, Presiden juga memberikan apresiasi terhadap semakin akurat dan tepat waktunya informasi yang disebarkan itu karena kecepatan waktu yang berhasil diraih sangat penting untuk mengetahui keadaan pasar dan memberikan respons cepat bila terjadi kenaikan harga komoditas.

"Jadi, kalau ada harga barang lebih mahal di satu tempat, tapi murah di tempat lain, bisa langsung dikirim ke sana. Jadi, harga stabil kembali," ujar Kepala Negara seperti dikutip Antara.

Upaya ketiga yang ditempuh pemerintah, menurut Presiden, ialah menumbuhkan budaya organisasi yang lebih awas terhadap segala perubahan harga. Sedikit saja terjadi perubahan harga, pemerintah akan langsung bergerak menanggapi perubahan itu. "Kalau dulu naik dianggap biasa, sekarang tidak biasa. Ini budaya organisasi yang sangat baik untuk diteruskan," ujarnya.

Di tengah keberhasilan tersebut, Jokowi menekankan dan tetap meminta jajarannya baik di pusat maupun daerah untuk terus berinovasi dalam menjaga dan menekan laju inflasi di tiap daerah.
"Karena, kita sudah lama memiliki budaya pasrah soal inflasi. Sudah menjadi persepsi publik kisaran 8-10% itu sesuatu yang wajar dan tidak dapat diapa-apakan. Padahal, bisa kita kerjakan. Kenapa di negara lain inflasi bisa sangat rendah sekali, satu sampai dua persen? Karena, mereka melakukan sesuatu," ujarnya.

Presiden menyebutkan dalam beberapa waktu belakangan ini Indonesia mampu meredam gejolak inflasi. Melalui data yang disampaikan, maka angka inflasi nasional dalam kurun 2016-2017 tercatat cukup rendah. Bahkan, pada akhir 2016, inflasi berada pada angka 3,02%, terendah dalam kurun waktu tujuh tahun terakhir.

Presiden juga mengingatkan para pemimpin daerah untuk tidak memandang remeh angka inflasi di daerahnya masing-masing. Jokowi meminta para pemerintah daerah untuk mendorong investasi demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Namun, hal itu akan sia-sia jika angka inflasi juga tidak dikendalikan.

Jokowi mengatakan, saat ini masih ada beberapa daerah di Indonesia yang pemdanya masih menganggap remeh angka inflasi ini. Hanya saja dirinya tidak menyebutkan daerah mana yang dimaksud. Apa yang dilakukan pemerintah daerah tersebut, dikatakan Jokowi, masih menerapkan budaya kerja lama yang tidak sesuai dengan reformasi birokrasi.

Penurunan Daya Beli

Secara terpisah, Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati menuturkan, dalam beberapa tahun terakhir Indonesia tengah mengalami penurunan daya beli masyarakat. Penyebab penurunan daya beli tersebut karena keterbatasan lapangan kerja. 

Menurut dia, penurunan daya beli masyarakat ini terlihat dari anjloknya pertumbuhan sektor bisnis seperti properti, ritel serta industri makanan dan minuman.‎ "Yang terjadi sekarang itu sebenarnya penurunan daya beli, makanya di properti tidak tumbuh, di sektor ritel pertumbuhannya minus, dan juga industri-industri dasar seperti pangan juga mengalami perlambatan," ujarnya di  Jakarta, kemarin.

Enny mengatakan, penurunan daya beli masyarakat ini juga menyebabkan harga-harga relatif tidak banyak bergejolak. Oleh sebab itu, dalam beberapa tahun terakhir inflasi nasional relatif rendah. "Penurunan daya beli ini menciptakan kurva demand yang menurun, itu menyebabkan harga-harga relatif tidak mengalami gejolak. Sehingga dalam tiga tahun terakhir inflasi kita relatif rendah. Tetapi pemerintah menilai dengan inflasi rendah, berarti ada ruang untuk menaikkan harga-harga yang bisa ditentukan pemerintah, seperti listrik, tarif air minum, termasuk biaya pengurusan STNK dan BPKB, yang sebenarnya tidak signifikan tapi berdampak pada daya beli masyarakat," ujarnya.

