MK Apresiasi Museum Diorama Konstitusi di Jember

MK Apresiasi Museum Diorama Konstitusi di Jember

NERACA

Jember - Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman mengapresiasi rencana pembangunan Museum Diorama Pancasila dan Konstitusi yang digagas Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur.

"Kalau kerja sama MK dengan daerah atau provinsi sudah biasa dilakukan, namun kalau kerja sama dalam pembangunan museum baru pertama dilakukan dengan Pemerintah Kabupaten Jember, sehingga ini sangat luar biasa," kata Anwar usai menandatangani nota kesepahaman antara MK dengan Pemkab Jember di pendapa pemerintah kabupaten setempat, Selasa (25/7).

Salah satu substansi yang ada dalam MoU tersebut adalah mengenai rencana dibangunnya Jember Museum Diorama Pancasila dan Konstitusi.

Menurut dia, MK mendukung rencana pembangunan museum konstitusi untuk meningkatkan pemahaman Pancasila dan hak konstitusional warga negara, sehingga diharapkan kabupaten/kota lain di Indonesia juga menirunya."Sejauh ini museum konstitusi hanya ada di MK, sehingga Museum Diorama Pancasila dan Konstitusi di Jember tersebut merupakan yang pertama kali dan satu-satunya di daerah, bahkan di tingkat provinsi belum ada," tutur dia.

Ia berharap museum tersebut dapat menjadi salah satu destinasi wisata edukasi di Kabupaten Jember, sehingga tingkat kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara bisa meningkat."Museum konstitusi ini satu-satunya di daerah, sehingga bukan tidak mungkin banyak warga dari luar daerah yang berkunjung dan belajar ke Kabupaten Jember. Harapannya sosialisasi tentang konstitusi bisa menyebar luas di masyarakat," kata dia.

Sementara itu, Bupati Jember Faida mengatakan ide pembangunan wisata edukasi berupa museum digital tersebut dilatarbelakangi Pemkab Jember berpandangan bahwa Pancasila sebagai dasar negara dan konstitusi sebagai hukum dasar negara perlu untuk diketahui, dipahami dan diimplementasikan dari waktu ke waktu dan dari generasi ke generasi.

"Untuk itu diperlukan suatu metode untuk memasyarakatkan Pancasila dan Konstitusi yang mudah dipahami dan menarik minat bagi generasi muda saat ini dan saya terinspirasi dari MK yang memiliki museum digital Pusat Sejarah Konstitusi," tutur dia.

Ia mengatakan museum tersebut akan dibangun dengan tiga lantai yang berada disamping pendapa Pemkab Jember dan seluruh isi dalam museum itu akan dikonsultasikan dengan MK karena harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan tidak salah.

"Kami akan ajukan anggaran perencanaan dan konsep pada perubahan APBD 2017, sehingga diharapkan museum tersebut dapat dinikmati masyarakat Jember pada tahun 2018," ujar dia.

Ia berharap program pembangunan karakter generasi muda yang memahami sejarah bangsa dan cinta Tanah Air akan terwujud sekaligus Jember akan menjadi tujuan wisata karena memiliki wahana wisata edukasi unggul dan modern dengan Jember Museum Diorama Pancasila dan Konstitusi.

Usai kegiatan itu, Pemkab Jember, Universitas Jember dan Mahkamah Konstitusi menggelar seminar nasional dengan topik "Konstitusi Anti-Korupsi" yang menghadirkan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM Widodo Ekatjahjana, Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Febri Diansyah, dan Ketua Pusat Kajian Anti-Korupsi Universitas Gadjah Mada Zainal Arifin Mochtar. Ant

 

BERITA TERKAIT

Grab Raih Sertifikat Kepatuhan Persaingan Usaha

NERACA Jakarta - Grab Indonesia menjadi perusahaan berbasis teknologi pertama penerima sertifikat penetapan program kepatuhan persaingan usaha menurut Komisi Pengawas…

KPK: Anggota Dewan Harus Mewariskan Budaya Antikorupsi

NERACA Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron mengatakan anggota dewan harus mewariskan budaya antikorupsi. “Tantangan terbesar…

KPPU: Skema Denda di UU Cipta Kerja Guna Beri Efek Jera

NERACA Jakarta - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengatakan skema denda yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) bertujuan…

BERITA LAINNYA DI Hukum Bisnis

Grab Raih Sertifikat Kepatuhan Persaingan Usaha

NERACA Jakarta - Grab Indonesia menjadi perusahaan berbasis teknologi pertama penerima sertifikat penetapan program kepatuhan persaingan usaha menurut Komisi Pengawas…

KPK: Anggota Dewan Harus Mewariskan Budaya Antikorupsi

NERACA Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron mengatakan anggota dewan harus mewariskan budaya antikorupsi. “Tantangan terbesar…

KPPU: Skema Denda di UU Cipta Kerja Guna Beri Efek Jera

NERACA Jakarta - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengatakan skema denda yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) bertujuan…