Cegah Kongkalingkong, BUMN akan IPO Harus Diaudit - Buka Keran Underwriter Swasta

Neraca

Jakarta – Rencana pemerintah yang akan melepas penawaran saham perdana delapan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ke pasar modal mendapatkan respon positif dari pelaku pasar. Namun upaya untuk tidak mengulang kesalahan pada IPO Krakatau Steel dan Garuda Indonesia yang penuh masalah, pemerintah diusulkan untuk melakukan audit investigatif terhadap BUMN yang bakal IPO.

Merespon hal tersebut, Ketua Umum Asosiasi Analis Efek Indonesia Haryajid Ramelan mengatakan, audit investigatif IPO BUMN dinilai langkah yang sah. Namun risikonya akan menghambat rencana pemerintah untuk menargetkan IPO, “IPO BUMN sendiri memiliki nilai tambah tersendiri, tapi kalau perlu diaudit dahulu BPK juga mempunyai kelemahan akan hambat IPO,” katanya kepada Neraca di Jakarta, Rabu (11/1).

Menurut Haryajid, usulan audit investigasi tidak akan mempengaruhi saham BUMN di pasar. Sebaliknya, jika harga BUMN yang diawal sudah bagus tentunya akan menjadi rebutan pelaku pasar untuk membeli.

Sementara pengamat pasar modal Budi Frensidy melihat, audit BPK terhadap BUMN yang IPO ditunjukkan untuk lebih transparan. Karena dalam penetapan harga IPO, diakuinya banyak unsur kongkalingkong, “Kejadian IPO Krakatau Steel dan Garuda kemarin menjadi pelajaran berharga,” tandasnya.

Memang sebelum perusahaan melakukan IPO, terlebih dahulu melakukan due diligence, dimana disini dapat terlihat kinerja perusahaan yang akan IPO. Karena, semua akan diperiksa dengan teliti sehingga harga yang dipatok sesuai dengan BUMN yang akan IPO.

Kemudian usulan penjamin emisi swasta bisa terlibat dalam IPO BUMN, baik Haryajid dan Budi, keduanya menilai langkah maju. Pasalnya, selama ini para penjamin emisi dari swasta juga banyak yang bagus dari segi penjaminan dan pendanaan. Oleh karena itu, adanya keterlibatan penjamin emisi swasta akan mensemarakkan pelaksanaan IPO BUMN.

Hal senada juga disampaikan Lektor Kepala Fakultas Ekonomi (FE) Universitas Pancasila, Dr. Agus S. Irfani menjelaskan, jika ingin IPO BUMN terlaksana dengan baik maka penjamin emisi (underwriter) juga harus diseleksi dengan baik pula. Pasalnya, berkaca pada IPO Garuda Indonesia (GIAA) Februari 2011 lalu, ketiga underwriter BUMN, yakni PT Mandiri Sekuritas, PT Danareksa Securities, dan PT Bahana Sekuritas, harus menanggung beban besar dengan membeli kembali saham perusahaan penerbangan plat merah itu. “Sampai sekarang, Garuda masih merugi. IPO mereka gagal jadi tiga underwriter harus nanggung beban. Padahal sudah jelas. Satu tahun sebelum IPO, Garuda masih merugi,” ujarnya.

Oleh karena itu, Agus menyarankan agar IPO BUMN tahun depan tidak hanya underwriter pelat merah tetapi juga underwriter swasta, baik lokal maupun asing. Selain itu, harus diperhatikan pula bahwa perusahaan BUMN yang ingin IPO harus sehat dan memiliki kapitalisasi pasar besar. Tujuannya untuk menggaet investor asing lebih besar lagi.

Meski begitu harus diseleksi juga. Pasalnya, investor asing yang diinginkan adalah yang sifatnya jangka panjang (investasi), bukan profit taking atau jangka pendek. Karena investor jangka pendek bakal membuat pasar cenderung volatile (tidak stabil). Sebaliknya, investasi jangka panjang bisa meredam volatile. “Jika dana asing tersebut ikut memperkuat nilai IPO maka dana itu akan dapat tertahan lebih lama dan dapat berdampak positif ke sektor riil,” tegasnya.

Kemudian untuk meredam profit taking, dia menyoroti kinerja Bapepam-LK supaya harus lebih bekerja keras dalam membuat peraturan. Sebab, selama ini hal mendasar yang dialami pasar modal Indonesia adalah lemahnya kepastian hukum.

Seperti diketahui, di tengah membanjirnya modal asing ke BEI nilai penyerapan dana IPO di Indonesia tahun 2011 justru dilaporkan anjlok 55,47% dari Rp 29,68 triliun di 2010 menjadi hanya Rp 19,09 triliun pada akhir Desember 2011.

Ciptakan Kredibilitas

Selanjutnya dukungan juga disampaikan analis pasar modal dari Managing Research Indosurya, Reza Priyambada soal perlunya audit BPK terhadap IPO BUMN. Menurutnya, audit BPK dimaksudkan untuk memastikan BUMN yang bakal IPO bersih, “Tentunya peran BPK dinilai penting dalam audit BUMN yang akan IPO untuk menghindari spekulasi di dalam BUMN yang telah masuk tahap IPO,” ujarnya.