Selain itu, pelemahan daya beli ini diperparah dengan kebijakan pemerintah yang melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak. Meski hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan rasio perpajakan, namun dampaknya juga pada penurunan daya beli.‎

"Dalam kondisi daya beli menurun, harusnya melakukan kebijakan yang ekspansif seperti mengendorkan tarif pajak dan sebagainya. Pajak ini juga bukan hanya pada konsumen akhir tapi juga pada dunia usaha. Karena begitu dunia usaha mengalami kenaikan biaya-biaya, maka yang terjadi kenaikan harga-harga produk yang mereka jual. Di satu sisi penghasilan masyarakat mengalami penurunan, di sisi lain harga semakin memperlemah daya beli," ujarnya.

Pada bagian lain, Bank Indonesia memberikan lima rekomendasi yang perlu dilakukan bersama-sama antara pihaknya, pemerintah pusat dan daerah agar mampu menjaga inflasi nasional sesuai target sebesar 3-5% (yoy) pada 2017 dan 2,5-4,5% (yoy) pada 2018.

Gubernur BI Agus Martowardojo saat membuka Rakornas TPID di Jakarta, kemarin, meminta penetapan harga barang energi seperti listrik dan bahan bakar minyak (BBM) dilakukan pemerintah pada momentum yang tepat, sehingga dampaknya terhadap inflasi akan kecil.
"Perlu mencermati ketetapan waktu penetapan harga energi domestik agar dampaknya dapat diniminalkan," ujar Agus.

Tekanan inflasi yang bersumber dari tarif barang energi atau yang termasuk tarif yang diatur regulator (administered prices) menjadi perhatian BIselama semester I 2017. BI memahami kebutuhan pemerintah untuk penyesuaian subsidi energi, agar kondisi fiskal pemerintah lebih memadai.

Untuk mengkompensasi tekanan inflasi dari "administered prices" itu, BI dan pemerintah berkoordinasi untuk meminimalisir dampak tekanan inflasi dari harga barang bergejolak.
Hingga Juni 2017, inflasi tahunan untuk "volatile foods" sebesar 2,17% (yoy).

Adapun empat rekomendasi lainnya, menurut Agus yang dapat dilakukan pihaknya, pemerintah dan juga termasuk Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), adalah agar terus mempercepat pembangunan infrastruktur nasional sesuai rencana di RPJMN. Kemudian, rekomendasi selanjutnya adalah agar pemerintah dapat menjaga pasokan pangan melalui pengaturan produksi dan tata kelola kelembagaan yang baik. Selain itu, BI dan pemerintah, termasuk juga TPID agar dapat terus mengembangkan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) sehingga dapat memberikan informasi akurat mengenai harga pangan.

Gubernur BI mengatakan hingga Juni 2017, inflasi nasional secara tahun berjalan sebesar 2,38% (year to date). Angka inflasi itu, kata Agus, menggambarkan laju Indeks Harga Konsumen (IHK) yang terjaga. "Inflasi IHK di Juni 2017, termasuk selama periode Lebaran 2017 merupakan inflasi terendah di periode sama selama enam tahun terakhir," ujarnya.

Selain percepatan pembangunan infrastruktur, pemerintah juga perlu menjaga ketersediaan pasokan pangan melalui pengaturan produksi dan penguatan kelembagaan. Ketiga, perlu dilakukan percepatan efisiensi tata niaga komoditas pangan.

Selanjutnya, di tengah kemajuan teknologi, pengembangan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS) perlu diperkuat agar ketimpangan informasi harga pangan tidak terjadi. Jika informasi timpang maka peluang spekulasi harga berlebihan bisa terjadi.

Terakhir, pemerintah dan BI juga harus memperhatikan ketepatan penentuan waktu penetapan harga energi domestik agar dampak lanjutan kepada inflasi barang dan jasa lainnya dapat diminimalkan.

Agus mengungkapkan, tahun lalu, indeks harga konsumen (IHK) mengalami inflasi terendah sejak 2010, yaitu 3,02%. Rendahnya inflasi tahun 2016 tercatat merata di berbagai wilayah Indonesia. "Angka inflasi tahunan di berbagai daerah tercatat rendah seperti di Jawa 2,59%, Kalimantan 3,4%, Sumatera 4,53%, di kawasan timur Indonesia inflasi juga tercatat cukup rendah di Sulawesi 2,27%, Bali Nusa Tenggara 2,93%, dan Maluku dan Papua 3,07%n," ujarnya.

Inflasi terkendali juga berlanjut sampai pertengahan tahun 2017. Secara tahun berjalan (year to date) tercatat inflasi 2,38%. "Bahkan, secara khusus inflasi IHK pada periode puasa dan Lebaran di Juni 2017 merupakan inflasi terendah untuk periode Lebaran selama enam tahun terakhir," ujarnya.bari/mohar/fba