NERACA

Jakarta - Wakil Ketua Umum Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) Halim Alamsyah mengatakan bahwa IAEI siap untuk bekerjasama dengan Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) yang dibentuk oleh pemerintah untuk bersama-sama membahas dan menyelesaikan persoalan-persoalan terkait ekonomi keuangan syariah di dalam negeri.

Halim mengatakan, selama ini pengembangan ekonomi syariah itu berasal dari bawah. Dengan adanya KNKS ini diharapkan pertumbuhan industri syariah kedepan bisa lebih cepat lagi. “Pertumbuhannya bisa 40% setiap tahun. Adanya komitmen pemerintah, saya yakin bisa lebih mempercepat,” kata Halim di Jakarta, Kamis (27/7).

Dalam rangka silaturahmi kerja nasional, pihak IAEI sendiri lanjutnya tidak hanya membahas program kerja keuangan, tetapi juga masuk ke perosoalan di sektor rill. Diharapkan dengan adanya pertemuan ini, masalah-masalah terkait ekonomi syariah dapat diselesaikan secepatnya. “Melalui KNKS, nantinya IAEI akan berdiri sebagai mitra strategis. Kita akan membahas kepada para stake holders dan diharapkan menyelesaikan persoalan yang ada,” jelasnya.

KNKS yang dipimpin langsung oleh Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla ini bertujuan mengembangkan potensi sekaligus menjawab tantangan keuangan dan ekonomi syariah di Indonesia. Pada 2016, penduduk Indonesia diperkirakan mencapai 258,7 juta jiwa dan sekitar 85 persen diantaranya adalah pemeluk agama Islam. Sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia dinilai sangat berpotensi untuk mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah, terutama dalam mendukung pendanaan prioritas-prioritas pembangunan, seperti proyek-proyek infrastuktur, pendidikan, dan pertanian.

Keuangan syariah sebenarnya telah hadir di Indonesia selama lebih dari dua dasawarsa. Sayangnya, perkembangannya belum sesuai harapan. Hal tersebut tercermin dari pangsa pasar keuangan syariah Indonesia yang masih relatif kecil, yaitu hanya mencapai 5,3 persen terhadap industri perbankan nasional pada 2016. Capaian tersebut berada jauh di bawah negara-negara lainnya seperti Arab Saudi yang mencapai 51,1 persen, Malaysia 23,8 persen, dan Uni Emirat Arab (UEA) 19,6 persen.

“Pembentukan Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) adalah wujud komitmen pemerintah untuk mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia secara serius dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan”, ujar Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Ketua Umum Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI), Bambang Brodjonegoro.

KNKS hari ini diluncurkan oleh Jokowi di Istana Negara, Jakarta. KNKS mendapat amanat untuk mempercepat, memperluas, dan memajukan pengembangan keuangan syariah dalam rangka mendukung pembangunan. KNKS juga berperan menyamakan persepsi dan mewujudkan sinergi antara para regulator, pemerintah, dan industri keuangan syariah. Semuanya tak lain demi menciptakan sistem keuangan syariah yang selaras dan progresif untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia.

KNKS mendorong peran jasa keuangan syariah dalam kegiatan sektor riil dari ekonomi syariah, seperti pembiayaan syariah untuk industri pariwisata  ramah Muslim. KNKS juga diamanatkan untuk mewujudkan keuangan dan ekonomi syariah yang bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. “KNKS harus bisa menjawab tantangan pembangunan maupun ekonomi terkini, misalnya ada isu tentang ketimpangan pendapatan, maka akan didorong dulu bagaimana kontibusi ekonomi syariah terhadap penanganan masalah ketimpangan tersebut”, kata Bambang.