Reza memaparkan, efektif atau tidaknya peran BPK dalam proses IPO sangat bergantung pada pihak yang mengauditnya. Namun yang pasti, langkah ini dimaksudkan agar dalam penentuan harga saham antara penjamin emisi dan perusahaan benar-benar murni tanpa ada intervensi.

Tentunya, impian tersebut juga harus didukung dari penjamin emisi yang kredibel dan benar-benar dalam posisi independent. Pasalnya, kata Reza, dalam menetapkan harga tentu tidak bisa dipungkiri adanya perbedaan pendapat antara pemilik dari sebuah perusahaan kepada penjaminnya yang telah mengaudit perusahaan tersebut, “Kami sebagai pihak penjamin tentunya telah memutuskan harga saham sesuai dengan apa yang dihitungkan dan tentunya realistis. Karena itu, otoritas yang telah didapatkan oleh penjamin tidak boleh disalahgunakan untuk itu, perlunya komitmen dari penjamin,” paparnya.

Dia juga mengakui, dalam penetapan harga saham IPO terkadang permintaan klien dan pihak penjamin tidak selalu mencapai kata sepakat. Dimana klien cenderung meminta harga yang ditetapkan lebih tinggi dari penawaran penjamin.

Namun terlepas dari itu, penjamin atau (underwriter), kata Reza perlu menanamkan komitmen dalam menciptakan BUMN IPO yang berkualitas dan sehat sehingga nantinya di masa mendatang dapat bersaing dengan perusahaan internasional IPO yang telah melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Peringkat BUMN

Sebelumnya, Menteri BUMN Dahlan Iskan pernah bilang, BUMN sebelum IPO harus melakukan terlebih dahulu peringkat agar layak jual di pasar dan hal ini juga diperuntukkan agar tidak terlulang kegagalan IPO Krakatau Steel dan Garuda Indonesia. Terlebih, Presiden pernah meminta BUMN yang akan IPO harus kredibel dan bersih.

Maka merespon hal itu, Indonesian Audit Watch (IAW) meminta Kementerian BUMN dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit kinerja dan investigatif pada beberapa perusahaan pelat merah terkait rencana Initial Public Offering (IPO), yaitu PT Semen Baturaja, PT Pegadaian (Persero), dan PT Waskita Karya. Hal ini agar menghindari terjadinya kegagalan seperti pada IPO Krakatau Stell dan Garuda.

“Langkah Kementerian BUMN menargetkan IPO kurang lebih tiga BUMN pada2012 pada prinsipnya bisa saja lancar, apalagi dengan gaya kepemimpinan pak Dahlan di BUMN. Namun, yang harus diperhatikan yaitu, selama proses administrasi dan penentuan harga. Ini sangat penting karena bisanya di wilayah ini oknum-oknum yang ingin mengambil keuntungan sepihak bermain,” kata Sekretaris Pendiri IAW Iskandar Sitorus, kemarin.

Banyaknya pihak yang bermain dalam setiap IPO BUMN, dikatakan Iskandar, lantaran dalam proses tersebut ada kue besar yang biasa menjadi bancakan para oknum, terlebih mereka (para oknum) tersebut, sudah sangat paham peta permainannya. Terbukti, IPO yang membuat PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) pada 2011, dan PT Krakatau Steel Tbk (KRAS) pada 2011 jeblok.

BERITA TERKAIT

Targetkan Satu Juta Pengunjung - Mandiri PRI 2017 Akan Jadi Ajang Pameran Unik dan Tak Terlupakan

Targetkan Satu Juta Pengunjung Mandiri PRI 2017 Akan Jadi Ajang Pameran Unik dan Tak Terlupakan NERACA Jakarta – Mandiri Pekan…

Regulator Tidak Akan Beratkan Pelaku Industri

Regulator Tidak Akan Beratkan Pelaku Industri Pangsa pasar IoT di Indonesia diprediksi mencapai Rp444 triliun pada tahun 2022 dengan lebih…

Saham IPO ZINC Oversubscribed 500 Kali

Kantungi dana segar hasil peawaran umum saham perdan atau initial public offering (IPO), PT Kapuas Prima Coal Tbk (ZINC) menyiapkan…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Sektor Industri Desak Pemberantasan Spekulan Gas

NERACA Jakarta – Dukungan terhadap pemberantasan praktik calo (trader) pada tata niaga hilir gas bumi terus bergulir, menyusul tingginya harga…

Kemenhub Rombak Aturan Taksi Online - DIBERLAKUKAN MULAI 1 NOVEMBER 2017

Jakarta-Kementerian Perhubungan akhirnya merampungkan rancangan peraturan menteri (PM), yang merupakan revisi dari aturan lama Permenhub No 26/2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan…

Media Asing Soroti Kebijakan Polkam dan Ekonomi RI

NERACA Jakarta - Hasil riset yang dilakukan oleh Indonesia Indicator (I2) menyebutkan, kinerja Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) yang telah melewati…